lintaspriangan.com. BERITA CIAMIS. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ciamis memilih cara yang tak biasa untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Alih-alih menunggu wajib pajak datang ke kantor, mereka justru membuka layanan di ruang publik. Sabtu sore, (17/04/2026)
Booth pelayanan pajak berdiri di Amfi Foodcourt Alun-Alun Ciamis. Di tengah keramaian warga yang berakhir pekan, petugas melayani konsultasi hingga pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Kegiatan bertajuk “Gebyar Bayar Pajak Digital” itu menjadi bagian dari percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Kepala Bapenda Ciamis, Dr. Aef Saefuloh, menyebut pemilihan Alun-Alun sebagai lokasi bukan kebetulan. Tempat itu, kata dia, merupakan titik temu warga dari berbagai lapisan, terutama saat akhir pekan.
“Warga tidak perlu datang ke kantor. Kami yang mendekat ke masyarakat,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Bapenda membuka booth pelayanan yang memungkinkan masyarakat melakukan berbagai layanan secara langsung, mulai dari konsultasi pajak, pengecekan data, hingga pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Wajib pajak cukup membawa atau mengetahui Nomor Objek Pajak (NOP), kemudian dapat langsung melakukan pembayaran melalui sistem digital seperti QRIS, Virtual Account (VA), maupun aplikasi perbankan.
Model layanan terbuka menyasar warga yang selama ini terkendala waktu untuk mengurus pajak pada hari kerja.
“Ini solusi bagi masyarakat yang sibuk. Sekalian beraktivitas di Alun-Alun, mereka bisa langsung menyelesaikan kewajiban pajaknya,” kata Aef.
Yang membedakan, kegiatan ini tidak dikemas formal. Bapenda menggandeng komunitas lokal dalam event “QR Studio Music On The Street” yang rutin digelar setiap Sabtu.
Pendekatan tersebut, menurut Aef, sengaja dipilih untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap pajak dari yang kaku menjadi lebih dekat dan mudah diakses.
“Ini bukan sekadar sosialisasi. Ini edukasi yang dibawa ke ruang publik, dengan suasana yang lebih santai,” ujarnya.
Di balik kemasan santai itu, ada tujuan yang lebih besar. Bapenda ingin mendorong peralihan ke pembayaran non-tunai. Selain praktis, sistem ini dinilai menutup celah kebocoran karena seluruh transaksi langsung tercatat di perbankan dan masuk ke kas daerah.
“Petugas tidak lagi memegang uang. Semua langsung masuk sistem. Itu bagian dari transparansi dan akuntabilitas,” kata Aef.
Tak hanya pelayanan, Bapenda juga menyiapkan sejumlah merchandise bagi masyarakat yang melakukan transaksi di lokasi kegiatan. Aef menegaskan, seluruh bentuk apresiasi tersebut tidak menggunakan anggaran pemerintah daerah.
“Merchandise yang kami siapkan ini bukan dari APBD, tetapi hasil kerja sama dengan Bank Indonesia dan Bank BJB. Ini bentuk dukungan terhadap edukasi dan percepatan transaksi digital,” ujarnya.
Melihat antusiasme masyarakat, Bapenda berencana memperluas konsep serupa ke wilayah lain. Tidak hanya di pusat kota, layanan akan dibawa ke kecamatan dengan menggandeng komunitas lokal.
“Ke depan tidak hanya di Alun-Alun. Kami akan jemput bola ke wilayah lain,” kata Aef.
Bagi Pemkab Ciamis, tambah Aef langkah tersebut bukan sekadar inovasi pelayanan. Digitalisasi pajak menjadi bagian dari upaya memperkuat PAD sekaligus membangun sistem keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Pantauan di lokasi menunjukkan respons warga cukup tinggi. Sejumlah pengunjung terlihat memanfaatkan layanan, baik untuk sekadar bertanya maupun langsung membayar pajak.
Rila, warga Perum PIP Cijantung, mengaku terbantu dengan konsep layanan di ruang terbuka tersebut. Ia mengetahui kegiatan itu dari media sosial beberapa hari sebelumnya.
“Lebih mudah. Sekalian jalan-jalan bisa langsung bayar pajak. Tidak perlu cari waktu khusus di hari kerja,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan serupa bisa digelar rutin agar kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak semakin meningkat.
){kind=link}