Lintas Priangan, BERITA TASIKMALAYA – Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai membawa dampak positif bagi masyarakat, mulai dari penurunan stunting, peningkatan kualitas gizi anak, hingga penciptaan lapangan kerja baru. Namun di Kota Tasikmalaya, implementasi program ini dinilai belum sepenuhnya selaras dengan penguatan pangan dan ekonomi lokal.
Sorotan tersebut disampaikan Bais, Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Tasikmalaya. Ia menegaskan, dukungan terhadap MBG Kota Tasikmalaya tidak berarti menutup mata terhadap berbagai celah kebijakan yang berpotensi menggerus manfaat ekonomi bagi pelaku pangan lokal.
Dampak Positif Ada, Implementasi Perlu Dibenahi
Bais menyatakan, secara prinsip HMI mendukung penuh Program MBG karena manfaatnya nyata bagi masyarakat. Program ini berkontribusi menekan stunting dan meningkatkan gizi anak, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di tingkat daerah. Namun, ia menilai pelaksanaan di lapangan masih jauh dari ideal.
Salah satu masalah krusial terletak pada pola pengadaan bahan pangan dapur MBG. Menurut Bais, pemanfaatan Pasar Induk Cikurubuk sebagai pusat distribusi pangan lokal belum berjalan optimal. Banyak dapur MBG masih mengandalkan pemasok langsung yang kerap berasal dari luar Kota Tasikmalaya.
“Kami mendukung penuh Program MBG karena manfaatnya sangat nyata. Tapi dalam praktiknya, pemanfaatan pasar lokal seperti Cikurubuk belum maksimal,” ujar Bais.
Pasar Induk Cikurubuk Belum Jadi Tulang Punggung MBG
Kondisi tersebut berdampak langsung pada minimnya perputaran ekonomi lokal. Pasar Induk Cikurubuk, yang seharusnya menjadi simpul utama pasokan bahan pangan MBG Kota Tasikmalaya, belum merasakan efek signifikan dari program nasional tersebut.
Bais juga menyoroti keterbatasan ketersediaan bahan pangan lokal di pasar tersebut. Padahal, petunjuk teknis Program MBG menegaskan pengadaan pangan harus mengutamakan pasar dan petani terdekat demi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Ia mengingatkan pernyataan Wali Kota Tasikmalaya saat mendampingi kunjungan Wakil Presiden ke Pasar Induk Cikurubuk. Saat itu, Wali Kota menyebut sebagian besar komoditas pangan yang beredar di pasar tersebut berasal dari wilayah Priangan Timur, bukan dari dalam Kota Tasikmalaya.
“Fakta ini menjadi catatan penting. Kalau bahan pangan lokal terbatas, dampak ekonomi MBG untuk warga Tasikmalaya otomatis tidak maksimal,” tegas Bais.
Visi Kota dan Tantangan Swasembada Pangan
Lebih jauh, Bais menilai visi Kota Tasikmalaya sebagai kota industri dan perdagangan termaju belum sepenuhnya selaras dengan karakter wilayah yang cenderung agraris. Mayoritas masyarakat Tasikmalaya masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
Menurutnya, dorongan pergeseran ekonomi menuju industri tanpa kesiapan sumber daya manusia berisiko menimbulkan persoalan sosial baru. Visi tersebut juga dinilai kurang sejalan dengan agenda swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden.
Keterbatasan lahan pertanian, menurunnya minat bertani, serta alih fungsi lahan menjadi tantangan serius. Kondisi ini berimplikasi langsung pada kemampuan daerah menopang MBG Kota Tasikmalaya secara mandiri.
Bais mendorong Pemkot Tasikmalaya segera melakukan pendalaman data melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Pemerintah perlu memetakan potensi produksi, peluang surplus, serta strategi penguatan pasokan pangan lokal.
“Tanpa langkah strategis, Program MBG hanya akan jadi konsumsi rutin, bukan alat penguat ketahanan pangan dan ekonomi lokal,” pungkasnya. (AS)
