lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Isu pinjaman daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bergulir liar tanpa penjelasan utuh dari pihak teknis yang paling berkepentingan.
Sorotan kini mengarah pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPU-TRPP-LH), Deden Ramdan Nugraha, yang hingga kini belum memberikan klarifikasi kepada wartawan maupun aktivis terkait isu yang berkembang.
Padahal, pejabat yang dilantik pada Februari 2026 itu diketahui berasal dari luar daerah dan terpilih melalui mekanisme open bidding yang disebut berlangsung kompetitif.
Ketua Presidium Komunitas Media SWAKKA, Ahmad Mukhlis, menilai sikap menghindari klarifikasi justru memperkeruh keadaan.
“Kalau pejabat publik memilih menghindari komunikasi, maka ruang publik tidak pernah kosong. Ia akan diisi oleh spekulasi,” ujarnya.
Mukhlis menyoroti, sebagai pejabat yang datang dari luar daerah melalui proses seleksi terbuka, semestinya Kepala Dinas memiliki keunggulan, tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga dalam menghadapi situasi krisis komunikasi.
“Kalau disebut hasil open bidding, harusnya jadi sosok unggul dong. Salah satunya kemampuan mengelola komunikasi krisis. Kalau cuma bisa menghindar, di sini juga banyak yang bisa seperti itu,” katanya.
Menurutnya, dalam konteks isu pinjaman Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, keterbukaan informasi menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus meredam berkembangnya tafsir liar.
Ia menegaskan, sikap diam dari pejabat justru berdampak luas, bahkan bisa menyeret persepsi publik terhadap pimpinan daerah.
“Ujungnya bukan lagi soal kepala dinas. Bebannya naik ke kepala daerah. Karena publik melihatnya sebagai satu kesatuan pemerintahan. Bupati pasti pusing ini,” kata Mukhlis.
Sebagaimana pemberitaan yang berkembang, isu dugaan cashback dalam pinjaman daerah kepada pihak swasta mencuat setelah kepala dinas tidak memberikan respons terhadap klarifikasi wartawan. Gaya komunikasi seperti ini semakin memperlebar ruang spekulasi di tengah masyarakat.
“Kalau sejak awal ruang komunikasi dibuka, bahkan melalui media sekalipun, publik akan mendapatkan informasi yang berimbang. Tidak akan berkembang liar seperti sekarang. Ketika media diberi penjelasan, bukan mustahil topik tersebut tidak tayang. Andai pun tetap tayang, setidaknya ada penjelasan yang membuat berita jadi berimbang. Kalau kepala dinasnya malah menghindar, ya wayahna jadi liar,” ucap Mukhlis.
Ia mengingatkan, dalam situasi seperti ini, komunikasi bukan lagi pilihan, melainkan bagian dari tanggung jawab jabatan.
“Diam itu bukan netral. Dalam konteks krisis, diam justru memperbesar masalah. Saya kira, saatnya Bupati Tasikmalaya memberikan arahan yang tegas kepada para kepala dinas, jangan suka menghindar, itu hak publik untuk bertanya, dan celah bagi pemerintah daerah untuk menghindari krisis komunikasi seperti sekarang,” tegasnya.
Dengan belum adanya klarifikasi dari Kepala Dinas DPU-TRPP-LH, bukan mustahil, isu ini akan terus berkembang, dan mencari sumber informasi alternatif selain dari pemerintah. Waspadalah!
