lintaspriangan.com, BERITA BANDUNG. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya mengungkap faktor penting di balik tragedi Longsor Cisarua yang menewaskan delapan orang dan menyebabkan puluhan warga diduga masih tertimbun material longsor. Saat meninjau langsung lokasi bencana di Kampung Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sabtu (24/1/2026), Dedi menyoroti perubahan fungsi lahan sebagai salah satu penyebab utama longsor mematikan tersebut.
Kehadiran Dedi Mulyadi di lokasi bencana dilakukan untuk memastikan proses penanganan korban berjalan optimal sekaligus melihat langsung kondisi wilayah terdampak. Dalam peninjauan itu, Dedi bahkan menyaksikan secara langsung proses evakuasi korban meninggal dunia yang dilakukan oleh tim gabungan BPBD, TNI, Polri, dan relawan.
Tragedi Longsor Cisarua sendiri terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras selama hampir dua hari berturut-turut. Tebing di kaki Gunung Pasir Cikanang runtuh dan menimbun puluhan rumah warga di bawahnya. Namun menurut Dedi, curah hujan tinggi bukan satu-satunya faktor pemicu.
Alih Fungsi Lahan Jadi Sorotan Utama
Dedi Mulyadi secara tegas menyoroti perubahan besar pada tata guna lahan di kawasan Pasirlangu. Ia menyebut, wilayah yang sebelumnya merupakan kawasan hutan dan pegunungan kini telah berubah menjadi lahan pertanian intensif.
“Lokasinya berubah, asalnya areal hutan, pegunungan, semuanya jadi kebun. Semuanya jadi kebun sayur dan kebun bunga,” kata Dedi di lokasi kejadian, sebagaimana dilaporkan Mulyono, wartawan Lintas Priangan di Bandung.
Baca berita lainnya: Longsor Cisarua Renggut 8 Jiwa, Puluhan Korban Diduga Tertimbun
Menurut Dedi, alih fungsi lahan tanpa pengelolaan yang tepat berpotensi besar meningkatkan risiko bencana, khususnya di wilayah rawan longsor seperti kawasan pegunungan di Cisarua. Vegetasi hutan yang sebelumnya berfungsi menahan air dan mengikat tanah telah berkurang, sehingga struktur tanah menjadi lebih mudah bergerak saat diguyur hujan deras.
Ia menilai, kondisi ini harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Pengelolaan lahan di kawasan rawan bencana tidak bisa hanya berorientasi pada produktivitas ekonomi jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
Penyebab Longsor Cisarua Bukan Sekadar Faktor Alam
Pernyataan Dedi Mulyadi memperkuat dugaan bahwa Penyebab Longsor Cisarua tidak bisa semata-mata disederhanakan sebagai bencana alam akibat hujan. Faktor manusia, khususnya perubahan fungsi lahan yang masif, dinilai ikut memperparah dampak longsor.
Kawasan Cisarua dan sekitarnya dikenal sebagai wilayah perbukitan dengan kemiringan lereng yang tinggi. Dalam kondisi alami, kawasan ini relatif stabil karena ditopang oleh vegetasi hutan. Namun, ketika lahan dibuka dan diolah tanpa sistem konservasi tanah dan air yang memadai, risiko longsor meningkat drastis, terutama saat intensitas hujan tinggi.
Dedi juga menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang wilayah pegunungan di Jawa Barat. Ia mendorong agar ke depan tidak ada lagi pembiaran alih fungsi lahan di kawasan rawan longsor tanpa kajian lingkungan yang ketat.
Sementara itu, proses evakuasi korban Longsor Cisarua masih terus berlangsung. Berdasarkan data sementara, delapan orang telah dinyatakan meninggal dunia, sementara puluhan warga lainnya masih dalam pencarian. BNPB mencatat ratusan jiwa terdampak langsung akibat bencana ini.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat memastikan penanganan darurat, bantuan logistik, serta tempat pengungsian bagi warga terdampak tetap berjalan. Namun, Dedi menekankan bahwa penanganan pascabencana harus dibarengi dengan langkah pencegahan serius agar tragedi serupa tidak terus berulang.
Tragedi ini menjadi peringatan keras bahwa Penyebab Longsor Cisarua tidak hanya datang dari langit dalam bentuk hujan, tetapi juga dari keputusan manusia dalam memperlakukan alam. Jika pengelolaan lingkungan di kawasan pegunungan terus diabaikan, risiko bencana serupa diperkirakan akan terus mengintai wilayah-wilayah rawan di Jawa Barat. (HS)