lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Dinas Porabudpar Kota Tasikmalaya dinilai menjadi salah satu perangkat daerah yang terlalu memaksakan diri karena memikul empat bidang besar sekaligus: kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata.
Empat bidang itu bukan urusan ringan. Kepemudaan berkaitan dengan masa depan generasi produktif. Olahraga menyangkut prestasi, kesehatan publik, dan pembinaan atlet. Kebudayaan menyangkut identitas kota. Pariwisata berkaitan dengan ekonomi jasa, kuliner, hotel, promosi daerah, dan pergerakan wisatawan.
Wakil Ketua SWAKKA atau Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif, Diki Samani, menilai struktur Dinas Porabudpar Kota Tasikmalaya layak dievaluasi secara serius. Menurutnya, penggabungan empat urusan besar dalam satu dinas berisiko membuat setiap bidang tidak tertangani secara optimal.
“Kalau empat urusan besar dipaksa berada dalam satu dinas, risiko paling besarnya adalah tidak ada bidang yang benar-benar mendapat perhatian optimal. Ini bukan sekadar nama dinas yang panjang, tetapi menyangkut efektivitas kelembagaan,” kata Diki, Jumat, 3 Juli 2026.
Di Priangan Timur, Kota Tasikmalaya Tampak Paling Memaksakan
Diki mengatakan, kritik terhadap Dinas Porabudpar Kota Tasikmalaya semakin kuat jika dibandingkan dengan daerah lain di Priangan Timur.
Menurutnya, berdasarkan data yang dimiliki SWAKKA, tidak ditemukan daerah lain di Priangan Timur yang menyatukan empat bidang lengkap, yakni kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata, dalam satu dinas seperti Kota Tasikmalaya.
Kabupaten Tasikmalaya, kata dia, memiliki dinas yang menangani pariwisata, pemuda, dan olahraga, tetapi kebudayaan berada pada perangkat daerah lain. Kabupaten Ciamis memisahkan pariwisata dari kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga. Kabupaten Garut memisahkan dinas pemuda-olahraga dengan dinas pariwisata-kebudayaan.
Kabupaten Pangandaran juga memecah urusan pendidikan-pemuda-olahraga dengan pariwisata-kebudayaan. Sementara Kota Banjar, berdasarkan data resmi yang ditelusuri, tidak menyatukan empat bidang lengkap tersebut dalam satu dinas.
“Berdasarkan data yang kami miliki, di Priangan Timur tidak ditemukan daerah lain yang menyatukan empat urusan lengkap seperti Kota Tasikmalaya: kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata dalam satu dinas. Daerah lain cenderung memecah urusan itu agar lebih fokus,” ujar Diki.
Menurut dia, penggabungan bidang bisa saja dilakukan atas pertimbangan efisiensi. Namun, efisiensi kelembagaan tidak boleh mengorbankan kejelasan arah program, indikator kinerja, dan hasil pembangunan.
Diki menyebut, struktur Porabudpar Kota Tasikmalaya seperti memaksa satu perangkat daerah mengurus empat dapur besar sekaligus. Akibatnya, publik patut mempertanyakan apakah seluruh bidang benar-benar mendapat ruang kerja, perhatian, anggaran, dan ukuran keberhasilan yang seimbang.
“Ini seperti satu dapur disuruh masak empat hajatan sekaligus. Secara teori bisa, tetapi hasilnya patut dipertanyakan. Jangan sampai ada bidang yang ramai di kegiatan, tetapi sepi di hasil,” katanya.
Pariwisata Terang, Tapi Turun; Tiga Bidang Lain Gelap
Diki menyebut, berdasarkan data yang dimiliki SWAKKA, bidang pariwisata menjadi satu-satunya bidang yang paling terlihat dalam data sektoral Dinas Porabudpar Kota Tasikmalaya. Data yang muncul mencakup rumah makan/restoran, hotel, dan wisatawan.
Namun, data pariwisata itu justru menunjukkan sinyal yang tidak sepenuhnya menggembirakan.
“Berdasarkan data yang kami miliki, jumlah rumah makan/restoran Kota Tasikmalaya turun tajam. Pada 2023 tercatat 848 unit, pada 2024 turun menjadi 441 unit, dan pada 2025 kembali turun menjadi 231 unit,” kata Diki.
Dengan angka itu, jumlah rumah makan/restoran turun sekitar 72,8 persen dalam dua tahun, dari 848 unit pada 2023 menjadi 231 unit pada 2025. Bahkan dari 2024 ke 2025 saja, penurunannya sekitar 47,6 persen.
Data wisatawan juga belum menunjukkan pemulihan kuat. Diki mengatakan, jumlah wisatawan Kota Tasikmalaya pada 2025 tercatat 667.521 orang. Angka ini memang naik dibanding 2023 dan 2024, tetapi masih jauh di bawah capaian 2022 yang mencapai 879.801 orang.
