lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Datangnya musim penghujan kembali menjadi pengingat bahwa persoalan genangan air Kota Tasikmalaya di beberapa ruas jalan mungkin belum bisa dianggap selesai.
Sejumlah ruas jalan sering dilaporkan tergenang ketika hujan turun, sementara pemerintah kota telah melakukan berbagai upaya, mulai dari memantau pembangunan drainase, membersihkan saluran, hingga membongkar bagian drainase yang dinilai menghambat aliran air.
Pertanyaannya, seberapa jauh pekerjaan tersebut mampu mengurangi risiko genangan? Apakah saluran air sudah cukup siap menghadapi musim penghujan, atau warga masih harus bersiap menghadapi persoalan yang sama setiap kali hujan deras mengguyur kota?
Pertanyaan itu layak diajukan kepada Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, beserta jajaran perangkat daerah yang menangani infrastruktur dan kebencanaan.
Sebab, bagi pemerintah, genangan mungkin tercatat sebagai persoalan teknis drainase. Namun, bagi warga, air yang menghambat jalan bisa berarti perjalanan terputus, kendaraan berisiko mogok, aktivitas ekonomi terganggu, hingga kekhawatiran air masuk ke rumah.
Persoalannya bukan sekadar apakah selokan terlihat bersih, melainkan apakah seluruh sistem pembuangan air bekerja sebagaimana mestinya.
Genangan Bukan Sekadar Urusan Air di Jalan
Ketika hujan deras mengguyur Kota Tasikmalaya, dampaknya tidak selalu berhenti pada permukaan jalan yang basah. Genangan dapat menghambat pengendara sepeda motor, memperlambat perjalanan warga yang bekerja, serta menyulitkan orang tua mengantar anak ke sekolah.
Bagi pedagang kecil, genangan di depan tempat usaha berpotensi mengurangi kenyamanan pembeli. Bagi warga yang tinggal di kawasan rendah, air yang tidak segera surut dapat menimbulkan kecemasan akan kemungkinan luapan masuk ke halaman atau rumah.
Situasi semacam itu menjadi semakin berat apabila genangan muncul berulang kali di lokasi yang sama.
Warga harus kembali mempertimbangkan jalur perjalanan, memperkirakan waktu tempuh, dan berhati-hati melewati ruas jalan yang tertutup air. Pengendara juga menghadapi risiko tidak mengetahui kondisi permukaan jalan yang sebenarnya, terutama ketika lubang atau kerusakan tertutup genangan.
Gambaran tersebut merupakan konsekuensi yang perlu diperhitungkan dalam kebijakan penanganan banjir perkotaan. Namun, besarnya kerugian, kedalaman air, dan durasi genangan di setiap lokasi tetap memerlukan data lapangan agar tidak sekadar menjadi asumsi.
Di sinilah ukuran keberhasilan pemerintah semestinya tidak berhenti pada jumlah saluran yang dibersihkan atau panjang drainase yang dibangun. Hal yang lebih penting ialah apakah warga merasakan berkurangnya gangguan ketika hujan turun.
September 2025, Drainase Tersumbat dan Tidak Terkoneksi
Persoalan genangan di Kota Tasikmalaya bukan isu yang baru muncul pada 2026.
Pada 29–30 September 2025, genangan dilaporkan terjadi di sejumlah lokasi, termasuk Jalan Letnan Harun dan Jalan Moh. Hatta.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya, Rino Isa Muharam, menjelaskan bahwa air tidak dapat masuk ke saluran karena sejumlah inlet tertutup sampah. Ia juga menyebut adanya jaringan drainase yang belum terkoneksi dengan baik.
Laporan tersebut turut mencantumkan angka curah hujan yang tercatat di Stasiun Situ Gede sebesar 96 milimeter dan di Cibanjaran sebesar 120 milimeter. Periode pengukuran dan jenis data kedua angka tersebut perlu diperiksa sebelum digunakan sebagai dasar perbandingan intensitas hujan.
Temuan tentang inlet tersumbat dan saluran yang tidak terkoneksi penting diperhatikan. Sebab, persoalan genangan tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan membersihkan selokan di satu titik.
Air yang mengalir dari permukaan jalan harus memiliki jalur masuk, saluran penghubung, dan tempat pembuangan akhir yang memadai. Apabila salah satu bagian bermasalah, air berpotensi tertahan dan meluap.
Dengan kata lain, selokan yang terlihat bersih belum tentu menjamin jalan bebas genangan apabila kapasitas, kemiringan, atau koneksi antarsaluran masih bermasalah.
