lintaspriangan.com, KLIP JABAR. Pada Senin, 10 Maret 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang berlokasi di Jalan Gunung Kencana, Kelurahan Cidadap, Kota Bandung. Penggeledahan ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, membenarkan adanya penggeledahan tersebut. “Betul, terkait perkara BJB,” ujar Setyo saat dikonfirmasi di Jakarta. Sebelumnya, pada Rabu, 5 Maret 2025, Setyo mengumumkan bahwa KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan terkait kasus dugaan korupsi di Bank BJB. Namun, hingga saat ini, KPK belum mengungkapkan secara resmi siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Penggeledahan di rumah Ridwan Kamil berlangsung sejak pagi hari dan menarik perhatian masyarakat sekitar serta media. Sejumlah kendaraan penyidik KPK terlihat memasuki area kediaman mantan gubernur tersebut. Meski demikian, suasana di sekitar rumah tampak sepi, dengan hanya beberapa kendaraan terparkir di dalamnya. Pos keamanan rumah juga tampak tidak menunjukkan aktivitas berarti.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya pengumpulan bukti terkait kasus dugaan korupsi di Bank BJB. “Hari ini ada giat geledah penyidik perkara BJB. Untuk rilis resminya termasuk lokasi, baru akan disampaikan saat kegiatan sudah selesai semua,” jelas Tessa.
Kasus dugaan korupsi di Bank BJB mencuat setelah adanya laporan mengenai penyalahgunaan dana iklan bank tersebut. Penyidik KPK tengah mendalami aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Penggeledahan di rumah Ridwan Kamil diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang signifikan bagi proses penyidikan.
Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 dan dikenal sebagai sosok yang aktif dalam pembangunan infrastruktur serta pengembangan ekonomi daerah. Setelah masa jabatannya berakhir, ia tetap menjadi figur publik yang disorot, terutama terkait kiprahnya dalam dunia politik dan pemerintahan.
Hingga berita ini diturunkan, Ridwan Kamil belum memberikan pernyataan resmi terkait penggeledahan di kediamannya. Pihak KPK juga belum mengungkapkan temuan apa saja yang diperoleh dari penggeledahan tersebut. Masyarakat dan media massa menantikan perkembangan selanjutnya dari kasus ini, mengingat posisi strategis Bank BJB sebagai bank pembangunan daerah yang memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Barat dan Banten.
Pengamat hukum dari Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Hendarmin Ranadireksa, menilai langkah KPK menggeledah rumah mantan pejabat tinggi daerah menunjukkan keseriusan lembaga antirasuah tersebut dalam mengusut tuntas kasus korupsi tanpa pandang bulu. “Ini sinyal positif bahwa KPK berkomitmen memberantas korupsi, meskipun melibatkan tokoh-tokoh besar,” ujar Hendarmin.
Sementara itu, masyarakat berharap agar proses hukum berjalan transparan dan adil. Seorang warga Bandung, Hilman Abdurrahman (46), menyatakan, “Kami mendukung upaya pemberantasan korupsi. Semoga kasus ini segera terungkap dan pihak yang bersalah mendapat hukuman setimpal.”
Bank BJB sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan institusinya. Sebagai bank pembangunan daerah, Bank BJB memiliki peran vital dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis di Jawa Barat dan Banten. Kasus ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah dan investor terhadap bank tersebut.
KPK diharapkan segera merampungkan penyidikan dan mengungkapkan hasilnya kepada publik. Transparansi dalam penanganan kasus ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dalam beberapa hari ke depan, perkembangan kasus ini akan terus dipantau oleh berbagai pihak. Media massa diharapkan dapat menyajikan informasi yang akurat dan berimbang, serta menghindari spekulasi yang dapat menyesatkan masyarakat.
Berita tentang rumah Ridwan Kamil digeledah KPK menambah daftar panjang kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat publik di Indonesia. Diharapkan, penegakan hukum yang tegas dan transparan dapat menjadi langkah efektif dalam memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih. (Lintas Priangan)