lintaspriangan.com, BERITA JAWA BARAT. Di penghujung tahun, ketika kalender hampir habis dan lampu-lampu kantor mulai bersiap dimatikan, suasana di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat justru terasa lebih hening dari biasanya. Bukan karena rapat anggaran atau evaluasi proyek, melainkan karena satu momen yang jarang terjadi dalam birokrasi: seorang gubernur menunduk dan meminta maaf.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menutup tahun 2025 dengan pidato akhir tahun yang jauh dari kesan seremonial. Di hadapan jajaran birokrasi—dari Sekretaris Daerah, para asisten, kepala dinas, hingga tenaga ahli—KDM secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas gaya kepemimpinannya yang ia akui sering kali terlalu menuntut, detail, dan menguras energi.
Pernyataan KDM Minta Maaf ini bukan sekadar basa-basi akhir tahun. Ia datang dari pengakuan personal seorang pemimpin yang menyadari bahwa idealisme, jika tak diimbangi empati, bisa berubah menjadi beban bagi orang-orang yang menjalankannya.
Dalam nada yang jujur dan tanpa naskah kaku, KDM mengakui bahwa selama memimpin, ia lebih sering mengikuti “kata hati” ketimbang pakem birokrasi. Instruksi mendadak, pesan singkat yang dikirim di luar jam kerja, hingga perubahan desain proyek di menit-menit akhir, ia sadari telah membuat banyak bawahannya bekerja ekstra—secara fisik maupun mental.
Pidato itu pun terasa emosional. Bukan hanya karena isi katanya, tetapi karena keberanian seorang pejabat publik untuk mengakui kekurangan di ruang yang biasanya dipenuhi laporan keberhasilan.
Memimpin dengan Kata Hati, Menabrak Pakem
KDM tidak menampik bahwa gaya kepemimpinannya kerap dianggap “bawel”. Ia bahkan menyebut beberapa kepala dinas yang terlihat kelelahan setiap kali harus berhadapan dengannya. Namun di balik itu, ia menegaskan bahwa semua tuntutan tersebut lahir dari satu tujuan: memastikan pelayanan publik benar-benar dirasakan warga, bukan sekadar selesai di atas kertas.
Bagi KDM, pembangunan Jawa Barat tidak cukup jika hanya administratif. Ia ingin setiap jembatan, gedung sekolah, hingga kantor pemerintahan memiliki identitas. Dalam evaluasi tahun 2025, ia menekankan pentingnya pembangunan berbasis karakter budaya Jawa Barat, yang terbagi dalam empat zona kebudayaan: Sunda Kulon, Sunda Wetan (Cirebon–Indramayu), Sunda Kidul, dan Sunda Tengah.
Tak hanya soal bangunan, KDM juga menyoroti wajah ruang publik yang menurutnya masih berantakan. Ia memerintahkan pembongkaran reklame fisik di sepanjang jalan provinsi untuk digantikan dengan reklame digital, serta melarang penggunaan plastik hijau di warung-warung demi mengembalikan estetika saung tradisional. Kebijakan ini, meski menuai pro dan kontra, menunjukkan konsistensi visinya: Jawa Barat yang tertata, beridentitas, dan tidak kehilangan ruh kulturalnya.
Dalam pidatonya, isu lingkungan mendapat porsi serius. KDM mengaitkan banjir yang melanda wilayah Bekasi, Karawang, hingga Cirebon sebagai peringatan keras dari alam. Menurutnya, hilangnya “sakralitas” terhadap alam—akibat kerusakan hutan dan alih fungsi lahan di kawasan kaki Gunung Gede dan Ciremai—telah memicu bencana yang kini harus ditanggung bersama.
Menatap 2026: Antara Ketegasan dan Kemanusiaan
Menyongsong tahun 2026, KDM menetapkan arah yang lebih teknis dan tegas. Evaluasi anggaran daerah, tegasnya, tidak boleh lagi berhenti pada kelengkapan administrasi. Ia menyoroti fenomena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang masih besar di sejumlah daerah, sementara kebutuhan dasar warga belum sepenuhnya terpenuhi.
Di sektor pendidikan, KDM mendorong pendekatan yang lebih realistis. Dinas Pendidikan diminta aktif mendatangi kawasan industri di Subang, Majalengka, dan Karawang agar kurikulum selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Ia tak ingin warga lokal hanya menjadi penonton di tengah derasnya investasi.
Komitmen transparansi dan mitigasi bencana juga ditegaskan. Termasuk penyelesaian kompensasi bagi warga terdampak tambang di wilayah Cigudeg–Rumpin yang ditargetkan rampung pada Januari 2026.
Namun pidato itu tidak ditutup dengan nada keras. Justru sebaliknya. KDM menyelipkan humor khasnya saat menyampaikan pesan integritas. Ia mendoakan kesejahteraan para pegawai, sembari mengingatkan dengan candaan agar tidak tergoda menyalahgunakan rezeki.
Tawa pun pecah, menutup pidato yang sarat refleksi. Di penghujung tahun, KDM Minta Maaf bukan sebagai tanda kelemahan, melainkan sebagai isyarat bahwa kepemimpinan juga soal keberanian menunduk—agar bisa melangkah lebih tegak di tahun berikutnya. (AS)