Artinya, dibanding 2022, jumlah wisatawan 2025 masih turun sekitar 24,1 persen. Wisatawan mancanegara juga turun dari 1.350 orang pada 2022 menjadi 919 orang pada 2025.
“Kalau pariwisata saja yang paling terang masih menyimpan catatan penurunan, lalu bagaimana publik membaca tiga bidang lainnya? Pemuda, olahraga, dan budaya justru lebih gelap indikatornya,” ujar Diki.
Ia juga menyoroti bidang kepemudaan. Berdasarkan data yang dimiliki SWAKKA, warga Kota Tasikmalaya usia 15–29 tahun pada 2025 mencapai sekitar 183.149 jiwa, atau sekitar 24,1 persen dari total penduduk 759.370 jiwa.
Dengan jumlah sebesar itu, bidang kepemudaan semestinya tampil sebagai urusan strategis. Namun, indikator publik mengenai organisasi pemuda aktif, wirausaha muda, pelatihan kepemimpinan, pemuda berprestasi, atau peningkatan kapasitas pemuda belum terlihat kuat.
Data yang paling dekat dengan kepemudaan justru Karang Taruna, dan itu muncul dalam data sosial, bukan sebagai indikator utama Porabudpar. Jumlah Karang Taruna juga turun dari 80 pada 2024 menjadi 63 pada 2025.
“Ini problem serius. Pemuda banyak, tetapi indikator pembinaannya tidak terlihat terang. Kalau datanya saja gelap, publik sulit menilai apakah bidang pemuda benar-benar terawat,” katanya.
Hal serupa terjadi pada olahraga dan kebudayaan. Dalam data yang dimiliki SWAKKA, olahraga dan budaya lebih tampak dalam kelompok konsumsi rekreasi, olahraga, dan budaya. Namun, belum tampak kuat sebagai data pembinaan atlet, klub olahraga, pelatih, sarana olahraga, sanggar seni, komunitas budaya, cagar budaya, event kebudayaan, pelaku seni, atau regenerasi seniman.
Diki menilai kondisi itu menunjukkan persoalan mendasar. Menurut dia, bidang olahraga dan kebudayaan tidak cukup hanya hadir dalam kegiatan seremonial atau agenda tahunan. Dua bidang itu membutuhkan peta pembinaan yang jelas dan berkelanjutan.
Kritik terhadap Dinas Porabudpar Kota Tasikmalaya juga menguat dari sisi orientasi belanja. Diki menyebut, berdasarkan penelusuran SWAKKA pada perencanaan TA 2025, sekitar 40–50 persen proyeksi anggaran dinas tersebut diperkirakan berkaitan dengan penyelenggaraan acara dan pendukung event.
Ia menegaskan, angka itu masih perlu diklarifikasi kepada dinas terkait. Namun, temuan awal tersebut cukup menjadi alasan untuk menguji apakah Dinas Porabudpar Kota Tasikmalaya lebih banyak membangun ekosistem jangka panjang atau sekadar menjalankan kalender acara.
“Kalau dinas empat bidang ini akhirnya lebih sibuk mengurus event, maka kritik publik wajar muncul. Jangan sampai Porabudpar berubah rasa menjadi DEO, Dinas Event Organizer,” kata Diki.
Menurutnya, Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu membuka ruang evaluasi terhadap desain kelembagaan Porabudpar. Evaluasi itu tidak harus selalu berarti membubarkan atau memecah dinas. Namun, setidaknya harus memastikan setiap bidang memiliki indikator yang terang, program yang terukur, dan arah pembangunan yang dapat diawasi publik.
“Yang dibutuhkan bukan hanya banyak acara. Yang dibutuhkan adalah pembinaan pemuda yang terasa, olahraga yang punya peta prestasi, budaya yang punya data pelestarian, dan pariwisata yang benar-benar tumbuh. Kalau empat bidang vital ini tidak terawat, maka problemnya bukan hanya teknis program, tapi desain kelembagaannya,” ujar Diki.
Diki menegaskan, kajian SWAKKA terhadap Dinas Porabudpar Kota Tasikmalaya masih berada pada tahap awal. Namun, dari lapisan permukaan saja, menurut dia, tanda-tanda kelembagaan yang terlalu dipaksakan sudah cukup terlihat.
“Ini baru kajian permukaan saja sudah kelihatan “maksakeun”. Kita belum kaji ke lapisan strategis seperti perencanaan, anggaran, atau potensi-potensi kebocoran. Kalau nanti lapisan itu dibuka, bisa saja persoalannya jauh lebih serius daripada sekadar nama dinas yang terlalu panjang,” kata Diki. (AS)