November 2025, Pemerintah Menghadapi Rentetan Bencana
Pada November 2025, tantangan kebencanaan di Kota Tasikmalaya kembali menjadi perhatian.
Pemerintah kota menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi pada 5–9 November 2025. Dalam penanganan berikutnya, BPBD juga mencatat rentetan kejadian bencana pada periode 5–18 November.
Data yang dikutip detikJabar menyebutkan terdapat 184 titik kejadian bencana yang berdampak pada 143 keluarga atau 422 jiwa. Catatan tersebut mencakup berbagai jenis bencana hidrometeorologi, sehingga tidak tepat apabila seluruh titik tersebut disebut sebagai lokasi banjir jalan.
Pada periode yang sama, pemberitaan juga menyoroti terbatasnya sisa anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan kebencanaan membutuhkan kesiapan yang tidak hanya bergantung pada respons setelah kejadian. Perencanaan infrastruktur, pemeliharaan saluran, pemetaan kawasan rawan, dan koordinasi antarlembaga menjadi bagian yang tidak kalah penting.
Bagi warga, bantuan setelah bencana tentu dibutuhkan. Namun, mencegah air meluap dan mengurangi gangguan sebelum kejadian berulang merupakan harapan yang tidak kalah besar.
Pemkot Menormalisasi Saluran, Sejauh Mana Pelaksanaannya?
Pada 21 November 2025, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan menyampaikan rencana normalisasi saluran air sebagai salah satu upaya mencegah banjir. Pemerintah juga menyinggung pemetaan kawasan rawan dan perlunya penanganan pada titik yang membutuhkan rekayasa atau pembangunan infrastruktur.
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi pada April 2025, pemerintah kota telah membicarakan penyusunan masterplan banjir. Dalam pembahasan tersebut, Dinas PUTR disebut mengidentifikasi sekitar 31 titik yang perlu mendapat perhatian.
Rangkaian pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan banjir dan genangan telah masuk dalam pembahasan pemerintah. Akan tetapi, masih diperlukan dokumen pelaksanaan untuk memastikan sejauh mana rencana itu berkembang menjadi pekerjaan nyata.
Apakah masterplan banjir sudah selesai disusun? Apakah sekitar 31 titik tersebut sudah memiliki peta teknis, urutan prioritas, serta rencana anggaran? Berapa titik yang sudah ditangani dan berapa yang masih menunggu pekerjaan?
Pertanyaan itu penting karena penanganan genangan idealnya dilakukan berdasarkan pemetaan penyebab dan kebutuhan setiap lokasi, bukan semata-mata berdasarkan kejadian yang paling ramai mendapat perhatian.
Pemerintah perlu menjelaskan bukan hanya apa yang direncanakan, tetapi juga apa yang telah dikerjakan, berapa biayanya, dan bagaimana hasilnya diukur.
Jalan SL Tobing: Saluran Bermasalah Dibongkar
Pada 15 Januari 2026, penanganan saluran di Jalan SL Tobing, Kecamatan Cihideung, menjadi salah satu contoh tindakan teknis yang dilakukan pemerintah.
Dinas PUTR menangani saluran yang menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan genangan. Pemberitaan Radar Tasikmalaya menyebut persoalan saluran menuju jalur sambung PLN, termasuk bagian crossing atau saluran yang melintas di bawah jalan.
Dalam laporan tersebut, pemerintah juga menyoroti keberadaan kolam milik warga di sekitar saluran yang disebut telah beberapa kali dibongkar tetapi kembali dibangun.
Penanganan ini memperlihatkan bahwa masalah drainase dapat melibatkan lebih dari satu faktor. Kondisi fisik saluran, hambatan aliran, keberadaan bangunan, dan koordinasi dengan lingkungan sekitar dapat memengaruhi kelancaran pembuangan air.
Namun, pembongkaran saja belum cukup menjadi ukuran keberhasilan.
Publik perlu mengetahui apakah saluran telah diperbaiki secara permanen, apakah kapasitas alirannya memadai, dan apakah genangan kembali terjadi setelah pekerjaan dilakukan.
Bagi warga yang setiap kali hujan harus melewati jalan yang sama, hasil akhir jauh lebih penting daripada kegiatan pembongkaran yang terlihat saat pekerjaan berlangsung.
April 2026, Genangan Kembali Dilaporkan di Sejumlah Lokasi
Pada 2 April 2026, hujan deras kembali memunculkan laporan genangan di sejumlah wilayah Kota Tasikmalaya.
