lintaspriangan.com, BERITA DAERAH. Bupati Pangandaran nonaktif, Jeje Wiradinata, baru-baru ini menyatakan keberatannya terhadap kebijakan barier gate di kawasan wisata Pangandaran yang hanya memberikan akses gratis kepada penduduk dari lima desa terpilih, yaitu Desa Babakan, Desa Pangandaran, Desa Pananjung, Desa Wonoharjo, dan Desa Cikembulan.
Kebijakan ini memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama karena dianggap tidak adil dan berpotensi merugikan desa-desa lainnya di sekitar kawasan wisata.
Bagi masyarakat desa lain yang tidak termasuk dalam lima desa tersebut, akses berbayar ke kawasan wisata dirasa memberatkan, terlebih bagi mereka yang sehari-hari melewati area ini untuk kegiatan ekonomi maupun sosial.
Jeje, dalam wawancara baru-baru ini, menyampaikan pandangannya dengan tegas terkait kebijakan tersebut.
Meskipun Jeje sedang menjalani masa nonaktif dan menghormati kewenangan Pejabat Bupati (Pj) yang menggantikannya, Jeje merasa perlu untuk memberikan tanggapan karena akan segera kembali aktif sebagai bupati.
Jeje juga menegaskan, kebijakan seperti barrier gate yang berdampak langsung pada masyarakat luas seharusnya melalui proses analisis dan kajian mendalam sebelum diterapkan. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan tidak menimbulkan dampak negatif atau merugikan masyarakat di luar desa-desa yang mendapat akses bebas.
Jeje menyatakan bahwa meskipun ia setuju dengan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari pembangunan daerah, ia menekankan bahwa PAD bukanlah satu-satunya tujuan.
Baginya, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak mengorbankan atau membebani masyarakat, terutama mereka yang tidak seharusnya terkena dampaknya.
“Saya setuju bahwa kita perlu meningkatkan PAD, tetapi PAD bukanlah segalanya. Kebijakan yang baik seharusnya tidak mengorbankan masyarakat Pangandaran,” ujar Jeje.
Bagi Jeje, peningkatan PAD harus selalu sejalan dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Jika tidak, maka kebijakan tersebut hanya akan menambah beban bagi masyarakat yang sesungguhnya tidak perlu dibebani.
Lebih lanjut, Jeje menyampaikan bahwa ia memiliki komitmen untuk mencari solusi yang bisa menguntungkan semua pihak. Salah satu solusi yang ia tawarkan adalah perbaikan sistem pengelolaan pendapatan daerah.
Dengan memperbaiki sistem yang sudah ada, Jeje berharap kebocoran PAD dapat diminimalisir tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.
“Kebijakan yang berkeadilan dan transparan adalah kunci untuk mencapai tujuan ini,” jelasnya.
Menurut Jeje, kebijakan yang adil akan memberikan rasa kepuasan dan mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah, bagi Jeje, adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang masuk ke kas daerah dapat dikelola dengan baik dan menguntungkan masyarakat luas.
Sebagai referensi, Jeje mengambil contoh dari Bali yang memiliki sistem pengelolaan pariwisata yang dinilai lebih berkeadilan. Di Bali, tidak ada biaya masuk yang diberlakukan untuk masyarakat lokal, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap terjaga dengan baik berkat sistem manajemen yang transparan dan efektif.
Menurut Jeje, Bali dapat dijadikan contoh bagaimana sebuah daerah wisata bisa tetap berkembang tanpa harus membebani masyarakat lokal dengan biaya akses masuk.
“Itulah target jangka panjang kami di Pangandaran,” tambahnya. Sabtu, (09/11/2024).
Di akhir wawancara, Jeje menjelaskan alasan mengapa ia merasa perlu untuk angkat suara terkait kebijakan ini meskipun sedang nonaktif.
“Mengapa saya harus ikut campur tangan? Karena tanggung jawab ada di tangan saya. Saya yang harus mempertanggungjawabkan semua yang terjadi selama periode masa kerja saya,” tegasnya.
Jeje menegaskan bahwa kepedulian dan keterlibatannya dalam isu ini bukan sekadar intervensi, melainkan wujud tanggung jawabnya sebagai pemimpin daerah.
Sebagai bupati yang dipilih oleh rakyat, ia merasa memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan sejalan dengan kepentingan masyarakat yang ia pimpin.
Dengan pernyataannya ini, Jeje menunjukkan komitmennya untuk melindungi kepentingan masyarakat Pangandaran, terutama dalam hal kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan mereka.
Ia menginginkan solusi yang seimbang, di mana PAD bisa tetap meningkat tanpa harus mengorbankan hak dan kenyamanan masyarakat lokal.
BACA JUGA: Dukungan Masyarakat Kuatkan Posisi Herdiat-Yana di Pilkada
Menurut Jeje kebijakan yang efektif bukan hanya soal memaksimalkan pendapatan, tetapi juga menciptakan rasa aman dan adil bagi masyarakat Pangandaran.
Dengan demikian, Jeje berharap bahwa ketika ia kembali aktif, akan ada dialog yang lebih terbuka dan solusi yang lebih bijak untuk kepentingan bersama.