lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Kabupaten Tasikmalaya mencapai usia 394 tahun pada 26 Juli 2026. Di tengah rangkaian hari jadinya, perjalanan pusat Kabupaten Tasikmalaya menyimpan cerita yang melampaui seremoni. Pemerintahan daerah ini tidak tumbuh dan menetap di satu alun-alun, tetapi berpindah mengikuti perubahan wilayah, jalur ekonomi, serta kebutuhan administrasi pada setiap zaman.
Dalam versi ringkas, terdapat empat kawasan utama yang pernah menjadi pusat Kabupaten Sukapura—nama lama Kabupaten Tasikmalaya—hingga akhirnya berkedudukan di Singaparna. Namun, setiap kawasan menyimpan lapisan sejarahnya sendiri. Sukaraja memiliki lebih dari satu titik pemerintahan, sedangkan perpindahan menuju Manonjaya sempat melewati Pasirpanjang sebagai tempat singgah sementara.
Pusat Kabupaten Tasikmalaya Berpindah Mengikuti Perubahan Zaman
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menetapkan hari lahir daerah pada 26 Juli 1632. Tanggal tersebut merujuk pada pengangkatan Ki Wirawangsa sebagai Bupati Sukapura bergelar Tumenggung Wiradadaha oleh Sultan Agung dari Mataram.
Sebelum Sukapura terbentuk, terdapat pemerintahan Sukakerta yang berpusat di Dayeuh Tengah, kawasan yang kini termasuk Kecamatan Salopa. Dayeuh Tengah lebih tepat ditempatkan sebagai pusat pemerintahan pendahulu Sukapura, bukan salah satu dari empat kawasan utama setelah kabupaten berdiri.
Sejarawan Universitas Padjadjaran A. Sobana Hardjasaputra mencatat perjalanan yang lebih terperinci: Dayeuh Tengah, Leuwiloa, Kampung Empang, Pasirpanjang, Manonjaya, Tasikmalaya, kemudian Singaparna. Karena itu, empat kawasan dalam artikel ini merupakan pengelompokan wilayah besar, bukan jumlah keseluruhan titik yang pernah digunakan.
Empat Kawasan Utama Pusat Kabupaten Tasikmalaya
| Kawasan | Mulai digunakan | Status pada masanya | Jejak penting |
|---|---|---|---|
| Sukaraja | Abad ke-17 | Pusat awal Kabupaten Sukapura | Leuwiloa, Kampung Empang, Museum Sukapura |
| Manonjaya | Sekitar 1834–1835 | Ibu kota Kabupaten Sukapura | Masjid Agung, alun-alun, kompleks makam |
| Tasikmalaya | 1901 | Pusat Sukapura, kemudian Kabupaten Tasikmalaya | Pendopo lama dan Gedung Negara |
| Singaparna | Ditetapkan 2004, ditempati 2010 | Ibu kota Kabupaten Tasikmalaya | Kompleks Pemkab di Desa Sukaasih |
Sumber: Pemkab Tasikmalaya, PP Nomor 30 Tahun 2004, kajian A. Sobana Hardjasaputra, dan Jurnal Artefak.
Sukaraja, Pusat Awal Kabupaten Sukapura
Narasi resmi Pemkab Tasikmalaya menyebut Ki Wirawangsa berkedudukan di Sukaraja setelah diangkat sebagai Bupati Sukapura. Salah satu lokasi awalnya adalah Leuwiloa, kawasan di tepi Sungai Ciwulan.
Pemilihan tempat di dekat sungai memperlihatkan pentingnya bentang alam bagi pemerintahan tradisional. Sobana Hardjasaputra menjelaskan bahwa calon pusat pemerintahan di Tatar Sunda dahulu dipertimbangkan berdasarkan ketinggian lahan, arah kemiringan dan ketersediaan air.
Pertimbangan tersebut tersimpan dalam ungkapan tradisional garuda ngupuk, bahe ngaler-wetan, dan deukeut pangguyangan badak putih. Maknanya, lahan harus cukup tinggi agar tidak mudah tergenang, melandai menuju timur laut supaya menerima matahari pagi, serta dekat dengan sumber air.
Sekitar akhir abad ke-18, pusat pemerintahan diperkirakan berpindah dari Leuwiloa ke Kampung Empang, Desa Sukapura, Kecamatan Sukaraja. Penelitian arkeologi Oerip Bramantyo Boedi mencatat adanya sisa kompleks pendopo, sumur, dan kolam di tempat tersebut. Perubahan fungsi lahan dan kehadiran bangunan baru membuat konteks situsnya semakin terdesak.
Kini, jejak Sukapura di Sukaraja juga dapat ditelusuri melalui Museum Alit Sukapura dan kawasan makam leluhur. Sukaraja pun bukan sekadar nama kecamatan, melainkan ruang tempat fondasi pemerintahan Kabupaten Sukapura mula-mula diletakkan.
Manonjaya Dibangun sebagai Pusat Pemerintahan Baru
Gagasan memindahkan pemerintahan dari Sukaraja menuju Manonjaya disebut mulai berkembang sekitar 1828. Alasannya tidak tunggal. Wilayah Kabupaten Sukapura telah meluas ke arah timur, sehingga diperlukan pusat yang lebih mudah digunakan untuk mengawasi daerah administratif baru.
