lintaspriangan.com. BERITA CIAMIS. Pernyataan Ketua DPRD Ciamis, H. Nanang Permana, MH yang mengusulkan penghapusan Bantuan Sosial (Bansos) untuk kelembagaan dan organisasi, telah menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat.
Usulan tersebut telah memicu pro dan kontra di masyarakat, mengingat bansos selama ini dianggap menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.
Namun, dibalik wacana ini, ada satu isu lain yang justru dinilai lebih mendesak evaluasi terhadap anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, terutama hibah yang dialokasikan untuk media.
Salah seorang aktivis sosial dan pemerhati anggaran daerah, Muhammad Alif mempertanyakan logika dibalik usulan penghapusan bansos, sementara anggaran Pokir yang jauh lebih besar dan kurang transparan masih terus bergulir tanpa evaluasi berarti.
Wacana penghapusan bansos yang diusulkan Ketua DPRD Ciamis kini menjadi sorotan tajam, disatu sisi, usulan ini dianggap sebagai upaya untuk mengefisienkan anggaran.
“Disisi lain, publik bertanya-tanya mengapa anggaran Pokir, yang jumlahnya jauh lebih besar, tidak mendapatkan perhatian yang sama,” ujarnya, Kamis (16/01/2025).
Menurut Alif, dana Pokir DPRD harus tepat sasaran dan jelas tujuannya, termasuk yang dialokasikan untuk media. Jangan sampai dana ini turun begitu saja tanpa kejelasan, terutama terkait laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)-nya.
Dijelaskannya, dana hibah untuk media yang bersumber dari Pokir sering kali bermasalah dalam transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu Ia mendesak agar mekanisme pemberian hibah ini dijelaskan secara rinci, mulai dari dasar penilaian, alasan pemberian, hingga hasil yang diharapkan.
“Output dan outcome-nya harus jelas, apakah benar-benar bermanfaat untuk kepentingan Pemkab dan masyarakat,” ucap Alif.
Menurut Alif, masalahnya tidak hanya transparansi, tetapi juga pada pola distribusi anggaran. Alokasi anggaran hibah untuk media terkesan tidak merata. Sebagian besar anggaran hanya diberikan kepada segelintir media tertentu, tanpa mempertimbangkan kualitas atau dampak positif dari pemberitaan yang dihasilkan.
Ia juga menduga adanya pengkondisian yang menyebabkan anggaran tersebut hanya mengalir ke pihak-pihak tertentu. Hal ini dapat menjadi persoalan serius. Media-media di Ciamis jangan sampai dininabobokan oleh anggaran.
“Jika dibiarkan, independensi pemberitaan bisa terancam, dan sisi kritis media akan hilang. Selain itu, kesenjangan antar media lokal juga semakin lebar, karena hanya sebagian kecil yang mendapat kerjasama publikasi,” jelas Alif.
BACA JUGA: Sebagai Pusat Ibukota, Karang Taruna Galuh Wiyasa Harus Memiliki Motivasi
Alif mengajak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran media yang bersumber dari Pokir DPRD. Ia berharap evaluasi transparan dapat memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya.
“Jangan sampai anggaran ini digunakan untuk hal-hal yang tidak berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Alif juga menyoroti kebingungan yang dialami sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Ciamis dalam menjalankan proses pengadaan kerjasama publikasi media.
“Dananya berasal dari Pokir, tapi sering kali tidak disertai pedoman penggunaan yang jelas. Akibatnya, SKPD kebingungan dalam merealisasikannya,” ungkapnya.
Alif menyimpulkan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap anggaran Pokir, termasuk hibah untuk media, adalah langkah penting yang tidak bisa ditunda. Jika wakil rakyat ingin menghapus bansos dengan alasan efisiensi, maka mereka juga harus berani meninjau ulang anggaran lain yang lebih besar, lebih sensitif, dan lebih rawan disalahgunakan.
“Pada akhirnya, pertanyaan besar yang tersisa adalah: Apakah kebijakan ini benar-benar demi kepentingan masyarakat, atau justru untuk melindungi kepentingan segelintir pihak tertentu,” pungkasnya. (Engkus/lintaspriangan.com)