lintaspriangan.com, BERITA BANDUNG. Ribuan keluarga menggantungkan hidup pada angkot yang setiap hari menyusuri jalanan Bandung Raya. Kini, sumber penghasilan mereka menghadapi perubahan besar setelah pemerintah memulai proyek angkutan massal berbasis bus.
Pemerintah menggelar acara penanda dimulainya proyek BRT Bandung serta pembangunan fasilitas pengisian daya bus listrik di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Rabu, 15 Juli 2026.
Acara tersebut bukan peresmian layanan untuk penumpang. Bus belum langsung beroperasi. Pemerintah masih membangun jalur, halte, depo, dan fasilitas pendukung lainnya.
Namun, di balik harapan menghadirkan angkutan umum yang lebih cepat dan nyaman, terdapat persoalan yang menyentuh kehidupan ribuan warga: bagaimana nasib pengemudi, pemilik, dan keluarga yang selama ini bergantung pada angkot?
Sebanyak 48 rute angkot bersinggungan
Berdasarkan data kajian lingkungan dan sosial proyek yang dihimpun Kawal BRT–Transport for Bandung, rute bus baru akan bersinggungan dengan 48 rute angkot.
Delapan rute di antaranya bahkan memiliki tingkat tumpang tindih lebih dari 80 persen. Sekitar 1.554 kendaraan angkot diperkirakan beroperasi pada jalur yang bersinggungan tersebut.
Kajian itu juga memperkirakan sekitar 5.069 rumah tangga menggantungkan penghasilan dari kegiatan usaha angkot pada rute-rute tersebut.
Artinya, persoalan yang muncul bukan hanya persaingan mendapatkan penumpang. Perubahan sistem angkutan umum berpotensi memengaruhi setoran pengemudi, pendapatan pemilik kendaraan, pekerjaan awak angkot, hingga kehidupan keluarganya.
Meski demikian, data tersebut tidak berarti seluruh angkot akan langsung kehilangan penumpang atau berhenti beroperasi. Besarnya dampak akan bergantung pada cara pemerintah mengatur rute dan melibatkan angkot dalam sistem baru.
Angkot direncanakan menjadi pengumpan
Pemerintah tidak merencanakan penghapusan seluruh angkot. Salah satu skema yang disiapkan adalah mengubah fungsi sebagian angkot menjadi kendaraan pengumpan atau feeder.
Angkot nantinya dapat mengangkut penumpang dari permukiman menuju halte utama BRT Bandung. Pengemudi juga dapat dilibatkan melalui koperasi atau badan usaha yang menjadi penyedia layanan pengumpan.
Skema tersebut dinilai bisa mengurangi persaingan langsung antara angkot dan bus besar. Namun, penerapannya membutuhkan pembagian rute, tarif, kontrak kerja, serta jaminan penghasilan yang jelas.
Tanpa kepastian itu, pengemudi angkot dapat menjadi kelompok yang paling dahulu menanggung dampak perubahan.
Jalur khusus sepanjang 21,7 kilometer
Dokumen Bank Dunia mencatat sistem angkutan massal ini akan mempunyai jalur utama sepanjang sekitar 21,7 kilometer dan 34 halte atau peron di dalam koridor.
Rencana keseluruhannya mencakup 18 rute dan 719 titik pemberhentian di luar jalur utama. Untuk pembangunan tahap 2026, pemerintah memprioritaskan lima rute dengan 248 titik pemberhentian.
Bus akan menggunakan konsep direct service. Kendaraan dapat melaju di jalur khusus, kemudian keluar dari jalur tersebut untuk menjangkau kawasan lain. Sistem ini dirancang agar penumpang tidak terlalu sering berpindah kendaraan.
Pemerintah juga membangun depo di Terminal Leuwipanjang dan Cicaheum. Pekerjaan fisik Depo Leuwipanjang sebenarnya telah berlangsung sebelum acara 15 Juli dan pada awal bulan ini dilaporkan sudah memasuki pekerjaan struktur bangunan.
Layanan BRT Bandung ditargetkan mulai beroperasi pada 2027. Sebelum bus mengangkut penumpang, pemerintah memiliki pekerjaan besar: memastikan transportasi baru tidak justru memutus penghasilan masyarakat yang hidup dari angkot.
Sebab bagi warga, keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari banyaknya halte dan bus baru. Keberhasilannya juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah membawa pengemudi angkot ikut masuk ke dalam sistem, bukan meninggalkan mereka di belakang. (NS/AS)
