lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Ketegangan memuncak di Desa Cidadap, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, ketika ratusan warga menyerbu lokasi bekas tambang pasir ilegal yang sebelumnya telah ditutup oleh aparat gabungan. Aksi ini merupakan bentuk protes atas dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat akibat penutupan tambang tersebut.
Latar Belakang Penutupan Tambang
Pada akhir Januari 2025, tim gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, dan instansi terkait menutup delapan titik tambang pasir ilegal di Kecamatan Karangnunggal dan Cikalong. Penutupan ini dilakukan karena aktivitas penambangan tersebut tidak memiliki izin resmi dan berada di kawasan yang dilindungi, seperti pesisir pantai dan sempadan sungai, yang berisiko merusak ekosistem alam sekitar.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Penutupan tambang ilegal tersebut menyebabkan sekitar 240 warga Desa Cidadap kehilangan mata pencaharian. Mayoritas dari mereka sebelumnya bekerja sebagai penambang pasir dan menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut.
“Kami tidak tahu harus bekerja apa lagi. Penutupan tambang membuat kami kehilangan sumber penghasilan utama,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Aksi Protes Warga
Pada Rabu, 14 Mei 2025, warga Desa Cidadap melakukan aksi protes dengan mendatangi lokasi bekas tambang. Mereka menuntut kejelasan dan solusi dari pemerintah terkait nasib mereka pasca-penutupan tambang. Dalam aksi tersebut, warga membentangkan spanduk dan menyuarakan aspirasi mereka agar diberikan alternatif pekerjaan atau pelatihan keterampilan.
“Kami bukan menentang hukum, tapi kami butuh solusi. Jangan hanya menutup tambang tanpa memikirkan nasib kami,” teriak salah satu orator dalam aksi tersebut.
Tanggapan Aparat dan Pemerintah
Menanggapi aksi tersebut, Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya, AKP Ridwan Budiarta, menyatakan bahwa pihaknya memahami keresahan warga dan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik.
“Kami akan mengundang semua pihak terkait, termasuk pengelola tambang, Dinas ESDM, dan pemerintah desa, untuk duduk bersama mencari jalan keluar,” ujar Ridwan.
Sementara itu, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja berencana mengadakan pelatihan keterampilan bagi warga terdampak agar mereka dapat beralih profesi dan memperoleh penghasilan yang layak.
Harapan Ke Depan
Aksi protes warga Desa Cidadap mencerminkan pentingnya pendekatan yang holistik dalam penegakan hukum, terutama yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Diharapkan, pemerintah dan instansi terkait dapat segera memberikan solusi konkret agar warga dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan layak dan bermartabat. (Lintas Priangan)