lintaspriangan.com, BERITA NASIONAL Kabar Tokopedia PHK 90 persen karyawan membuat pemerintah mulai turun tangan. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menyatakan tim Mediator Hubungan Industrial sedang menelusuri rumor pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan TikTok dan Tokopedia yang ramai beredar sejak awal Juli 2026.
Isu ini menjadi sorotan karena angka 90 persen bukan angka kecil. Jika memakai gambaran dari halaman LinkedIn PT Tokopedia, terdapat 6.164 profil yang tercatat sebagai karyawan, sedangkan ukuran perusahaan ditampilkan pada rentang 5.001–10.000 karyawan. Pada bagian profil perusahaan yang sama, Tokopedia juga menyebut memiliki lebih dari 3.800 Nakama di beberapa wilayah. Artinya, secara hitungan kasar, 90 persen dari 3.800 orang setara sekitar 3.420 orang, sedangkan 90 persen dari 6.164 profil setara sekitar 5.548 orang. Namun angka ini hanya gambaran matematis, bukan data resmi jumlah karyawan yang terkena PHK.
Angka 90 Persen Belum Dikonfirmasi Perusahaan
TikTok Indonesia sebelumnya sudah memberikan respons atas kabar Tokopedia PHK massal tersebut. Perusahaan membenarkan sedang melakukan penyesuaian organisasi, khususnya pada fungsi riset dan pengembangan atau R&D, tetapi belum membuka jumlah karyawan maupun divisi yang terdampak.
Dalam keterangannya, TikTok menyebut penyesuaian dilakukan agar organisasi R&D lebih selaras dengan strategi bisnis jangka panjang. Perusahaan juga menyatakan keputusan tersebut bukan keputusan mudah dan fokus memberi dukungan kepada karyawan yang terdampak selama masa transisi.
Karena itu, klaim Tokopedia PHK 90 persen karyawan masih harus dibaca sebagai kabar yang beredar, bukan angka final dari perusahaan. Kontan yang mengutip Kompas.com juga mencatat, hingga berita tersebut ditayangkan, belum ada keterangan resmi yang menguatkan klaim bahwa 90 persen karyawan Tokopedia terdampak.
Meski begitu, sejumlah laporan media menyebut gelombang efisiensi terbaru menyasar unit teknologi. CNBC Indonesia, misalnya, melaporkan berdasarkan narasumber bahwa TikTok Shop-Tokopedia merumahkan lebih dari 450 karyawan di unit teknologi dalam gelombang PHK terakhir.
Angka lebih dari 450 orang ini membuat isu tersebut tetap besar, meskipun belum cukup untuk menyimpulkan bahwa 90 persen seluruh karyawan Tokopedia benar-benar terkena PHK. Dengan kata lain, angka 90 persen boleh menjadi perhatian publik, tapi tetap harus diperlakukan seperti kabel charger pinjaman: dipakai boleh, diklaim milik sendiri jangan dulu.
Kemnaker Cari Fakta dari Dua Sisi
Kemnaker menyatakan belum menerima laporan resmi terkait rumor PHK karyawan TikTok dan Tokopedia hingga Sabtu, 4 Juli 2026. Kepala Biro Humas Kemnaker Faried Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan tim Mediator Hubungan Industrial masih menelusuri informasi tersebut dan berharap ada kabar resmi dari Tokopedia pada Senin berikutnya.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal juga menyatakan akan menindaklanjuti isu PHK Tokopedia dan TikTok. Ia menekankan pemerintah tidak boleh hanya mendengar dari satu sisi dan perlu memperoleh gambaran utuh sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Said Iqbal menyebut dirinya sedang mengatur waktu untuk bertemu langsung dengan pekerja maupun pihak perusahaan. Menurutnya, sektor ekonomi digital memiliki karakter berbeda dari industri manufaktur, sehingga persoalan ketenagakerjaan di sektor ini harus dilihat secara menyeluruh.
Dari sisi korporasi, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GOTO menyatakan menghormati langkah yang diambil manajemen Tokopedia. Dalam keterbukaan informasi yang dikutip detikFinance, GOTO disebut menggenggam 24,99 persen saham Tokopedia, sedangkan ByteDance sebagai induk TikTok memegang mayoritas saham sebesar 75,01 persen.
GOTO juga memastikan tidak terdapat dampak material terhadap capaian laba bersih maupun biaya layanan e-commerce yang diterima perseroan dari Tokopedia. Investasi GOTO di Tokopedia dicatat menggunakan metode ekuitas sesuai PSAK 228, sehingga potensi dampak keuangan terhadap perseroan disebut terbatas.
Isu Tokopedia PHK 90 persen karyawan kini menjadi perhatian karena menyangkut masa depan pekerja di sektor ekonomi digital. Di satu sisi, perusahaan menyebut penyesuaian organisasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Di sisi lain, pemerintah mulai mencari fakta agar prosesnya tetap sesuai aturan dan tidak mengabaikan perlindungan pekerja.
Sampai ada angka resmi dari perusahaan atau hasil penelusuran pemerintah, jumlah pasti karyawan Tokopedia yang terdampak PHK belum dapat dipastikan. Namun dengan adanya laporan lebih dari 450 orang di unit teknologi dan kabar 90 persen yang beredar luas, isu ini sudah cukup besar untuk diawasi serius oleh publik. (AS)