lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Asap hitam terlihat mengepul di halaman gedung Balai Kota Tasikmalaya. Gumpalan asap tersebut berasal dari ban yang dibakar oleh ratusan buruh di Tasikmalaya yang tengah menggelar aksi massa, Jumat (17/01/2025).
Gumpalan asap yang membumbung dari dalam area balai kota itu sontak menyedot perhatian banyak pihak, termasuk warga yang ada di sekitar balai kota. Kendaraan yang melintas di wilayah itu pun terlihat banyak yang melambat, mereka ingin mencermati apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Sementara di halaman Bale Kota Tasikmalaya, terlihat ratusan buruh sedang menggelar aksi. Selain membakar ban, satu per satu di antara mereka juga bergantian melakukan orasi, mengungkapkan kekecewaan mereka pada Pemerintah Kota Tasikmalaya.
“Pemkot tidak mengawal secara serius! Buruh di Tasikmalaya lagi-lagi dirugikan!” teriak Ghetih Yudistira, salah seorang aktivis buruh dari SBSI Tasikmalaya.
Usut punya usut, ternyata kekecewaan buruh di Tasikmalaya ini dipicu oleh gagalnya Kota Tasikmalaya masuk ke dalam daftar daerah yang wajib memberlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK). Dan para buruh menuding, kegagalan ini terjadi gara-gara Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak serius dalam mengawal penetapan UMSK di tingkat provinsi.
Sebelumnya, buruh di Tasikmalaya berharap Kota Tasikmalaya masuk ke dalam daerah yang memberlakukan skema UMSK. Manfaat dari penetapan UMSK ini adalah adanya perlindungan tambahan bagi buruh yang bekerja di sektor industri beresiko tinggi. Namun, harapan itu pupus ketika ternyata Provinsi Jawa Barat mengumumkan daerah mana saja yang wajib menerapkan regulasi UMSK, yang ternyata tidak ada Kota Tasikmalaya di dalam daftar tersebut.
“Padahal sebelumnya sudah ada pembahasan antara buruh di Tasikmalaya dengan pemerintah, untuk penetapan UMSK sebesar 3%. Tapi hasilnya tidak sesuai harapan karena tidak dikawal serius!” tambah Ghetih.
Kekecewaan massa buruh di Tasikmalaya yang menggelar aksi kemarin semakin memuncak, ketika Pj. Wali Kota Tasikmalaya enggan bertemu dengan mereka. Hampir saja, mereka tak bisa menahan diri dan berniat menerobos barikade polisi. Beruntung, koordinator aksi berhasil menenangkan massanya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ghetih, kabarnya pemerintah kota berjanji akan memperjuangkan kembali UMSK untuk buruh di Tasikamalaya. Rencananya, Senin lusa pihak pemerintah kota akan melaporkan aspirasi yang disampaikan masa aksi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar dapat dijadikan bahan pertimbangan. (Lintas Priangan)
