lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Ada jenis anggaran yang sejak lama tidak pernah kehilangan peminat. Namanya perjalanan dinas. Dari pusat sampai daerah, dari masa ke masa, pos ini selalu hadir sebagai menu favorit. Bukan karena rasanya bergizi, tapi karena gurihnya kebangetan.
Faktanya sudah tua. Tiga belas tahun lalu, Menteri Keuangan RI secara terbuka menyatakan kebocoran anggaran perjalanan dinas bisa mencapai 30–40 persen. Pernyataan itu bukan bisik-bisik, melainkan disampaikan terang-terangan di ruang publik. Artinya, sejak saat itu negara sebenarnya sudah tahu: ada masalah serius. Tidak percaya? Silahkan baca di sini.
Namun, seperti drama berseri yang terlalu laris, episodenya terus berlanjut. Tahun berganti, kabinet berganti, regulasi berganti. Tapi ceritanya tetap sama. Setiap tahun selalu ada kasus korupsi perjalanan dinas. Selalu ada korupsi, selalu ada pemeriksaan saksi, selalu ada manipulasi kuitansi, dan selalu ada perjalanan yang sebenarnya cuma halusinasi.
Bahkan minggu ini, setelah 13 tahun silam pernyataan menteri keuangan, cerita korupsi perjalanan dinas masih berjalan. Kasus dugaan korupsi perjalanan dinas di DPRD Sulawesi Barat baru saja naik ke tahap penyidikan. Sementara itu, di Bengkulu, jaksa penuntut umum memeriksa belasan saksi dalam perkara serupa di DPRD setempat. Ini bukan arsip lama yang dipanaskan ulang. Ini kabar segar, dan sayangnya, terlalu familiar.
Yang menarik, perjalanan dinas ini baru benar-benar sulit berhenti, kecuali pelakunya sudah masuk jeruji. Sebelum itu, ia terus melaju, lengkap dengan tiket, hotel, uang harian, dan laporan yang kelihatannya sibuk, tapi sering kali miskin manfaat.
Lalu bagaimana dengan daerah?
Ambil contoh yang aman saja: Kota Tasikmalaya. Anggaran perjalanan dinasnya tak bisa disebut kecil. Begitu pun dengan daerah tetangganya. Angkanya mencapai puluhan milyar! Mau tahu berapa angka detilnya? Tunggu kabar Lintas Priangan berikutnya.
Yang pasti, untuk Kota Tasikmalaya, angka tersebut bahkan sangat besar, mengingat kota ini hanya punya 10 kecamatan dan wilayah yang relatif kecil. Penyerapan anggarannya pun nyaris sempurna. Hampir tak bersisa. Rapi. Indah. Membanggakan di atas kertas, 96%!
Tentu saja, bisa jadi semuanya baik-baik saja. Bisa jadi setiap perjalanan dinas Pemkot Tasikmalaya ini memang penting, strategis, dan berdampak langsung pada pelayanan publik. Bisa jadi Kota Tasikmalaya memang sangat rajin bekerja, lebih rajin dari daerah yang kecamatannya tiga sampai empat kali lipat lebih banyak.
Atau…
mungkin memang karena tidak ada yang suka korupsi. Bukan mustahil juga, kan?
Kemungkinan lain juga patut dipertimbangkan, meski agak sensitif. Mungkin, sekali lagi mungkin ya, belum ada hasrat serius aparat penegak hukum untuk membongkar urusan yang satu ini. Bukan karena sulit. Justru sebaliknya, terlalu mudah. Pola, skema, dan modus korupsi perjalanan dinas sudah berulang kali dibongkar di daerah lain. Tinggal dipelajari, disesuaikan, lalu diuji.
Korupsi perjalanan dinas bukan ilmu roket. Ia tidak membutuhkan teknologi tinggi. Cukup keberanian, kemauan, dan sedikit waktu membaca berkas.
Dan faktanya, selama tidak ada jeruji yang menunggu, perjalanan dinas akan terus terasa wajar dengan anggaran puluhan milyar. Selama tidak ada penyidikan, angka-angka besar akan tetap dianggap prestasi. Dan selama publik hanya diajak mengagumi penyerapan anggaran, bukan mempertanyakan manfaatnya, kegurihan itu akan terus terjaga.
Editorial ini bukan vonis. Ini pengingat. Bahwa sejarah sudah memberi peringatan sejak lama. Bahwa fakta berulang tiap tahun. Dan bahwa korupsi perjalanan dinas bukan berhenti karena sadar, melainkan karena tak punya pilihan lain selain berhenti.
Biasanya, setelah pintu jeruji tertutup.
