lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Upaya menjaga kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Ciamis kembali mendapat sorotan nasional melalui proses penilaian Harmony Award 2025 yang kini memasuki tahap uji kelayakan.
Namun bukan sekadar dokumen atau regulasi yang membuat Ciamis diperhitungkan, melainkan kekuatan kolaborasi masyarakat yang dinilai menjadi faktor pembeda.
Kabupaten Ciamis meraih Peringkat II Kategori Kinerja Terbaik Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten pada ajang Harmony Award 2025 yang digelar Kementerian Agama RI melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) di Hotel DoubleTree by Hilton Kemayoran, Jakarta, Jumat (28/11/2025) lalu.
Kepala Badan Kesbangpol Ciamis, Dr. R. Yadi Tisyadi, S.E., M.Si., mengatakan, harmoni di Ciamis dibangun lewat inovasi sosial dan keterlibatan aktif warga lintas agama, bukan bergantung pada besarnya anggaran daerah.
Meski hanya mengalokasikan dana sekitar Rp100 juta melalui Kesbangpol dan Rp80 juta dari pemda, program kerukunan tetap berjalan dinamis dan konsisten.
“Dengan gotong royong masyarakat, nilai kegiatannya jauh melampaui anggaran. Secara kualitas setara lebih dari satu miliar,” katanya, Selasa (02/12/2025).
Dijelaskan Yadi, sebagai bagian dari penilaian, tim FKUB Kementerian Agama mengunjungi Ciamis untuk memverifikasi dokumen sekaligus melihat langsung interaksi sosial warga.
Mereka berdialog dengan masyarakat Kampung Kerukunan, mengamati kegiatan lintas agama, hingga menggali pengalaman kelompok minoritas.
“Minoritas non-muslim hanya sekitar 0,98 persen, tetapi semuanya mengaku nyaman. Tim penilai berdialog secara independen, tanpa didampingi,” jelasnya.
BACA JUGA: Anugerah Proklim 2025, Ciamis Raih Dua Penghargaan
Menurutnya, Kampung Kerukunan yang telah ada sejak masa kolonial kini mendapat penguatan kelembagaan melalui SK Bupati dan program rutin pembinaan lintas agama.
“Program kreatif seperti Sekolah Duta Kerukunan, Duta Harmoni, hingga kegiatan lintas iman yang melibatkan pelajar SMP dan SMA menjadi fokus pembinaan karakter toleransi,” tandasnya.
Pemerintah daerah juga menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperluas cakupan program. Yadi menilai langkah tersebut sebagai investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
“Jumlah penduduk produktif tidak cukup.Tanpa pemahaman kerukunan dan wawasan kebangsaan, bonus demografi bisa jadi tantangan, bukan peluang,” tegasnya.
Menurut Yadi, keberagaman budaya dan agama yang dimiliki Ciamis ini menjadi modal sosial. “Perbedaan bukan untuk dihindari, tapi dikelola. Kerukunan adalah prasyarat bangsa yang maju, dan itu inti dari Harmony Award,” pungkasnya. (FSL)