Genangan di beberapa lokasi, antara lain Cikalang, sekitar Puskesmas Kahuripan, Pasar Kuda Cilembang, Sukarasa, Selakaso, BKR, kawasan pedestrian Cihideung, Padayungan, Jalan Letjen Mashudi, Jalan Sutisna Senjaya, Jalan Siliwangi, dan Layungsari. Genangan juga dilaporkan di permukiman sekitar Panyerutan dan Pataruman.
BPBD menyampaikan bahwa sebagian genangan mulai surut ketika petugas masih bersiaga.
Laporan ini penting karena memperlihatkan luasnya sebaran lokasi yang terdampak pada satu periode hujan. Meski demikian, belum tersedia data yang cukup untuk menyimpulkan bahwa semua lokasi tersebut memiliki penyebab yang sama atau mengalami masalah dengan tingkat keparahan yang setara.
Pada 9 April 2026, pemerintah kota bersama warga dan sejumlah pemangku kepentingan melakukan pembersihan serta pengerukan sampah di saluran Kelurahan Nagarawangi, sekitar Tugu Asmaul Husna. Dinas PUTR dan Dinas Lingkungan Hidup turut terlibat dalam kegiatan tersebut.
Kegiatan itu dapat membantu mengurangi hambatan aliran air akibat sampah. Namun, pertanyaan lanjutan tetap diperlukan: apakah saluran di kawasan tersebut hanya tersumbat sampah, atau juga memiliki persoalan kapasitas dan koneksi ke saluran pembuangan yang lebih besar?
Sebab, apabila penyebab utamanya adalah kapasitas saluran yang tidak memadai, pembersihan rutin harus disertai evaluasi teknis agar hasilnya lebih berkelanjutan.
Jalan Moh. Hatta, Setelah Lama Tergenang Akhirnya Dibongkar
Pada Juli 2026, perhatian pemerintah kembali tertuju pada drainase Jalan Mohammad Hatta, kawasan Kalangsari, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes.
Wali Kota Viman Alfarizi meninjau lokasi pada 6 Juli 2026. Pemberitaan Tasik.id menyebut kawasan tersebut telah lama mengalami genangan ketika hujan turun.
Perbaikan drainase di lokasi itu dilaporkan mendapat dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Pemerintah kota juga merencanakan rekayasa saluran lanjutan menuju Sungai Ciloseh.
Salah satu persoalan yang disorot ialah penggunaan pipa PVC berdiameter 8 inci pada jalur sebelumnya, yang dinilai tidak memadai untuk mengalirkan air.
Informasi tersebut menjadikan Jalan Moh. Hatta sebagai salah satu lokasi penting untuk menguji efektivitas kebijakan penanganan genangan. Ada persoalan yang telah diidentifikasi, pekerjaan fisik yang mulai dilakukan, serta rencana saluran lanjutan yang perlu diperiksa realisasinya.
Namun, pekerjaan yang dimulai tidak otomatis berarti seluruh persoalan sudah teratasi.
Publik perlu mengetahui panjang saluran yang diperbaiki, desain kapasitas drainase, nilai pekerjaan, sumber pembiayaan, pelaksana proyek, serta status pembangunan saluran menuju Sungai Ciloseh.
Yang tidak kalah penting, bagaimana kondisi jalan tersebut setelah hujan deras berikutnya?
Apabila genangan berkurang, pemerintah perlu menyampaikan hasilnya dengan data. Jika masih terjadi, evaluasi lanjutan perlu menjelaskan penyebabnya.
Anggaran Drainase Rp600 Juta, Publik Perlu Tahu Hasilnya
Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2026, terdapat target pembangunan tiga sistem drainase perkotaan dengan anggaran Rp600 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).
Angka tersebut merupakan pagu atau rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Angka itu tidak boleh langsung dianggap sebagai nilai realisasi belanja maupun biaya keseluruhan penanganan banjir di Kota Tasikmalaya.
Untuk memperoleh gambaran yang utuh, anggaran tersebut perlu dibandingkan dengan dokumen APBD, dokumen pelaksanaan anggaran Dinas PUTR, daftar paket pekerjaan, serta laporan realisasi fisik dan keuangan.
Publik juga perlu mengetahui lokasi pembangunan tiga sistem drainase yang dimaksud. Apakah lokasinya berada di kawasan yang selama ini kerap tergenang? Apakah pekerjaan itu mencakup pembangunan saluran baru, peningkatan kapasitas, atau perbaikan saluran yang sudah ada?
