lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Musyawarah seharusnya menjadi ruang mencari terang. Tapi yang terjadi di Aula Kelurahan Awipari, Kecamatan Cibeureum, Senin siang, justru sebaliknya: gelap bertambah, data tak kunjung datang. Pertemuan antara warga dan perwakilan PT Hutama Karya (HK) dalam proyek irigasi senilai Rp5,6 miliar itu berakhir tanpa kepastian, tanpa angka, tanpa peta jalan. Yang ada hanya kalimat-kalimat normatif dan janji yang mulai basi.
Pertemuan ini digelar atas inisiatif kelurahan. Warga datang dengan satu harapan sederhana, mereka mendapat kejelasan nasib aset yang terdampak proyek normalisasi Irigasi Cikalang 2. Tapi kemudian, harapan itu kandas pelan-pelan, tepat ketika diketahui bahwa perwakilan PT HK hadir tanpa membawa data apa pun.
Sedikitnya 52 warga Kelurahan Awipari tercatat berpotensi terdampak proyek ini. Sepuluh di antaranya mengaku telah mengalami kerusakan aset, mulai dari tanah yang tergerus hingga pohon yang hilang entah dianggap apa, korban pembangunan atau sekadar “efek samping”.
“Bukan cuma capek, warga itu sudah masuk fase lelah permanen,” kata Heri Ferianto, tokoh masyarakat sekaligus Ketua Aliansi Masyarakat Cibeureum kepada Lintas Priangan, Senin (8/12/2025).
“Sudah beberapa kali duduk bareng, tapi selalu balik ke titik nol. Hari ini kami kira ada jawaban, tapi yang datang justru tanpa data,” kata Heri.
Ironinya, pada pertemuan sebelumnya di Kantor Kecamatan Cibeureum, pihak PT HK sempat menyatakan siap melakukan inventarisasi aset dan memberikan kompensasi. Janji itu terdengar manis saat itu. Tapi Senin kemarin, janji tersebut rasanya tinggal kulitnya saja.
Musyawarah yang Kehilangan Isi
Yang membuat warga lebih geram, proyek irigasi BBWS Tasikmalaya ini tetap berjalan. Alat berat bekerja. Tenggat waktu semakin dekat. Tapi nasib aset warga seperti digantung di antara “akan dibahas” dan “akan dikoordinasikan”.
Perwakilan PT HK yang hadir, Deden, menyampaikan bahwa dirinya datang dalam kapasitas humas. Ia mengaku baru mengetahui detail persoalan di lapangan.
“Saya sudah berkoordinasi dengan vendor terkait kesanggupan kompensasi,” ujar Deden singkat.
Bagi warga, kalimat itu terdengar seperti pengumuman, bukan jawaban. Koordinasi ke mana, kapan, dengan siapa, berujung apa, semuanya tanpa detail. Musyawarah berubah menjadi sesi mendengar pernyataan sepihak. Data tak terlihat, peta kompensasi tak ada, daftar aset tak dibuka.
Warga menolak dipuaskan dengan kalimat normatif. Mereka meminta dipertemukan langsung dengan penanggung jawab proyek irigasi BBWS Tasikmalaya Cikalang 2, bukan perantara yang tak membawa apa-apa.
Meski kecewa, warga tetap menegaskan sikap mereka, proyek tidak akan dihalangi. Mereka paham fungsi irigasi bagi pertanian dan kehidupan sehari-hari. Tapi mereka juga merasa hak mereka bukan “lampiran proyek” yang bisa ditunda-tunda.
Deadline Mepet, Hak Warga Tertahan
Masalah kian mendesak karena proyek Irigasi Cikalang 2 di bawah BBWS Citanduy ini kabarnya harus rampung pada 20 Desember 2025. Waktu tinggal hitungan hari. Di satu sisi, pengerjaan dikejar target. Di sisi lain, persoalan ganti rugi masih berada di level wacana.
Dari pertemuan yang alot itu, akhirnya disepakati satu hal: PT Hutama Karya dan pihak BBWS Citanduy akan melakukan pendataan ulang di lapangan. Data awal dari kelurahan akan dijadikan acuan. Pendataan ini nantinya dipakai untuk menghitung nilai wajar kompensasi.
Pertemuan berikutnya pun dijanjikan sebagai musyawarah final. Kata “final” itu kini terdengar penting, sekaligus riskan. Di Awipari, kata “final” sudah terlalu sering hadir tanpa akhir.
Heri Ferianto berharap pertemuan lanjutan tak lagi menjadi panggung janji.
“Kami bukan minta lebih. Kami cuma minta adil. Kalau proyek ini vital, keadilan juga sama vitalnya,” ujarnya.
Untuk saat ini, warga Awipari masih menunggu. Menunggu data benar-benar datang ke meja, bukan hanya ke dalam cuap-cuap. Menunggu musyawarah benar-benar menjadi ruang mencari solusi, bukan sekadar formalitas yang lagi-lagi diakhir dengan harapan kosong. (AS)
