lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Kota Tasikmalaya menjadi daerah dengan sentimen negatif terbanyak di Priangan Timur selama April hingga Juni 2026. Penelusuran redaksi menemukan 34 pemberitaan dan unggahan publik yang berisi kritik terhadap pemerintah kota.
Kabupaten Garut menyusul dengan 31 sentimen negatif. Berikutnya, Kabupaten Ciamis 28, Kabupaten Tasikmalaya 27, Kota Banjar 24, dan Kabupaten Pangandaran 22. Secara keseluruhan, ditemukan 166 sentimen negatif yang mengarah kepada enam pemerintahan daerah.
Tiga Ihwal Paling Banyak Dikritik
Kritik terhadap Kota Tasikmalaya tidak berhimpun pada satu perkara. Namun, ada tiga ihwal yang paling sering mengemuka.
Sorotan terbanyak berkaitan dengan kinerja pemerintah, kemiskinan, dan penggunaan anggaran. Sedikitnya sembilan sentimen negatif ditemukan dalam kelompok persoalan ini.
Kritik menguat setelah mahasiswa menggelar demonstrasi di Bale Kota Tasikmalaya pada 8 Juni 2026. Mereka membawa sejumlah catatan mengenai pembangunan dan penggunaan uang daerah.
Salah satu yang dipersoalkan adalah anggaran makan dan minum rapat pada perangkat daerah. Nilainya disebut mencapai sekitar Rp140 juta dalam satu tahun.
Mahasiswa juga menyoroti anggaran jasa penatu atau laundry kepala daerah. Angkanya disebut berada di kisaran Rp40 juta per tahun.
Pokok soalnya bukan semata-mata nominal. Kritik lebih banyak menyasar nalar di balik penentuan prioritas anggaran.
Masyarakat masih berhadapan dengan kemiskinan, persoalan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam keadaan seperti itu, setiap rupiah dalam APBD semestinya memiliki faedah yang terang.
Isu kedua adalah kondisi APBD 2026. Persoalan ini menghasilkan sedikitnya delapan sentimen negatif.
Kritik muncul setelah pemerintah melakukan pengendalian anggaran. Sebagian rekening belanja perangkat daerah juga diblokir.
Langkah tersebut dapat dipahami sebagai ikhtiar menjaga keuangan daerah. Namun, kebijakan itu sekaligus membuka pertanyaan tentang kecermatan pemerintah dalam menghitung pendapatan dan menyusun belanja.
Publik juga mencemaskan kelanjutan sejumlah program pembangunan. Sebab, anggaran bukan sekadar deretan angka. Di dalamnya ada jalan, sekolah, layanan kesehatan, dan hajat masyarakat yang menunggu ditunaikan.
Isu ketiga adalah pengelolaan parkir oleh pihak ketiga. Sedikitnya enam sentimen negatif muncul dari perkara ini.
Pemerintah menargetkan pendapatan parkir sekitar Rp2,5 miliar pada 2026. Sementara itu, setoran dari sejumlah titik yang dikelola pihak ketiga disebut hanya sekitar Rp110 juta per bulan.
Nisbah antara target dan perkiraan penerimaan tersebut memunculkan keraguan. Dasar penghitungan potensi parkir, isi kontrak, dan keuntungan bagi daerah turut dipertanyakan.
Kerja sama dengan pihak ketiga tentu bukan sebuah cela. Namun, kebijakan itu perlu menghasilkan manfaat yang terukur dan dapat diterangkan secara gamblang kepada masyarakat.
Kritik Tinggi Bukan Ukuran Mutlak Kinerja
Sebelas sentimen negatif lainnya tersebar dalam sejumlah persoalan. Di antaranya anak tidak sekolah, banjir, jalan rusak, pelayanan publik, dan keterbukaan informasi.
Masalah anak tidak sekolah menjadi salah satu yang paling menyita perhatian. Angka sekitar 4.000 anak sempat mengemuka dalam pembahasan publik.
Pemerintah kemudian menyatakan angka tersebut masih berubah dan perlu diselaraskan dengan data pusat. Penjelasan itu penting, tetapi belum memungkasi persoalan.
Pemerintah tetap memerlukan data yang kukuh. Tanpa data yang jernih, kebijakan mudah kehilangan arah dan program rawan meleset dari sasaran.
Penelusuran ini hanya menghitung materi yang secara jelas memuat kritik terhadap pemerintah daerah. Berita bencana, kriminalitas, kecelakaan, dan masalah sosial tidak serta-merta dimasukkan.
Berita tersebut baru dihitung apabila memuat kritik terhadap kebijakan, pelayanan, atau penanganan pemerintah. Materi yang sama persis juga tidak dihitung berulang.
Satu pemberitaan atau unggahan publik yang berbeda dihitung sebagai satu temuan. Dengan demikian, angka ini bukan hasil survei kepuasan masyarakat. Angka ini juga tidak mewakili seluruh percakapan di internet.
Posisi Kota Tasikmalaya tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai bukti bahwa kinerja pemerintahnya paling buruk. Banyaknya kritik dapat dipengaruhi oleh geliat masyarakat, mahasiswa, pers, dan lembaga pengawasan.
Namun, 34 sentimen negatif tetap patut menjadi tengara. Di balik angka tersebut terdapat sederet masalah yang berulang kali dipersoalkan masyarakat.
Pemerintah dapat menjawabnya melalui data yang terbuka, kebijakan yang bernas, dan hasil kerja yang benar-benar terasa.
Sebab, kritik tidak selalu meminta uraian panjang. Ia lebih lekas reda ketika keadaan sungguh berubah. (NS/AS)