lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Pers Indonesia, seperti juga pers di belahan dunia lain, umumnya lahir dari rahim perjuangan. Karena itulah, selain fungsi informatif, edukatif dan persuasif, salah satu fungsi pers adalah sebagai social control. Keempat fungsi ini sudah menjadi takdir pers. Seperti juga fungsi yang dilekatkan pada eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Namanya takdir, tentu sulit dihindari, dan harusnya sudah saling memahami satu sama lain.
Namun memang, ketika salah satu pihak sedang menjalankan fungsinya, tak jarang pihak lain merasa terusik. Misal ketika eksekutif membuat prioritas pembangunan, pihak lain tak jarang menggerutu. Atau legislatif melaksanakan pengawasan, pihak lain merasa tertekan. Terlebih ketika yudikatif mengambil tindakan, tak jarang ada pihak yang langsung mengambil posisi berseberangan. Begitupun dengan pers. Ketika menjalankan fungsinya, pihak lain sangat sering bersikap abai, atau bukan mustahil mencibir karena sebenarnya tak berkenan.
Dua paragraf di atas sekedar prolog, tentang realitas yang dialami redaksi dua minggu ke belakang. Pihak redaksi mencoba berkomunikasi dengan Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Kami coba lewat jalur informal, sebagai sebuah jalur yang menurut berbagai teori manajemen modern dianggap sebagai jalur yang efektif untuk membangun solusi dan sinergi. Tapi sayangnya, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya memilih bungkam. Padahal, topik yang ingin kami diskusikan, berkaitan dengan hajat hidup warga Kabupaten Tasikmalaya. Kami beri sinyal, ada indikasi anggaran yang menguap tak jelas, sama sekali tak ada respon. Kalau seorang Ketua DPRD tidak punya minat pada isu-isu seperti ini, lalu isu apa yang sepantasnya dia minati?
Lalu dengan legilatif di DPRD Kota Tasikmalaya. Salah seorang anggota, yang sejujurnya kami anggap dekat, lagi-lagi bungkam ketika diajak silaturahmi untuk diskusi urusan kegelisahan rakyat. Tak habis fikir, kenapa fenomena seperti ini terus berulang. Saat belum dilantik begitu reaktif, bahkan terkadang proaktif. Usai dilantik, dihubungi saja seolah merasa terusik.
Tak hanya legislatif, pihak eksekutif pun bersikap serupa. Ada dua badan di lembaga pemerintahan daerah, yang satu di Kota Tasikmalaya, satu lagi di Kabupaten Tasikmalaya. Keduanya kami ajak komunikasi melalui surat. Metode korespondensi ini sengaja kami pilih, agar mereka punya keleluasaan waktu untuk membalas. Kan kalau diajak ketemu susah. Tapi sampai detik ini, sepi. Sama sekali tak ada respon. Padahal, topik yang disodorkan oleh Redaksi, adalah topik yang jadi leading sector di lembaga mereka. Redaksi mengajak kerja sama, mereka sediakan artikel, Lintas Priangan siapkan space dan rubriknya. Dan ini 100% gratis! Materi artikel tersebut tentu dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi ya begitulah, no respon.
Terakhir, ada satu pihak lagi yang kami coba akses di akhir pekan lalu, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, alias BPKAD Kota Tasikmalaya. Untuk lembaga yang satu ini, kami mengirim materi wawancara tertulis. Lagi-lagi, alasan kami mengirim secara tertulis, agar pihak narasumber memiliki keleluasan waktu dan tempat. Deadline-nya hari ini, Senin, tanggal 13 Januari 2025. Semoga yang satu ini, tidak seperti yang sebelumnya diceritakan.
Semoga saja, berharap punya pejabat yang responsif, tidak seperti merindu rembulan di tengah siang. Negara ini akan pesat berkembang, saat semua elemennya bisa bergandengan tangan. Jangan malah satu sama lain seperti ingin berperang. (Lintas Priangan).
