lintaspriangan.com, BERITA SUMEDANG. Kiai asal Sumedang, KH Muhammad Muhyiddin Abdul Qodir Al-Manafi, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa negara kuat harus tetap berjalan dalam koridor konstitusi, keadilan, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pesan tersebut disampaikan saat KH Muhyiddin membacakan rekomendasi Ijtima Ulama Indonesia di hadapan Prabowo pada puncak Harlah Ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026. Dokumen rekomendasi itu kemudian diserahkan langsung kepada Presiden.
Kiai Sumedang Pasang Pagar Konstitusi
KH Muhyiddin merupakan pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syifaa Wal Mahmuudiyyah di Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ia dipercaya membacakan tiga pokok rekomendasi yang dirumuskan dalam Ijtima Ulama Indonesia.
Forum tersebut diselenggarakan DPP PKB sebagai rangkaian Harlah Ke-28 PKB. Kegiatan berlangsung di Hotel Fairmont Jakarta sejak pukul 13.00 WIB dengan tema “Khidmat Ulama untuk Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Bangsa”.
Dalam poin kedua rekomendasi, Ijtima Ulama menegaskan bahwa penguatan negara tidak boleh menjadikan kekuasaan sebagai tujuan akhir.
“Kekuatan negara adalah instrumen, bukan tujuan,” kata KH Muhyiddin saat membacakan rekomendasi.
Menurut rumusan tersebut, percepatan pembangunan harus berjalan beriringan dengan penguatan institusi, penghormatan terhadap konstitusi, supremasi hukum, demokrasi, serta pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel, dan berintegritas.
Ijtima Ulama juga mendorong seluruh penyelenggara negara menjunjung meritokrasi, memberantas korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dan kritik konstruktif.
Negara yang kuat, menurut rekomendasi itu, harus melahirkan institusi yang kuat, menghadirkan kesejahteraan, dan membangun kepercayaan publik. Setiap kebijakan juga diminta benar-benar berpihak kepada rakyat.
Dukung Kemandirian Ekonomi Indonesia
Selain memberikan pengingat mengenai batas kekuasaan, Ijtima Ulama menyatakan dukungan terhadap langkah strategis pemerintahan Prabowo dalam memperkuat kedaulatan bangsa.
Dukungan tersebut mencakup pembangunan kemandirian ekonomi, percepatan industrialisasi dan hilirisasi, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Forum itu juga mendorong pemerintah mengembalikan arah pembangunan nasional kepada Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan akhirnya adalah pengelolaan perekonomian dan sumber daya nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut rekomendasi yang dibacakan Kiai Sumedang tersebut, Indonesia membutuhkan negara yang kuat, efektif, dan berpihak kepada kepentingan nasional di tengah perubahan geopolitik, geoekonomi, serta teknologi global.
Adapun poin ketiga berisi komitmen para ulama untuk terlibat dalam memperbaiki dan menata Nahdlatul Ulama. NU diharapkan semakin solid, berwibawa, mandiri, dan produktif dalam memberikan maslahat bagi umat, bangsa, dan negara.
Kontribusi tersebut antara lain diharapkan hadir melalui bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat, pelayanan sosial, serta penguatan persatuan nasional.
Prabowo Menyebutnya Hadiah Sekaligus Perintah
Presiden Prabowo menyambut dokumen kesepakatan Ijtima Ulama tersebut sebagai hadiah yang sekaligus mengandung perintah. Respons Presiden diberitakan ANTARA pada Kamis malam pukul 22.59 WIB dan kemudian diperkuat melalui rilis resmi Istana.
“Hari ini saya dapat hadiah lagi. Luar biasa, langsung dibacakan tadi Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, rekomendasi mengenai penguatan kedaulatan, kemandirian ekonomi, industrialisasi, hilirisasi, serta ketahanan pangan dan energi selaras dengan arah perjuangannya.
Ia bahkan menyebut rekomendasi itu sebagai perintah yang sesuai dengan hati nuraninya. Namun, dalam tanggapan yang tersedia, Prabowo belum secara khusus menguraikan respons terhadap dorongan pemberantasan penyalahgunaan wewenang, meritokrasi, partisipasi masyarakat, dan keterbukaan terhadap kritik konstruktif. (AS)