lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Terkait berita tentang nilai perjalanan dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya yang mencapat angka lebih dari Rp. 7,5 milyar, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya memberikan tanggapan. Sekretaris BPKAD Kota Tasikmalaya, Hj. Hesti Widiawati, S.E., M.M., menerima wartawan Lintas Priangan di ruang kerjanya, Senin (13/01/2025).
“Peningkatan predikat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE, idealnya memang berkorelasi dengan turunnya anggaran tertentu, misal salah satunya anggaran perjalanan dinas. Tapi faktanya, hal tersebut tidak bisa serta merta. Implementasi SPBE membutuhkan proses dan adaptasi. Jadi sulit kalau tahun ini predikat SPBE naik, tahun ini pula anggaran perjalanan dinas misalnya turun drastis,” terang Hesti.
Ia menambahkan, besaran anggaran perjalanan dinas bukan hanya dipengaruhi oleh variabel SPBE. Ada banyak faktor lain, misalnya predikat SPBE yang belum merata di setiap daerah, serta ada tuntutan yang memang sulit dihindari.
“Jadi begini. Banyak program pemerintah itu yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Perlu koordinasi antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan lembaga vertikal. Kami misalnya sudah berusaha menekan perjalanan dinas dalam kota dengan mengadopsi SPBE, tapi ketika harus koordinasi dengan pemerintah daerah lain yang meminta kita hadir secara fisik, hal seperti itu jadi sulit dihindari. Bahkan, undangan dari pemerintah pusat juga sampai saat ini masih cukup banyak yang harus dihadiri secara langsung. Jadi tidak sederhana, variabel yang terkaitnya banyak,” papar Hesti.
Saat diminta data mengenai berapa sebenarnya total anggaran perjalanan dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya, Hesti hanya menjawab bahwa anggaran tersebut sebenarnya mengalami penurunan. Hanya saja, ia tidak bisa menyampaikan berapa nilainya, karena saat tadi menerima wawancara dari Lintas Priangan, ia belum memegang data rinci.
“Jadi begini, saya mohon ijin menjelaskan ya. Permohonan wawancara yang dikirim oleh Lintas Priangan akhir pekan lalu, baru saya terima pagi tadi. Dan saya lihat, ternyata deadline-nya hari ini. Sementara kalau saya lihat topiknya, ini pasti butuh data rinci yang tidak tersedia di BPKAD. Perlu saya sampaikan, sejak berlakunya Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BPKAD sudah tidak memegang dokumen rinci penggunaan anggaran. Kami hanya pegang fakta integritas. Adapun pengelolaan rincinya, ada di setiap SKPD,” jelas Hesti.
Meski belum memegang data rinci, Hesti memilih mendahulukan bertemu dengan Lintas Priangan. Alasannya sederhana, bagi Hesti, yang lebih penting itu membuka komunikasi. Perkara data rinci bisa dibahas belakangan.
“Memenuhi kebutuhan informasi awak media itu jadi salah satu tanggung jawab pemerintah. Saya belum bisa menjawab dengan data rinci karena memang datanya tidak ada pada kami. Tadi, staf saya sempat mengusulkan reschedule untuk wawancara dengan Lintas Priangan. Tapi saya pikir, yang lebih penting ketemu dulu, karena deadline-nya hari ini. Kalau ketemu, saya juga bisa jelaskan juga tentang permendagri tadi. Yang paling penting, jangan sampai ada kesan Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak membuka diri,” kata Hesti.
Terkait respon dari BPKAD Kota Tasikmalaya, aktivis dari Forum Diskusi Albadar Institute, Diki Sam Ani, berkomentar. Menurutnya, meski sudah tidak memegang data rinci setiap SKPD, tentu kalau urusan keuangan seharusnya BPKAD bisa memfasilitasi hal tersebut.
“Saya kira tetap leading sector-nya ada di BPKAD. Masa ia ke Dinkes atau ke PU misalnya. Tapi ya itu tadi, karena regulasi baru, mungkin perlu waktu,” ujar Diki.
Ia juga memberikan apresiasi kepada BPKAD Kota Tasikmalaya yang sudah berkenan membuka diri. Hal ini penting, sebagai perwujudan semangat transparansi yang sudah lama digaungkan di negeri ini.
“Terlepas dari hal-hal teknis lainnya, minimal pejabat itu jangan susah kalau ada masyarakat, LSM atau wartawan yang ingin bertemu dan membutuhkan informasi. Saya mengapresiasi BPKAD Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah, sementara ada beberapa SKPD di Kota Tasikmalaya yang terkesan sangat menutup diri,” pungkas Diki. (Lintas Priangan)
