lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan di Kota Tasikmalaya menuai apresiasi karena dinilai mampu membantu pemenuhan gizi siswa dan meringankan beban ekonomi orang tua. Namun, di balik manfaatnya, muncul sorotan tajam terhadap sejumlah persoalan teknis yang mengiringi pelaksanaannya, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga dugaan persaingan tidak sehat antar-Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Tasikmalaya, Irfan Ramdhani, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, distribusi MBG belum berjalan optimal. Salah satu penyebabnya adalah jumlah dapur penyedia makanan yang terbatas sehingga tidak semua sekolah dapat terlayani secara merata. Beberapa sekolah bahkan belum tersentuh program karena terkendala jarak dan pemetaan wilayah kerja penyedia layanan.
Irfan juga menyoroti indikasi adanya SPPG yang saling berebut kerja sama dengan sekolah, tanpa mempertimbangkan kedekatan lokasi dapur produksi dengan sekolah yang bersangkutan. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu tujuan awal program.
“Seolah-olah yang terjadi sekarang bukan lagi soal pemerataan wilayah, tapi siapa yang lebih dulu mendapatkan tanda tangan kepala sekolah. Hal ini bisa memicu ketegangan di lapangan,” ujar Irfan.
Menurutnya, jika praktik seperti ini dibiarkan, persaingan antar-SPPG akan semakin tajam dan dapat mengarah pada monopoli wilayah kerja. Akibatnya, distribusi makanan berisiko tidak tepat sasaran, baik dari segi kualitas maupun ketepatan waktu, sehingga berdampak pada efektivitas program MBG itu sendiri.
Irfan mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menekankan pentingnya membuat aturan teknis yang jelas, termasuk mekanisme pemetaan sekolah penerima manfaat, agar tidak terjadi tumpang tindih wilayah kerja dan semua pihak mendapat kesempatan yang adil.
“Harus ada keadilan bagi semua SPPG. Jika dibiarkan, persaingan tidak sehat ini akan mengganggu kelancaran program,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah siswa yang mendapatkan makanan, tetapi juga dari kualitas gizi, kelancaran distribusi, serta kondusivitas hubungan antara para pelaksana di lapangan. Tanpa pengawasan yang ketat, potensi konflik bisa meningkat dan berujung pada terhambatnya tujuan mulia program.
Program MBG sendiri merupakan kebijakan nasional yang diimplementasikan di berbagai daerah, termasuk Kota Tasikmalaya, dengan tujuan memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan bergizi setiap hari. Meski secara konsep mendapat dukungan luas, realisasi di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi dan pengaturan teknis memegang peran penting dalam keberlanjutannya. Pemerintah daerah kini dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa manfaat program ini bisa dirasakan secara merata, tanpa menimbulkan gesekan antar pelaksana. (Lintas Priangan/AA)