lintaspriangan.com, KLIP JABAR. Pada Jumat, 21 Februari 2025, ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Cirebon menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon. Aksi yang bertajuk “Indonesia Cemas” ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang dipicu oleh kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran. Mahasiswa menilai kebijakan tersebut berdampak negatif pada sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Massa aksi mulai berkumpul usai salat Jumat, mengenakan jaket almamater dan membawa spanduk dengan berbagai tulisan kritis terhadap pemerintah. Mereka menuntut pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan evaluasi terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap tidak tepat sasaran. Selain itu, mahasiswa juga menyoroti isu korupsi dan pemangkasan anggaran yang berdampak pada beasiswa dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Situasi sempat memanas ketika massa mencoba merangsek masuk ke gedung DPRD, namun dihalau oleh aparat kepolisian yang berjaga. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Prasetyo, turun langsung ke lapangan dan mengambil pendekatan humanis dengan duduk bersama mahasiswa untuk mendengarkan aspirasi mereka. “Kami di sini untuk memastikan keamanan dan ketertiban. Mari kita jaga aksi ini tetap damai dan tertib,” ujar AKBP Eko Prasetyo. Pendekatan ini berhasil meredakan ketegangan, dan aksi dilanjutkan dengan damai.
Perwakilan mahasiswa kemudian diizinkan masuk ke gedung DPRD untuk berdialog langsung dengan pimpinan dan anggota dewan. Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan utama, antara lain:
- Mengesahkan Undang-Undang Pro Rakyat, seperti Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
- Menolak Undang-Undang Anti Rakyat, termasuk RUU TNI, RUU Polri, dan RUU Kejaksaan.
- Melakukan revisi kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan pemotongan belanja pegawai honorer di sektor pendidikan dan kesehatan.
- Merampingkan kabinet yang dianggap terlalu gemuk dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG.
- Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bermasalah dan peninjauan ulang terhadap pelaksanaan BPJS Kesehatan.
Ketua DPRD Kota Cirebon, Siti Rahmawati, menerima delegasi mahasiswa dan berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat. “Kami mendengar dan memahami kekhawatiran adik-adik mahasiswa. Kami akan meneruskan tuntutan ini ke tingkat yang lebih tinggi,” kata Siti Rahmawati.
Aksi “Indonesia Cemas” di Cirebon ini merupakan bagian dari rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Gerakan ini dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahasiswa menilai kebijakan tersebut berdampak negatif pada berbagai sektor, terutama pendidikan.
Selain di Cirebon, aksi serupa juga terjadi di beberapa kota lain, seperti Bandung dan Surabaya. Di Bandung, massa aksi membakar ban di depan gedung DPRD Jawa Barat sebagai bentuk protes. Sementara di Surabaya, terjadi kericuhan antara mahasiswa dan aparat kepolisian saat demonstrasi berlangsung.
Menanggapi gelombang protes ini, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengimbau mahasiswa untuk tetap optimis dan membuka ruang dialog. “Pemerintah berkomitmen untuk mendengarkan dan mencari solusi terbaik bagi semua pihak,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan, mengajak mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas intelektual dan terlibat dalam diskusi konstruktif demi kemajuan bangsa.
Meski telah ada respons dari pemerintah, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal tuntutan mereka hingga terjadi perubahan nyata. Mereka merencanakan aksi lanjutan di berbagai kota dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergabung dalam gerakan ini. “Perjuangan ini bukan hanya milik mahasiswa, tapi milik seluruh rakyat Indonesia yang peduli akan masa depan bangsa,” tegas salah satu orator dalam aksi tersebut.
Aksi di Cirebon mencerminkan semangat kolektif mahasiswa Indonesia yang semakin kritis dan vokal dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Dalam beberapa pekan ke depan, dinamika antara pemerintah dan gerakan mahasiswa ini akan menjadi penentu arah perubahan kebijakan di tanah air.
Hingga saat ini, mahasiswa di Cirebon dan berbagai daerah lainnya tetap konsisten menyuarakan aspirasi mereka, berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjawab tuntutan yang disampaikan demi kesejahteraan dan masa depan Indonesia yang lebih baik. (Lintas Priangan)
