lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Ribuan tenaga honorer di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya kini tengah dilanda keresahan karena belum ada kejelasan mengenai status pekerjaan mereka. Di Kabupaten Tasikmalaya, sekitar 3.000 lebih tenaga honorer, yang terdiri dari guru SD hingga SMP serta tenaga teknis. Mereka masih menunggu pengangkatan sebagai pegawai paruh waktu, sebagaimana yang pernah dijanjikan pemerintah.
Aris Yulianto, Ketua Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (FHGTK) Kabupaten Tasikmalaya, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan kepada Pemkab terkait pengangkatan tenaga non-ASN menjadi pegawai paruh waktu. Namun, mereka harus menunggu pembukaan formasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurut informasi yang didapat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), formasi sudah dipetakan dan tinggal menunggu pembukaan “keran” atau formasi yang diberikan oleh BKN. Setelah itu, Pemkab akan segera mengusulkan nama-nama honorer yang terdata. Meskipun telah ada usulan dan formasi yang sudah disiapkan, kepastian mengenai kapan pembukaan formasi tersebut akan dilakukan masih belum jelas. Ketidakjelasan langkah dari pemerintah pusat inilah yang membuat ribuan honorer resah.
Sementara itu, di Kota Tasikmalaya, nasib sekitar 1.100 tenaga honorer juga masih menggantung. Mereka belum mendapatkan status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, meskipun proses pengangkatan ini sempat dijanjikan sebelumnya.
Asep Setiawan, Wakil Ketua Forum Komunikasi Honorer Kota Tasikmalaya (FKHKT), menyatakan bahwa pihaknya terus mendesak Pemkot untuk memberikan kepastian mengenai status pengangkatan tenaga honorer. “Kami hanya meminta kejelasan soal penyelesaian masalah tenaga non-ASN ini. Kami mendorong Pemkot dan BKPSDM untuk berkoordinasi dengan Kemenpan dan BKN,” ujar Asep.
Kedua wilayah ini tengah menunggu langkah lebih lanjut dari pemerintah pusat. Sebelumnya, pemerintah pusat meminta daerah untuk mengusulkan pegawai paruh waktu, namun hingga kini, pengangkatan tersebut masih tertunda. Para tenaga honorer pun berharap agar pemerintah segera mengambil langkah konkrit, mengingat mereka telah lama mengabdi dan berkontribusi dalam pelayanan publik. Ketidakpastian ini membuat ribuan tenaga honorer resah dan terus menanti keputusan yang tak kunjung datang. (Lintas Priangan/AA)