Selain itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga pernah menyampaikan capaian pembangunan drainase lingkungan sepanjang 1.730 meter dalam publikasi pembangunan pada 2026. Angka tersebut juga perlu diperinci berdasarkan lokasi, tahun pelaksanaan, jenis pekerjaan, dan keterkaitannya dengan titik rawan genangan.
Panjang drainase yang dibangun merupakan indikator keluaran pekerjaan. Sementara itu, berkurangnya frekuensi, kedalaman, dan durasi genangan merupakan indikator hasil yang perlu diukur secara terpisah.
Keduanya penting, tetapi tidak bisa dipertukarkan.
Kepastian, Bukan Hanya Pembersihan Rutin
Pembersihan selokan, pengerukan sedimentasi, gotong royong, dan pembongkaran saluran merupakan bagian penting dalam penanganan genangan. Kegiatan tersebut dapat membantu memperlancar aliran air apabila sumbatan menjadi penyebab utama.
Namun, jika masalahnya berkaitan dengan dimensi saluran, kemiringan, elevasi jalan, sambungan antarsaluran, atau kapasitas sungai penerima, dibutuhkan solusi teknis yang lebih menyeluruh.
Penanganan juga memerlukan pembagian kewenangan yang jelas. Tidak semua saluran dan sungai otomatis berada di bawah tanggung jawab pemerintah kota. Sebagian infrastruktur bisa melibatkan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.
Karena itu, pemerintah perlu membuka informasi mengenai lokasi yang sudah ditangani, lokasi yang belum, pembagian kewenangan, serta jadwal pekerjaan berikutnya.
Di sisi lain, warga juga perlu mendapat informasi tentang jalur pelaporan genangan, tindakan yang dapat dilakukan ketika saluran tersumbat, dan instansi yang harus dihubungi jika masalah berulang.
Partisipasi warga dalam menjaga kebersihan saluran tetap diperlukan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menghambat aliran air. Akan tetapi, tanggung jawab menjaga drainase tidak boleh berhenti pada imbauan kepada warga. Pemerintah tetap perlu memastikan infrastruktur dirancang, dibangun, dipelihara, dan dievaluasi sesuai kebutuhan.
Ketika hujan datang, warga seharusnya tidak terus-menerus dibebani ketidakpastian mengenai apakah jalan yang mereka lewati akan kembali tergenang.
Musim Hujan Datang, Apa Ukuran Keberhasilan Pemkot?
Memasuki periode penghujan, ada sejumlah pertanyaan yang layak dijawab Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Pertama, bagaimana perkembangan masterplan banjir yang pernah dibicarakan pada 2025?
Kedua, berapa jumlah titik rawan yang telah ditangani, dan apa saja yang masih menjadi prioritas?
Ketiga, berapa anggaran drainase yang dialokasikan dan direalisasikan pada 2025–2026?
Keempat, bagaimana hasil evaluasi terhadap pekerjaan di Jalan SL Tobing, Jalan Moh. Hatta, kawasan Masjid Agung, serta lokasi lain yang telah diberitakan?
Kelima, apakah pemerintah memiliki data perbandingan kejadian genangan sebelum dan sesudah pekerjaan dilakukan?
Data tersebut dapat membantu masyarakat memahami apakah penanganan yang dilakukan sudah sesuai dengan persoalan di lapangan.
Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam menangani saluran atau sungai yang berada di luar kewenangan kota.
Pada akhirnya, keberhasilan program penanggulangan banjir tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang diumumkan atau panjang saluran yang dibangun. Ukurannya juga harus terlihat pada kondisi jalan, kelancaran aktivitas warga, dan berkurangnya gangguan ketika hujan turun.
Pak Wali, musim penghujan mulai datang. Sejauh mana kesiapan selokan dan sistem drainase Kota Tasikmalaya?
Pertanyaan ini bukan semata-mata kritik, melainkan bagian dari hak publik untuk mengetahui hasil pembangunan yang dibiayai uang negara.
Warga tidak menuntut hujan berhenti turun. Yang dibutuhkan ialah sistem drainase yang berfungsi, penanganan yang terukur, serta kepastian bahwa persoalan lama tidak dibiarkan berulang tanpa evaluasi.
Sebab, pada akhirnya, keberhasilan penanganan genangan Kota Tasikmalaya akan lebih mudah dirasakan ketika warga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa terus dihantui kekhawatiran setiap kali hujan deras mengguyur.
(HS)
