lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Kota Tasikmalaya kembali diguncang persoalan kekerasan jalanan yang dikaitkan dengan geng motor. Setelah aksi kekerasan terbaru merenggut nyawa seorang warga, mahasiswa dan pelajar turun ke jalan membawa 10 tuntutan kepada Wali Kota Tasikmalaya, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya dan Kapolres Tasikmalaya Kota.
Aksi tersebut digelar Aliansi Cipayung Plus bersama Poros Pelajar se-Kota Tasikmalaya pada Selasa, 8 September 2026. Massa mendatangi dua lokasi, yakni Mapolres Tasikmalaya Kota dan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya.
Aksi yang awalnya berlangsung dengan penyampaian aspirasi kemudian memanas ketika massa meminta Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andik Eko Siswanto hadir langsung untuk berdialog.
Massa menilai persoalan keamanan di Kota Tasikmalaya tidak cukup ditangani setelah terjadi tindak kekerasan. Mereka mendesak pemerintah dan kepolisian memperkuat langkah pencegahan sebelum kembali jatuh korban.
Keresahan Geng Motor Kembali Muncul Setelah Ada Korban Jiwa
Koordinator lapangan aksi, Teni Ramdani, menyoroti pola penanganan keamanan yang dinilai masih reaktif.
Ia mempertanyakan langkah preventif kepolisian sebelum terjadinya kasus kekerasan pada 2 September 2026 yang kemudian menyebabkan seorang warga meninggal dunia.
Menurut Teni, patroli yang dilakukan setelah adanya korban tidak cukup untuk menjawab keresahan masyarakat.
Massa kemudian mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan di Kota Tasikmalaya, terutama di lokasi dan jam yang dinilai rawan.
Persoalan tersebut, menurut mereka, tidak bisa hanya dibebankan kepada masyarakat. Pemerintah daerah, kepolisian dan DPRD kota Tasikmalaya dinilai perlu memiliki langkah bersama untuk memastikan warga dapat beraktivitas dengan aman.
Aksi kemudian berlanjut ke Gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Hingga malam hari, massa masih bertahan dan meminta tiga pemangku kebijakan memberikan komitmen terhadap tuntutan yang mereka bawa.
Ini 10 Tuntutan Mahasiswa dan Pelajar Tasikmalaya
Ada 10 tuntutan utama yang disampaikan Aliansi Cipayung Plus dan Poros Pelajar.
Pertama, memperkuat sinergi tiga pilar antara Pemerintah Kota Tasikmalaya, DPRD Kota Tasikmalaya dan Polres Tasikmalaya Kota.
Kedua, mengubah pola penanganan keamanan dari reaktif menjadi proaktif dengan mengutamakan pencegahan.
Ketiga, mendirikan serta mengaktifkan posko keamanan di titik-titik yang dianggap rawan kriminalitas.
Keempat, mengoptimalkan penerangan jalan umum atau PJU, khususnya dengan memperbaiki lampu yang padam di kawasan rawan.
Kelima, memperbaiki jalan rusak yang dinilai dapat membahayakan pengguna jalan.
Keenam, memberikan jaminan keamanan bagi pedagang dan pelaku ekonomi yang beraktivitas pada malam hari.
Ketujuh, menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan atau siskamling serta pos ronda dengan melibatkan masyarakat.
Kedelapan, memperkuat edukasi kepada generasi muda untuk mencegah perekrutan geng motor di lingkungan sekolah dan komunitas pemuda.
Kesembilan, meningkatkan patroli gabungan secara berkala, terutama pada jam dan jalur yang dinilai rawan.
Kesepuluh, membangun komitmen keamanan yang berkelanjutan melalui evaluasi rutin terhadap kebijakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Tiga Pimpinan Diminta Teken Komitmen
Massa tidak ingin 10 tuntutan tersebut berhenti sebagai bahan pembicaraan dalam aksi demonstrasi.
Ketua PC PMII Kota Tasikmalaya Ilham meminta tuntutan tersebut dituangkan dalam komitmen bersama yang ditandatangani Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim dan Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andik Eko Siswanto.
Menurut Ilham, langkah konkret harus mulai terlihat dalam waktu satu minggu setelah tuntutan disampaikan.
Ia menegaskan, persoalan keamanan tidak boleh kembali menjadi perhatian setelah ada korban berikutnya.
Di sisi lain, sejumlah pejabat akhirnya menemui massa, di antaranya Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim dan Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andik Eko Siswanto.
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan juga menemui massa pada malam hari. Setelah rangkaian pertemuan tersebut, massa akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 21.55 WIB.
Namun, tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan pelajar kini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, dprd dan kepolisian. Terutama untuk membuktikan apakah langkah preventif yang mereka minta benar-benar diwujudkan atau kembali menunggu sampai terjadi korban berikutnya. (HS)
