lintaspriangan.com, BERITA JAWA BARAT. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) resmi menetapkan status Siaga Darurat Bencana untuk 27 kabupaten dan kota di wilayahnya. Langkah ini diambil sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam yang diprediksi meningkat selama musim hujan tahun ini.
Penetapan status tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 360/Kep.626-BPBD/2025, berlaku sejak 15 September 2025 hingga 30 April 2026. Keputusan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penanganan bencana melalui koordinasi lintas instansi. Termasuk pembiayaan dari APBD Provinsi Jabar maupun sumber sah lainnya.
Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan, status siaga bukan sekadar formalitas administratif. Ia meminta seluruh kepala daerah agar segera menyiapkan langkah konkret. Ini untuk menghadapi cuaca ekstrem dan potensi bencana yang bisa datang kapan saja.
“Jangan tunggu bencana terjadi baru bergerak. Saya minta semua kepala daerah memastikan kesiapan personel, logistik, dan sarana evakuasi di setiap wilayah,” ujar Dedi Mulyadi kepada wartawan, Selasa (28/10/2025)
Potensi Bencana Meluas di 27 Daerah
Penetapan status siaga darurat ini didasari hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Mereka memperkirakan sebagian besar wilayah Jawa Barat akan mengalami peningkatan curah hujan. Intensitasnya tinggi hingga sangat tinggi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang, hingga gelombang tinggi di pesisir selatan.
Sebanyak 27 kabupaten dan kota masuk dalam daftar wilayah siaga darurat. Di antaranya Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Cianjur, Garut, Majalengka, Subang, Sukabumi, Sumedang, dan Tasikmalaya. Termasuk pula Kota Bandung, Bekasi, Bogor, Cimahi, Depok, Sukabumi, dan Cirebon.
Dengan cakupan yang begitu luas, Pemprov Jabar menekankan pentingnya koordinasi cepat antara BPBD, TNI, Polri, dan relawan di lapangan. Pemerintah daerah juga diimbau menyiapkan pusat komando bencana di setiap wilayah rawan. Selain itu, memastikan jalur evakuasi dan tempat pengungsian aman dari potensi bahaya lanjutan.
Fokus pada Edukasi dan Kesiapsiagaan Warga
Meski status siaga sudah ditetapkan, pemerintah menilai kesiapan masyarakat tetap menjadi faktor penentu keberhasilan mitigasi bencana. Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menegaskan perlunya edukasi dan latihan simulasi tanggap bencana secara rutin. Agar warga tahu apa yang harus dilakukan saat kondisi darurat.
“Penetapan status itu penting, tapi tidak cukup. Pemerintah daerah harus mengedukasi warganya, melatih tanggap darurat, dan membangun budaya siap bencana,” ujarnya.
Rustian juga mengingatkan bahwa simulasi dan sosialisasi sebaiknya dilakukan bukan hanya saat bencana besar terjadi. Ini seharusnya menjadi kegiatan berkelanjutan di sekolah, lingkungan kerja, hingga tingkat RT/RW. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi penonton saat bencana melanda, tetapi mampu bertindak cepat dan tepat.
Dedi Mulyadi sependapat. Ia menekankan bahwa ketahanan daerah dalam menghadapi bencana bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. “Siaga bencana bukan urusan BPBD semata, tapi urusan kita semua. Keselamatan warga harus jadi prioritas,” tegasnya.
Ini yang Harus Dilakukan Warga Jabar
Menindaklanjuti status Jabar Siaga Darurat Bencana, pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengambil langkah-langkah antisipatif berikut:
- Kenali potensi bencana di wilayah tempat tinggal — ketahui apakah daerah termasuk zona rawan banjir, longsor, atau gelombang tinggi.
- Ikuti informasi resmi dari BMKG dan BPBD setempat — hindari menyebarkan atau mempercayai kabar yang belum terverifikasi.
- Siapkan tas siaga darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan kering, dan pakaian ganti.
- Jaga kebersihan saluran air dan lingkungan agar tidak terjadi penyumbatan yang memperparah banjir.
- Bentuk kelompok gotong royong warga untuk memantau kondisi sekitar dan saling membantu jika terjadi keadaan darurat.
Langkah-langkah sederhana tersebut bisa menjadi penyelamat saat kondisi tak terduga terjadi. Sebagaimana ditekankan Dedi Mulyadi, kesiapsiagaan bukan soal menunggu bencana datang, tapi soal membangun kesadaran. Keselamatan dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat.
Dengan status siaga yang kini berlaku di seluruh Jawa Barat, pemerintah dan masyarakat diharapkan bisa bahu-membahu memperkuat kesiapan. Ini penting untuk menghadapi musim penghujan. Karena di tengah cuaca yang tak menentu, langkah antisipatif jauh lebih berharga daripada kepanikan di tengah bencana. (GPS)