lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Tasikmalaya mulai berjalan, namun fakta di lapangan menunjukkan belum semua dapur siap secara standar keamanan pangan. Data Dinas Kesehatan mencatat, dari lebih dari 115 dapur MBG Tasikmalaya yang terdata, baru 54 dapur yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Artinya, lebih dari 50 persen dapur MBG di Kota Tasikmalaya belum memenuhi standar dasar keamanan pangan. Bahkan dari 86 dapur yang telah mengajukan sertifikasi, hanya sekitar 62 persen yang dinyatakan lolos. Sisanya masih dalam proses verifikasi atau belum memenuhi syarat.
Kondisi ini menjadi sorotan, mengingat dapur MBG Tasikmalaya merupakan ujung tombak penyediaan makanan bagi anak-anak peserta didik. Dalam praktiknya, sebagian dapur yang belum mengantongi SLHS diketahui tetap beroperasi dengan alasan masih dalam proses pengajuan sertifikasi.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Asep Hendra Hendriyana, mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi banyak dapur MBG Tasikmalaya adalah kualitas air yang belum memenuhi standar kesehatan. Bahkan, dalam beberapa kasus, air yang digunakan masih mengandung mikroorganisme berbahaya meski telah dilakukan penanganan berulang.
“Ada yang airnya bermasalah, dan kami tidak ingin itu menjadi problem. Masih ditemukan mikroorganisme berbahaya, sehingga harus dilakukan treatment. Bahkan ada yang sudah tiga kali treatment belum hilang,” ujarnya, sebagaimana dilansir Inilah Koran, Jumat (10/04/2026).
Sebagai solusi sementara, Dinas Kesehatan merekomendasikan penggunaan air kemasan galon, sambil menunggu perbaikan sistem air bersih di masing-masing dapur MBG Tasikmalaya.
Selain faktor air, proses verifikasi SLHS juga mencakup pemeriksaan kesehatan penjamah makanan dan kelayakan peralatan dapur. Hal ini menunjukkan bahwa standar yang diterapkan tidak parsial, melainkan harus terpenuhi secara menyeluruh.
Dalam pedoman sertifikasi keamanan pangan yang diterbitkan Badan Gizi Nasional, SLHS merupakan tahap dasar yang wajib dipenuhi sebelum suatu dapur dinyatakan layak secara higiene dan sanitasi. Sertifikasi ini menjadi fondasi awal dalam sistem keamanan pangan, sebelum diterapkan standar lanjutan seperti Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) .
Pedoman tersebut menegaskan bahwa aspek seperti kualitas air bersih, sanitasi lingkungan, dan higiene personal merupakan syarat mutlak dalam menjamin keamanan makanan. Tanpa pemenuhan standar ini, risiko kontaminasi pangan menjadi lebih tinggi, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak.
Dengan kondisi lebih dari separuh dapur MBG Tasikmalaya belum mengantongi SLHS, muncul pertanyaan mengenai tingkat keamanan makanan yang dikonsumsi peserta didik. Terlebih, program MBG menyasar konsumsi massal dengan frekuensi tinggi, sehingga potensi risiko dapat berdampak luas apabila tidak dikendalikan secara ketat.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan bersama koordinator wilayah terus mendorong percepatan pengajuan dan penerbitan sertifikasi SLHS bagi dapur MBG Tasikmalaya yang belum memenuhi syarat. Pendampingan dan pengawasan juga dilakukan agar seluruh dapur dapat segera memenuhi standar yang ditetapkan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program MBG di Tasikmalaya masih berada dalam fase transisi antara percepatan program dan pemenuhan standar keamanan pangan. Di tengah upaya tersebut, aspek keselamatan konsumsi bagi anak tetap menjadi faktor yang tidak dapat ditawar. (AS)