lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Ketua KNPI Kota Tasikmalaya, Dhany Tardiwan Noor, menilai polemik parkir yang belakangan mencuat hingga menyeret keterlibatan langsung Wali Kota Tasikmalaya sebagai situasi yang tidak ideal dalam tata kelola pemerintahan. Menurut Dhany, parkir adalah urusan teknis yang seharusnya bisa diselesaikan tuntas di level dinas, bahkan unit terkecil di dalamnya.
“Perlu diingat, urusan parkir itu bukan ditangani oleh dinas secara keseluruhan, tapi oleh unit kecil bernama UPTD. Ini unit teknis di dalam Dishub. Jadi, seharusnya tidak sampai membuat wali kota turun tangan langsung,” kata Dhany saat menghubungi redaksi, Minggu (14/12/2025).
Dhany menilai, ketika wali kota harus ikut menjelaskan persoalan parkir kepada publik, ini berarti ada persoalan mendasar dalam manajemen kebijakan dan komunikasi di level teknis. Bukan berarti haram, melainkan karena urusan yang seharusnya selesai di bawah justru naik ke puncak pemerintahan.
Dhany menegaskan, parkir bukan persoalan baru, apalagi insidentil. Ia sudah menjadi bagian dari kehidupan kota sejak lama dan diterapkan hampir di semua daerah. Karena itu, menurutnya, sulit diterima jika urusan yang sangat umum ini justru memunculkan polemik berkepanjangan.
“Parkir itu bukan hal dadakan. Bukan kejadian luar biasa. Sudah ada sejak lama dan dikelola di mana-mana. Artinya, mestinya bisa ditangani dengan tenang, tanpa drama, tanpa kegaduhan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari ekosistem Pemerintah Kota Tasikmalaya, Dhany berharap kejadian serupa tidak terulang. Ia menekankan pentingnya peran kepala SKPD dalam memastikan setiap kebijakan berjalan utuh, dari hulu hingga hilir.
“Harapan saya, ini jadi yang terakhir. Kepala dinas harus bisa bekerja tuntas. Mulai dari konsep, pelaksanaan, sampai penanganan berbagai dampak yang muncul. Semua itu penting demi terciptanya kondusivitas,” katanya.
Menurut Dhany, kota tidak akan pernah melaju cepat jika wali kota terus-menerus disibukkan oleh urusan teknis yang seharusnya bisa diselesaikan di level dinas. Dalam pandangannya, wali kota perlu diberi ruang yang cukup untuk memikirkan dan menjalankan langkah-langkah besar pembangunan.
“Kota ini tidak akan melaju pesat kalau wali kotanya tidak diberi ruang untuk membuat kebijakan besar. Kalau urusan parkir saja harus turun tangan, itu sinyal yang kurang sehat,” ujar Dhany.
Dalam pernyataannya, Dhany juga menyinggung soal pilihan kebijakan Dishub yang kembali mengandalkan sistem karcis. Ia mengaku heran, mengingat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya disebut telah memiliki aplikasi parkir digital buatan internal pemerintah daerah sendiri.
“Yang juga membuat saya heran, kenapa Dishub bersikukuh kembali ke karcis, padahal Kominfo sudah punya aplikasi parkir digital. Tidak semua daerah punya PNS yang mampu membuat aplikasi sendiri,” katanya.
Dhany mengakui belum melihat langsung aplikasi tersebut dan hanya membaca informasinya dari Lintas Priangan. Namun baginya, substansi persoalannya bukan pada sudah atau belum diterapkannya aplikasi itu, melainkan pada semangat kolaborasi antardinas.
“Ketika ada inovasi lahir dari internal Pemkot Tasikmalaya, seharusnya saling mendukung. Bukan malah jalan sendiri-sendiri. Bahkan peran BKPSDM seharusnya terlibat di sini. Bukankah seharusnya lembaga ini tahu potensi dan kompetensi setiap ASN di Kota Tasikmalaya? Alih-alih mendorong, sepertinya tahu saja tidak. Lalu buat apa ada sistem merit?” ujarnya.
Lebih jauh, Dhany mendorong keberanian Pemkot Tasikmalaya untuk mulai mengadopsi teknologi dalam pengelolaan parkir. Salah satu yang ia nilai sangat layak dicoba adalah pemanfaatan sistem berbasis CCTV.
“Parkir berbasis CCTV itu sangat masuk akal. Pengawasan jadi ketat. Semua pihak bisa tahu berapa dana yang masuk dari parkir. Transparansi lebih terjaga karena datanya bisa diakses secara luas oleh publik,” kata Dhany.
Ia membandingkan sistem tersebut dengan model karcis konvensional yang menurutnya masih menyimpan banyak celah kebocoran. Selain rawan manipulasi, sistem karcis juga tidak efisien karena membutuhkan biaya cetak yang terus berulang.
“Dengan karcis, risikonya banyak. Kebocoran masih mungkin terjadi. Belum lagi biaya cetak yang harus dikeluarkan terus-menerus. Itu jelas tidak efisien,” ujarnya.
Adapun soal nasib juru parkir, Dhany menilai tidak ada alasan untuk merasa khawatir. Menurutnya, perubahan sistem tidak harus mengorbankan tenaga kerja di lapangan.
“Biarkan juru parkir tetap bekerja. Mereka bisa tetap mendapat insentif seperti sekarang. Yang berubah hanya pola pembayarannya yang berbasis digital. Apa susahnya?” kata Dhany.
Ia menegaskan, persoalan parkir seharusnya menjadi ruang pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola, komunikasi, dan keberanian berinovasi. Jika urusan sederhana dapat diselesaikan dengan baik, kepercayaan publik pun akan tumbuh.
“Parkir ini sebetulnya soal sederhana. Tapi dari situ kita bisa melihat apakah ada kemauan serius atau sekadar basa-basi. Kalau yang sederhana saja masih berisik, yang rumit bisa jadi lebih gaduh,” pungkasnya. (DH)