Kajian Agus Budiman dan Ryan Ardiansyah dalam Jurnal Artefak menyebut Manonjaya berada pada jalur strategis yang menghubungkan wilayah Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Daerah ini juga menghasilkan nila, komoditas perkebunan bernilai ekonomi pada masa kolonial.
Manonjaya belum mempunyai sarana pemerintahan yang memadai ketika rencana pemindahan dimulai. Pemerintahan kemudian berkedudukan sementara di Pasirpanjang selama pembangunan pusat baru berlangsung. Tempat itu berjarak sekitar satu kilometer dari Manonjaya sehingga memudahkan pengawasan pekerjaan.
Sumber akademik belum sepenuhnya seragam mengenai tahun perpindahan resminya. Sejumlah bagian penelitian menyebut 1834, sedangkan bagian lain menunjuk 1835. Formulasi paling aman adalah pusat pemerintahan berpindah ke Manonjaya sekitar 1834–1835.
Manonjaya ketika itu masih bernama Harjawinangun. Nama Manonjaya disebut mulai digunakan pada 10 Januari 1839. Kawasannya dikembangkan mengikuti pola kota tradisional Priangan: alun-alun sebagai ruang pusat, masjid, bangunan pemerintahan, pasar dan fasilitas sosial berada di sekelilingnya.
Masjid Agung Manonjaya menjadi jejak paling kukuh dari periode tersebut. Bangunan itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi menjadi bagian dari penataan kota ketika Manonjaya menyandang kedudukan ibu kota Sukapura.
Tasikmalaya Menjadi Pusat Sebelum Menjadi Nama Kabupaten
Pada 1 Oktober 1901, pusat Kabupaten Sukapura dipindahkan dari Manonjaya ke Tasikmalaya. Pemkab mencatat peresmiannya berlangsung pada 1 Desember 1901 di masa pemerintahan R.T. Prawiraadiningrat.
Ada fakta yang mudah tertukar: ketika pusat pemerintahan dipindahkan pada 1901, nama kabupatennya masih Sukapura. Nama Kabupaten Tasikmalaya baru digunakan pada 1913. Dengan kata lain, Tasikmalaya lebih dahulu menjadi lokasi ibu kota sebelum menjadi nama resmi kabupaten.
Sobana Hardjasaputra menyebut pemindahan tersebut berkaitan dengan posisi Tasikmalaya yang lebih mudah dijangkau, kondisi wilayah, perkembangan sosial, dan kepentingan ekonomi. Tasikmalaya telah tumbuh lebih luas daripada Manonjaya serta menjadi tempat pengumpulan nila dari kawasan Galunggung.
Kompleks pendopo lama di kawasan Tawang–Empangsari menjadi peninggalan penting periode ini. Dari tempat tersebut, pemerintahan Kabupaten Sukapura dan kemudian Kabupaten Tasikmalaya dijalankan selama lebih dari satu abad.
Situasinya berubah setelah Kota Tasikmalaya dibentuk sebagai daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001. Pusat Kabupaten Tasikmalaya akhirnya berada di wilayah pemerintahan kota yang telah berdiri sendiri. Keadaan inilah yang melandasi kebutuhan untuk memindahkannya kembali ke wilayah kabupaten.
Singaparna Ditetapkan pada 2004, Ditempati pada 2010
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya dari Kota Tasikmalaya ke Singaparna. Peraturan itu ditetapkan dan mulai berlaku pada 5 Oktober 2004.
PP tersebut menyebut pemindahan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, menyeimbangkan pembangunan antarwilayah, dan menempatkan pusat kabupaten di dalam wilayah administratifnya sendiri.
Singaparna yang dimaksud dalam peraturan bukan hanya Desa Singaparna. Wilayah ibu kota mencakup Desa Sukamulya dan Desa Sukaasih di Kecamatan Singaparna. Kompleks Pemkab saat ini berada di Jalan Bojongkoneng Bypass Nomor 254, Desa Sukaasih.
Penetapan hukum pada 2004 tidak serta-merta membuat seluruh pemerintahan langsung berpindah. Riwayat resmi Pemkab mencatat pusat pemerintahan baru digunakan pada 10 Agustus 2010, pada masa Bupati Tatang Farhanul Hakim. Terdapat jeda hampir enam tahun antara penetapan Singaparna sebagai ibu kota dan perpindahan operasional pemerintahan.
Sukaraja, Manonjaya, Tasikmalaya, dan Singaparna dengan demikian mewakili empat babak berbeda. Sukaraja bertalian dengan pembentukan Sukapura; Manonjaya dengan perluasan wilayah dan ekonomi perkebunan; Tasikmalaya dengan pertumbuhan kota; sedangkan Singaparna lahir dari pemekaran dan kebutuhan menata kembali pusat administrasi.
Momentum HUT ke-394 Kabupaten Tasikmalaya bukan hanya waktu untuk menghitung usia. Jejak perpindahan pusat pemerintahannya memperlihatkan bahwa sebuah kabupaten dibentuk oleh ruang yang terus berubah—sementara setiap pendopo, alun-alun, masjid, sumur, dan jalan lama meninggalkan kepingan cerita yang patut dirawat. (NS/AS)