lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Momentum Hari Pendidikan Nasional kembali menjadi ruang refleksi bagi berbagai elemen bangsa. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Aslim, menyampaikan pandangannya dalam wawancara via telepon pada Sabtu (02/05/2026), dengan menyoroti satu isu penting yang kerap luput dari pembahasan pendidikan: pengenalan politik sejak dini.
Dalam pandangannya, pendidikan tidak hanya berbicara tentang ilmu pengetahuan formal, tetapi juga tentang bagaimana membentuk kesadaran sebagai warga negara. Ia menilai, politik selama ini sering dipersepsikan sempit—identik dengan kekuasaan—padahal memiliki fungsi yang jauh lebih luas dan strategis.
Aslim menjelaskan, politik pada dasarnya adalah alat pembangunan. Di dalamnya, berbagai aspirasi masyarakat dihimpun, dipertimbangkan, lalu diperjuangkan menjadi kebijakan yang menentukan arah bangsa.
“Bagaimana suara masyarakat diperjuangkan, bagaimana nilai-nilai luhur dijaga, dan bagaimana arah pembangunan ditentukan, itu semua terjadi di ruang politik,” ujarnya.
Menurutnya, tanpa pemahaman politik yang baik, generasi muda berpotensi hanya menjadi penonton dalam proses besar tersebut. Padahal, mereka adalah bagian penting dari masa depan yang sedang dirancang hari ini.
Selain sebagai alat pembangunan, ia juga menekankan bahwa politik memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Ia kemudian menyinggung sejumlah peristiwa penting dalam sejarah diplomasi Indonesia sebagai contoh nyata bagaimana politik menjadi instrumen pertahanan bangsa.
Salah satunya adalah Perjanjian Linggarjati, yang menjadi pengakuan awal Belanda terhadap eksistensi Republik Indonesia, meski masih terbatas pada wilayah tertentu. Perjanjian ini membuka jalan bagi perjuangan diplomatik di tingkat internasional.
Perjalanan itu berlanjut dengan Perjanjian Renville, yang meski penuh tekanan dan kompromi, tetap menjadi bagian dari strategi mempertahankan eksistensi negara di tengah situasi yang tidak seimbang.
Puncaknya, Indonesia berhasil memperoleh pengakuan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar, sebuah forum diplomasi internasional yang menandai berakhirnya konflik terbuka dengan Belanda.
“Kalau melihat sejarah, kita ini tidak hanya bertahan dengan senjata, tapi juga dengan kecerdasan politik. Diplomasi itu bagian dari pertahanan negara,” kata Aslim.
Dalam konteks kekinian, ia menilai tantangan bangsa tidak lagi selalu berbentuk fisik. Pengaruh global, arus informasi, hingga pertarungan ideologi menjadi bagian dari dinamika yang harus dihadapi. Oleh karena itu, pemahaman politik dinilai penting sebagai bagian dari ketahanan nasional.
Namun demikian, Aslim juga mengingatkan bahwa politik memiliki dua sisi. Ia mengibaratkannya seperti pisau bermata dua—bisa menjadi alat untuk kemaslahatan, tetapi juga berpotensi merusak jika disalahgunakan.
Pandangan inilah yang melatarbelakangi pentingnya pendidikan politik sejak dini. Ia beranggapan, daripada generasi muda mengenal politik dari praktik-praktik yang keliru, lebih baik mereka diperkenalkan sejak awal melalui pendekatan yang sehat dan terarah.
“Lebih baik dikenalkan dengan benar sejak awal, daripada dipahami secara keliru di kemudian hari,” ujarnya.
Ia membayangkan pendidikan politik yang tidak bersifat indoktrinatif, melainkan edukatif—yang mengajarkan nilai, etika, serta cara berpikir kritis dalam melihat persoalan publik. Dengan pendekatan yang tepat, politik tidak lagi terasa asing atau menakutkan, tetapi justru menjadi bagian dari pembelajaran sebagai warga negara.
Menurut Aslim, generasi muda perlu memahami bahwa politik bukan sekadar kontestasi, melainkan juga tentang tanggung jawab, integritas, dan keberpihakan pada kepentingan bersama.
“Indonesia bisa merdeka, berdiri kokoh, itu karena leluhur kota jago berpolitik. Mereka bisa menandingi strategi yang dilakukan pihak-pihak asing yang ingin menguasai negeri ini. Kalau generasi penerus bangsa ini tidak memahami dan menguasai urusan politik, negara ini bisa terancam,” tegas Aslim.
Di akhir pesannya, ia menegaskan bahwa masa depan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pemahaman generasi mudanya, termasuk dalam hal politik.
“Yang kita butuhkan adalah generasi tidak hanya aktif, tapi juga faham,” tutupnya.
