lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Berita tentang Bupati Tasikmalaya Dilaporkan ke KPK membuat publik Tasikmalaya ramai membicarakannya. Kasus ini muncul beberapa pekan setelah Cecep Nurul Yakin resmi menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya. Dalam pemberitaan sebelumnya di Lintas Priangan, masyarakat menyoroti Instruksi Bupati Nomor 0004 Tahun 2025 yang memuat kebijakan cut-off program pembangunan.
Instruksi tersebut menghentikan sejumlah proyek desa. Warga mempertanyakan keputusan itu karena beberapa proyek yang semula terhenti justru kembali berjalan dengan kontrak baru bernilai lebih besar. Situasi inilah yang kemudian memicu pelaporan ke KPK.
Proyek Jalan Jadi Sorotan
Salah satu proyek yang menuai sorotan publik berada di Kecamatan Tanjungjaya. Pemerintah sebelumnya menargetkan pembangunan jalan dengan anggaran Rp700 juta. Setelah cut-off diberlakukan, proyek itu terhenti. Tidak lama kemudian, proyek serupa kembali muncul dengan kontrak Rp1,4 miliar dan pihak pelaksana baru tanpa melalui lelang terbuka. Masyarakat menilai kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar.
Isu Panas di Awal Jabatan
Laporan ke KPK ini muncul bahkan sebelum Bupati Cecep melewati 100 hari kerja. Publik menilai kasus ini menjadi ujian besar bagi kepemimpinannya. Banyak warga menunggu respons KPK dan menilai langkah lembaga antirasuah akan menentukan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Pertanyaan Publik: Siapa yang Melapor?
Di tengah polemik, pertanyaan tentang “siapa yang melaporkan Bupati Tasikmalaya ke KPK” terus mencuat. Warga membicarakannya di forum diskusi, media sosial, hingga obrolan sehari-hari. Tidak sedikit yang menganggap keberanian melapor ke KPK membutuhkan dasar kuat sekaligus komitmen serius.
Respons dari Bupati Tasikmalaya
Bupati Cecep Nurul Yakin menanggapi isu ini dengan menekankan bahwa kebijakan cut-off lahir dari kondisi keuangan daerah. Menurutnya, pemerintah harus menyesuaikan anggaran agar tetap seimbang. Cecep juga mengatakan belum menerima salinan laporan resmi dari KPK. Ia menegaskan siap memberi penjelasan bila lembaga antirasuah membutuhkan keterangan.
Akhirnya Terungkap: Jaman Muda Jadi Pelapor
Setelah menimbulkan tanda tanya, kini publik sudah tahu siapa yang melaporkan. Organisasi masyarakat sipil Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Muda Tasikmalaya menjadi pihak yang mendaftarkan laporan ke KPK. Ketua Jaman Muda, Fadlan Syahrizal, menyampaikan laporan itu pada Jumat, 18 Oktober 2025.
Fadlan menegaskan, Jaman Muda bergerak karena menilai kebijakan cut-off merugikan masyarakat sekaligus membuka peluang praktik tidak transparan. Ia menyebut proyek jalan di Tanjungjaya hanya salah satu contoh. “Kami ingin memastikan anggaran publik dikelola secara jujur dan adil. Karena itu, kami memilih melapor ke KPK,” ujarnya. (RRI, Priangan Timur News)
Dengan keberanian Jaman Muda, kasus Bupati Tasikmalaya Dilaporkan ke KPK kini mendapat sorotan luas. Publik menunggu langkah KPK, sementara masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak hanya menjadi penonton, melainkan ikut mengawasi jalannya pemerintahan.