Program 3 Juta Rumah Pemkot Banjar, Begini Cara Mendapatkannya

lintaspriangan.com, BERITA KOTA BANJAR. Kota Banjar Terpilih dalam Program 3 Juta Rumah: 5.000 Warga Telah Didata. Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar, Jawa Barat, telah mengambil langkah proaktif dalam menyambut Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pemkot Banjar telah melakukan survei dan pendataan terhadap 5.000 warga yang berpotensi menjadi penerima manfaat program ini. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia.

Kepala DLH Kota Banjar, Eri Wardana, mengungkapkan bahwa Kota Banjar dipilih sebagai salah satu penerima program ini karena posisinya yang strategis di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta dukungan dari Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi. “Dari Jabar dipilih Kota Banjar karena sesuai dengan keadaan daerah perbatasan Jabar-Jateng dan keinginan Gubernur Jabar terpilih,” ujar Eri Wardana pada Jumat, 14 Februari 2025. citeturn0search1

Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), terdapat sekitar 15.000 kepala keluarga di Kota Banjar yang belum memiliki rumah sendiri. Dari jumlah tersebut, 5.000 di antaranya telah melalui proses survei sejak tahun 2021 dan saat ini menunggu tahap verifikasi oleh tim dari kementerian terkait. “Pendataan penerima program 3 juta rumah itu baru survei, dan nanti akan dilakukan verifikasi oleh satker dari pusat,” jelas Eri Wardana. citeturn0search1

Program 3 Juta Rumah ini menawarkan empat skema bantuan kepada masyarakat:

1. Kredit Pemilikan Rumah (KPR): Masyarakat dapat memiliki rumah melalui fasilitas kredit dengan bunga yang terjangkau.
2. Pembangunan Rumah Mandiri dengan Stimulus: Pemerintah memberikan bantuan berupa stimulus bagi warga yang ingin membangun rumah di lahan milik sendiri.
3. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu): Bantuan ditujukan untuk renovasi rumah yang kondisinya tidak layak huni agar memenuhi standar kenyamanan dan kesehatan.
4. Hunian di Rumah Susun (Rusun): Penyediaan unit di rumah susun bagi masyarakat yang membutuhkan.

Setiap penerima manfaat akan dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan diarahkan pada salah satu skema yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka.

Namun, pelaksanaan program ini menghadapi tantangan terkait anggaran. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa anggaran kementeriannya untuk tahun anggaran 2025 mengalami efisiensi, dari semula Rp5,274 triliun menjadi Rp1,613 triliun. Meskipun demikian, Maruarar menegaskan bahwa program ini akan tetap berjalan dengan optimalisasi sumber daya yang ada. “Program ini akan tetap berjalan dengan anggaran yang ada sudah diefisiensikan dan terbatas,” ujarnya pada Jumat, 7 Februari 2025. citeturn0search4

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, pemerintah berencana mengoptimalkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan menggandeng sektor swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Beberapa perusahaan telah berkontribusi dalam pembangunan perumahan di berbagai daerah, seperti Tangerang, Berau, dan Muara Angke. Selain itu, pemerintah juga menjajaki kerja sama dengan investor asing dari negara-negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, dan Singapura yang telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi dalam proyek perumahan ini.

Di tingkat daerah, Pemkot Banjar terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan program ini berjalan lancar dan tepat sasaran. Eri Wardana menambahkan bahwa pihaknya menunggu arahan lebih lanjut terkait proses verifikasi dan pelaksanaan di lapangan. “Kami juga masih menunggu,” ujarnya. citeturn0search1

Masyarakat Kota Banjar menyambut baik inisiatif ini dan berharap program 3 Juta Rumah dapat segera direalisasikan, sehingga kebutuhan akan hunian layak bagi warga yang belum memiliki rumah dapat terpenuhi. (Lintas Priangan)