lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Sebagai tindak lanjut dari hasil kajian internalnya, hari ini, Jumat (17/01/2025), Albadar Institute melayangkan permohonan informasi publik ke Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Surat permohonan tersebut diantarkan langsung oleh Ketua Forum Diskusi Albadar Institute, Diki Sam Ani, didampingi beberapa orang rekannya.
“Alhamdulillah, surat sudah diterima bagian front office Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, tadi sekitar jam 10.00. Mereka kan diajak komunikasi informal, secara kekeluargaan, tapi tak acuh. Jadi ya kami tempuh jalur komunikasi legal dan formal,” terang Diki, kepada reporter Lintas Priangan, Deni Heryanto.
Diki menambahkan, informasi publik yang diminta ke DPRD Kabupaten Tasikmalaya adalah permohohan bukti belanja jasa publikasi media massa dalam bentuk berita, press release, advertorial atau foto dokumen dan grafis. Alasan permohonan tersebut sebagai bahan diskusi dan menambah wawasan, sekaligus sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam hal keterbukaan informasi publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
“Yang saya minta bukti belanja iklannya, sebagaimana dijelaskan dalam dokumen uraian singkat pekerjaan pada paket tersebut. Jadi yang saya minta, seharusnya nanti berbentuk eksemplar media yang memuat iklan DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang nilainya sekitar Rp. 40 juta rupiah,” terang Diki.
Diki menegaskan, bahwa paket tersebut merupakan paket belanja iklan, bukan paket produksi percetakan. Artinya, secara logika, berarti edisinya harus lumayan banyak, bukan jumlah eksemplarnya.
“Ya saya penasaran sekali, belanja berita sebesar Rp. 40 juta itu sebanyak apa dan seperti apa. Dan yang paling penting, di media apa. Kalau paket yang lain kan jelas tuh, di Radar, di Priangan, yang sehari-hari tak asing bagi warga Tasikmalaya. Nah yang satu lagi, ini paket yang ketiga, entah media apa, saya ingin tahu. Jumlah edisi seharusnya banyak, karena ini belanja berita, bukan belanja percetakan,” tegas Diki.
Lebih lanjut, Diki mengajak agar masyarakat, khususnya para pelaku media, untuk lebih intens memantau kegiatan-kegiatan pembangunan di Tasikmalaya, baik kota maupun kabupaten.
“Khawatirnya, ini sekedar kekhawatiran saja, teman-teman media di daerah sudah berjibaku memberikan kontribusi pada pemerintah, tapi ketika ada anggaran stimulan, mereka malah tidak jadi prioritas. Mohon sama-sama dibantu juga, dikawal, proses permohonan informasi publik ke DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Ini akan kami jalani sampai tuntas sampai segalanya menjadi jelas,” pungkas Diki. (Lintas Priangan/Deni Heryanto)