Pemkab Bogor tingkatkan bantuan keuangan desa hingga Rp1,5 miliar untuk percepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
lintaspriangan.com, BERITA BOGOR. Sebagai bentuk komitmen mempercepat pembangunan di tingkat akar rumput, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berencana menaikkan bantuan keuangan desa dari Rp1 miliar menjadi Rp1,5 miliar per desa per tahun. Kebijakan ini digodok melalui Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Akselerasi Pembangunan Pedesaan yang kini tengah memasuki tahap finalisasi.
Langkah strategis ini dinilai sebagai upaya memperkuat kapasitas desa agar lebih mandiri, adaptif, serta mampu mengembangkan program prioritas sesuai kebutuhan lokal.
Kolaborasi Pemkab dan Apdesi dalam Perumusan Regulasi
Dalam pernyataannya di Cibinong, Jumat (3/10/2025), Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa penyusunan Perbup dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, termasuk 40 Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) se-Kabupaten Bogor.
“Kita ingin regulasi ini benar-benar bisa diterapkan dan menjawab kebutuhan riil di lapangan. Karena itu, partisipasi kepala desa dan Apdesi menjadi kunci penting. Jangan sampai aturan yang kita buat justru bertentangan dengan peraturan di atasnya atau melampaui kewenangan,” ujar Rudy.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa setiap usulan dari kepala desa akan ditampung dan dievaluasi secara cermat agar alokasi bantuan keuangan desa dapat digunakan secara tepat sasaran. Dengan cara ini, pemerintah berharap proses pembangunan berjalan lebih efisien dan akuntabel.
Selain itu, Rudy juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan kabupaten dan kebutuhan desa. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai secara sepihak, melainkan melalui koordinasi lintas sektor dan sinergi antarlevel pemerintahan.
Fokus Bantuan untuk Pembangunan dan SDM Desa
Berbeda dari kebijakan sebelumnya yang lebih berorientasi pada infrastruktur fisik, program bantuan keuangan desa tahun depan akan memiliki cakupan yang lebih luas. Bupati Rudy menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut juga akan diarahkan untuk mendukung program non-infrastruktur yang menyentuh aspek sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Selain jalan, jembatan, dan fasilitas umum, kita juga ingin desa memiliki ruang untuk program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Misalnya, satu desa satu sarjana setiap tahun, program pengelolaan sampah terpadu, pemberdayaan UMKM, hingga kegiatan sosial dan keagamaan,” papar Rudy.
Ia menegaskan bahwa pembangunan desa bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga mentalitas dan kualitas masyarakatnya. Karena itu, investasi pada pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan lingkungan menjadi langkah penting untuk menciptakan kemajuan yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Rudy kembali menyoroti peran strategis pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan publik. Menurutnya, pembangunan yang inklusif hanya dapat terwujud apabila pemerintah desa aktif berkolaborasi dengan RT, RW, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
“Kalau kita ingin percepatan pembangunan, maka kuncinya ada pada pemerintah desa. Mereka adalah garda terdepan yang memahami betul kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Apresiasi dari Kepala Desa dan Apdesi Bogor
Sementara itu, Ketua Apdesi Kabupaten Bogor, Abdul Azis Anwar, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah progresif yang diambil Bupati Rudy. Menurutnya, pelibatan langsung kepala desa dalam penyusunan arah kebijakan anggaran merupakan hal baru dan patut diapresiasi.
“Saya sudah dua periode menjadi kepala desa, dan baru kali ini kami dilibatkan secara langsung dalam penentuan arah bantuan desa. Ini bukti nyata bahwa kebijakan sekarang benar-benar mendengarkan suara desa,” ujar Abdul Azis.
Ia menambahkan bahwa mekanisme partisipatif seperti ini akan membuat perencanaan pembangunan desa menjadi lebih akurat dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tidak hanya itu, pola komunikasi yang terbuka antara Pemkab Bogor dan Apdesi juga diyakini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, peningkatan bantuan keuangan desa ini bukan hanya persoalan nominal, tetapi tentang bagaimana anggaran tersebut dapat menciptakan efek sosial-ekonomi yang nyata di masyarakat. Ia berharap, desa-desa di Kabupaten Bogor mampu memanfaatkan dana tersebut untuk memperkuat produktivitas, inovasi, dan kesejahteraan warganya.
Pembangunan Desa Sebagai Pilar Kemajuan Kabupaten
Rencana kenaikan bantuan ini sejalan dengan visi Pemkab Bogor untuk membangun daerah dari pinggiran. Rudy menilai bahwa pembangunan desa adalah pondasi utama percepatan pertumbuhan wilayah secara keseluruhan.
Melalui regulasi baru ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat.
Selain itu, Pemkab Bogor juga akan memperketat sistem pengawasan dan pelaporan penggunaan dana desa agar tetap transparan dan akuntabel. Dengan demikian, risiko penyimpangan dapat ditekan, sementara efektivitas pembangunan semakin meningkat.
Rudy berharap seluruh desa di Kabupaten Bogor dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa dengan dukungan dari masyarakat dan aparatur desa, target Bogor Maju dan Berdaya Saing dapat tercapai lebih cepat.
“Pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan hanya bisa diwujudkan jika desa-desa kita kuat. Karena itu, program bantuan ini bukan hanya soal dana, tetapi juga tanggung jawab moral bersama,” tutupnya.
Penutup
Kenaikan bantuan keuangan desa oleh Pemkab Bogor menegaskan komitmen membangun dari desa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. (Lintas Priangan/Arrian)