lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Program Kelurahan Cantik Tasikmalaya mulai diperkenalkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data. Kelurahan Cantik merupakan akronim dari Kelurahan Cinta Statistik. Program ini diarahkan untuk memastikan kebijakan publik, termasuk bantuan sosial, dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
Langkah tersebut disampaikan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam agenda apel gabungan di Bale Kota. Dalam rilis resmi, Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan menekankan pentingnya data sebagai fondasi pembangunan.
“Pembangunan yang tepat sasaran harus didukung oleh data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” demikian dikutip dari portal resmi Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Di saat yang sama, pemerintah daerah juga menyiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan memotret kondisi riil perekonomian masyarakat. Kedua agenda tersebut bertemu pada satu titik yang sama: pentingnya data yang akurat dan terintegrasi.
Di tingkat lapangan, persoalan data bukan hal baru. Perbedaan basis data antarinstansi, pembaruan data yang tidak seragam, hingga dinamika kondisi sosial masyarakat sering kali menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks itu, penguatan data hingga level kelurahan menjadi langkah strategis.
Berdasarkan publikasi Kota Tasikmalaya Dalam Angka 2026 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, struktur wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari puluhan kelurahan yang tersebar di berbagai kecamatan. Setiap wilayah memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan data yang lebih detail dan spesifik.
Jumlah penduduk yang besar dengan sebaran yang beragam juga memperkuat pentingnya pengelolaan data yang presisi. Dalam skala kota, data bukan hanya soal angka, tetapi menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial.
Melalui Program Kelurahan Cantik, kelurahan diarahkan menjadi simpul utama pengelolaan data. Informasi yang dikumpulkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial ekonomi warga secara lebih aktual.
Langkah ini juga berkaitan dengan upaya penyempurnaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang selama ini menjadi acuan dalam berbagai program bantuan. Dengan data yang lebih rapi dan terintegrasi, potensi kesalahan sasaran dapat ditekan.
Namun, efektivitas program ini akan sangat ditentukan oleh bagaimana data dikumpulkan, diperbarui, dan dimanfaatkan secara konsisten di tingkat kelurahan.
Lalu, bagaimana sebenarnya peran kelurahan dalam sistem ini, dan sejauh mana dampaknya terhadap kebijakan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat?
Halaman selanjutnya: Dari Data Kelurahan ke Kebijakan Kota