lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Kalimat itu meluncur pelan dari mulut Samsu, lelaki 58 tahun yang kulitnya telah lama bersahabat dengan panas matahari. Tidak ada nada marah. Yang terdengar justru kelelahan—kelelahan batin. Bagi Samsu, bekerja bukan soal gengsi. Ia tak mempermasalahkan disebut tenaga kasar. Yang ia persoalkan hanya satu: mengapa untuk sekadar bekerja saja, rasanya harus melewati begitu banyak rintangan.
Samsu adalah warga Kampung Pamijahan, RT 03 RW 07, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Sehari-hari ia hidup seperti kebanyakan warga lain di kampung itu: sederhana, mengandalkan tenaga, dan berharap ada pekerjaan yang bisa memberinya nafkah halal. Ketika pembangunan lapangan padel mulai dikerjakan tak jauh dari rumahnya, Samsu merasa bahagia. Bukan karena proyeknya mewah, tapi karena ia bisa ikut bekerja. Di usia yang tak lagi muda, kesempatan kerja bukan barang mudah.
“Abdi mah teu milih-milih, asal bisa gawe,” ujarnya lirih, saat ditemui Lintas Priangan, Jumat (19/12/2025). Ia tahu betul, tenaga kasar bukan profesi yang diperebutkan. Tapi justru di situlah letak kebahagiaannya: masih dibutuhkan.
Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Proyek pembangunan lapangan padel yang tengah berjalan mendadak dihentikan pemerintah. Alat berat berhenti, pekerja pulang lebih cepat, dan Samsu kembali ke rumah dengan tangan kosong—lebih kosong dari biasanya. Bagi orang seperti Samsu, proyek bukan sekadar bangunan. Ia adalah dapur yang mengepul, beras yang terbeli, dan kopi pagi yang masih bisa diseruput tanpa rasa bersalah.
Alasan yang Tak Dipahami
Samsu mengaku kebingungan dengan alasan-alasan penghentian proyek tersebut. Ia tidak sekolah tinggi, tapi ia merasa logika sederhana yang ia miliki cukup untuk bertanya-tanya. Alasan pertama yang ia dengar, pembangunan itu disebut menutup aliran air atau selokan. Klaim itu membuatnya heran. Sebagai warga yang tinggal puluhan tahun di sana, Samsu adalah saksi hidup bahwa saluran air yang dimaksud sudah lama tak berfungsi.
“Selokan itu sudah mati sejak 2007, sejak bagian hulunya ditimbun karena bangunan Gudang Panjunan,” katanya. Baginya, alasan itu terasa mengada-ada. Jika memang ada persoalan lingkungan, mengapa baru sekarang dipersoalkan, setelah bangunan berdiri dan orang-orang kecil menggantungkan hidup di sana?
Alasan kedua yang membuatnya semakin bingung adalah soal batas wilayah kecamatan. Bangunan itu disebut berada di perbatasan dua kecamatan. Samsu hanya bisa menggeleng. Dalam benaknya, Indonesia bukan negara baru kemarin sore. Batas wilayah tentu bukan hal asing bagi pemerintah. “Boa ieu kasus kahiji di nagara ieu?” ujarnya, setengah bertanya, selebihnya heran.
Yang lebih membuatnya merasa aneh, kritik dan penolakan justru datang dari pihak luar. Bukan dari warga sekitar. Padahal, masyarakat di Kampung Pamijahan justru mendukung pembangunan tersebut. Tidak ada penolakan, tidak ada gejolak. Yang ada hanya harapan: semoga proyek ini membawa manfaat, setidaknya lapangan pekerjaan.
Alasan berikutnya yang tak bisa diterima oleh logika Samsu adalah soal campur tangan berlebihan. Ia mendengar bahwa pembangunan lapangan padel itu merupakan aset pribadi, bukan aset pemerintah. Jika demikian, ia bertanya-tanya, mengapa begitu banyak pihak ingin ikut mengatur, bahkan menghentikan.
Ketika Kerja Menjadi Kemewahan
Bagi Samsu, semua perdebatan itu terasa jauh dari realitas hidupnya. Ia tidak bicara soal tata ruang, regulasi, atau administrasi pemerintahan. Yang ia pahami hanya satu hal: ia butuh bekerja untuk makan. Baginya, bekerja dengan tenang adalah hak paling dasar, bukan kemewahan.
Ia merasakan ironi. Ketika pemerintah tak mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup, rakyat kecil diminta sabar. Tapi ketika ada pekerjaan, meski dari proyek swasta, justru dipersulit dengan berbagai alasan. “Peupeuriheun teu mere gawe, atuh ulah matak jadi hese,” ucapnya.
Samsu tidak sedang melawan negara. Ia tidak sedang memusuhi pemerintah. Ia hanya menyuarakan kegelisahan yang mungkin juga dirasakan banyak orang kecil di kota ini. Betapa rapuhnya nasib mereka di hadapan kebijakan yang tak berpihak pada perut kosong.
“Rakyat leutik butuh gawe, butuh jang dahar sapopoe, moal siga pejabat di dinas PU,” katanya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam. Di balik hiruk-pikuk polemik pembangunan, ada wajah-wajah seperti Samsu—yang tak tercatat dalam dokumen resmi, tak disebut dalam rapat, tapi paling dulu merasakan dampaknya.
“Hayang gawe meni hese!” ulangnya. Kalimat itu bukan sekadar keluhan. Ia adalah cermin, yang barangkali perlu dihadapkan lebih lama ke wajah Pemerintah Kota Tasikmalaya. (DH)
