lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, dijadwalkan menerima audiensi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Selasa (07/04/2026) pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Wali Kota. Agenda ini menjadi perhatian karena melibatkan sedikitnya 21 pejabat tinggi Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai pendamping.
Daftar pejabat yang hadir mencakup unsur strategis lintas organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari Sekretaris Daerah, Kepala Bappelitbangda, hingga kepala dinas teknis seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan sejumlah instansi pelayanan publik lainnya.
Redaksi Lintas Priangan kemudian mencoba mengkonfirmasi ke beberapa pejabat yang diminta hadir mendampingi wali kota. Jawabannya, memang benar, siang ini mereka diminta turut hadir dalam audiensi dengan PMII Tasikmalaya.
Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan bahwa isu yang akan dibahas tidak dipandang sebagai persoalan tunggal. Pemerintah tampak menyiapkan forum yang memungkinkan jawaban langsung dari masing-masing pemangku kebijakan.
Ketua Presidium Komunitas Media SWAKKA (Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif), Ahmad Mukhlis, menilai pelibatan 21 pejabat dalam audiensi tersebut dapat dibaca dari dua sudut pandang.
“Dari sisi positif, ini menunjukkan kesungguhan pemerintah. Wali Kota menghadirkan 21 pejabat sekaligus, artinya seluruh OPD yang berkaitan ‘turun gunung’. Ini bisa dimaknai bahwa isu yang dibawa mahasiswa dianggap serius dan lintas sektor, sehingga jawabannya juga harus komprehensif,” ujar Mukhlis.
Namun demikian, ia juga menyoroti adanya konteks yang tidak bisa diabaikan, terutama jika melihat dinamika aksi sebelumnya.
“Di sisi lain, ini juga menghadirkan kontras. Dalam beberapa aksi sebelumnya, massa tidak bertemu langsung dengan Wali Kota. Sekarang, wali kota justru hadir dengan formasi besar. Ini yang kemudian membuka tafsir kritis di publik,” katanya.
Menurut Mukhlis, perubahan tersebut dapat dimaknai sebagai respons terhadap tekanan yang berkembang.
“Bisa dibaca sebagai langkah reaktif, bukan responsif. Artinya, kesiapan itu baru muncul ketika tekanan publik membesar. Bahkan kalau mau lebih tajam, ini bisa dilihat sebagai tanda bahwa wali kota belum sepenuhnya matang, sehingga harus didampingi hampir seluruh pejabat tinggi yang ada di lingkungan Pemkot Tasikmalaya,” ucapnya.
PMII sendiri sebelumnya menyoroti stagnasi pembangunan Kota Tasikmalaya menjelang satu tahun kepemimpinan Wali Kota saat ini. Kritik juga diarahkan pada sejumlah janji politik yang dinilai belum terealisasi secara optimal, serta minimnya ruang dialog langsung dengan kepala daerah.
Konteks tersebut membuat audiensi kali ini menjadi berbeda. Jika sebelumnya ruang dialog terasa tertutup, kini justru dibuka dengan pendekatan yang jauh lebih luas dan terstruktur.
Mukhlis menambahkan, terlepas dari berbagai tafsir yang muncul, kualitas dialog tetap menjadi kunci utama dalam pertemuan tersebut.
“Yang paling penting bukan jumlah pejabatnya, tapi apakah dialognya benar-benar substansial. Publik akan melihat, ini forum penyelesaian atau hanya formalitas,” pungkasnya.
Audiensi ini pun menjadi momentum penting bagi kedua belah pihak. Mahasiswa mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, sementara wali kota memiliki kesempatan untuk menjelaskan arah kebijakan secara terbuka.
Lebih dari sekadar pertemuan, hari ini menjadi panggung bagi Wali Kota Tasikmalaya. Di hadapan publik kritis, ia diuji bukan hanya oleh isu yang disampaikan, tetapi juga oleh cara ia meresponsnya.
Apakah ia akan tampil sebagai pemimpin yang mampu menjawab langsung dengan arah yang jelas, atau memilih berbagi peran dengan jajaran pejabat yang mendampinginya. (AS)