lintaspriangan.com, OPINI. Tasikmalaya sedang berada pada sebuah titik penting: memilih Ketua Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya periode yang akan datang. Di kalender pemerintahan, ini mungkin hanya tampak sebagai agenda rutin sekian tahunan. Tetapi bagi siapa pun yang memahami betapa seni memegang peran vital bagi peradaban, pemilihan ini jauh dari sekadar urusan administratif. Ada arah yang sedang dipertaruhkan, bukan hanya bagi Tasikmalaya, tetapi bagi denyut kebudayaan bangsa.
Delapan calon sudah berdiri di garis start, membawa visi, gagasan, dan strategi masing-masing. Namun pembicaraan di luar kerap hanya berkisar pada soal siapa yang paling dikenal, siapa yang paling sering tampil, atau siapa yang paling dekat dengan kekuasaan. Seolah jabatan ketua Dewan Kesenian adalah panggung kehormatan, yang hanya akan disibukkan dengan gunting pita, sambutan di atas podium, atau foto bersama wali kota.
Padahal jika menengok sejarah seni Indonesia, kita akan menemukan akar yang sama sekali tidak glamor. Seni di negeri ini tumbuh dalam badai perjuangan, bukan dari panggung berkarpet merah. Lukisan-lukisan perlawanan dibuat bukan di studio yang nyaman, melainkan di tengah ketegangan penjajahan, di dinding-dinding yang berteriak: “Merdeka atau Mati!”.
Seni di negeri ini menjadi ruh dalam lukisan di atas punggung kuda “Pangeran Diponegoro” karya Raden Saleh. Lukisan ini lebih dari sekadar karya seni, ia adalah seruan perlawanan moral. Atau karya fenomenal Henk Ngantung, “Memanah”, yang konon menjadi salah satu lukisan yang menginspirasi Sang Proklamator Soekarno dalam menegaskan karakter bangsa: bersikap tegap, fokus, dan siap melesat.
Seni di negeri ini, merasuk ke dalam relung-relung puisi berjudul “Karawang-Bekasi” karya Chairil Anwar. Bukan sekadar deretan kata, tapi ratapan sekaligus seruan untuk tidak melupakan harga sebuah kemerdekaan. Atau puisi “Pahlawan Tak Dikenal” yang menggambarkan bagaimana bangsa ini berdiri di atas pengorbanan manusia-manusia tanpa nama. Semua itu lahir bukan untuk memoles panggung seremoni, tetapi untuk menguatkan jiwa bangsa.
Inilah mengapa Dewan Kesenian tidak bisa diperlakukan semata sebagai lembaga lokal yang sibuk mengurus proposal kegiatan. Ia adalah simpul dari tali panjang perjuangan kebudayaan nasional. Jika seni di suatu kota padam, maka satu genting dari atap kebangsaan ikut runtuh. Apalagi hari ini, ketika musuh bangsa tidak lagi berseragam kolonial. Mereka datang dalam rupa yang lebih rapi: globalisasi yang mengikis identitas, westernisasi yang menyeragamkan selera, kapitalisasi yang menjadikan seni sebagai komoditas, serta korupsi dan kolusi yang menggerogoti idealisme dan membuat nilai budaya diperdagangkan secara menggila.
Ketua Dewan Kesenian yang terpilih nanti harus memiliki pandangan yang lebih jauh dari sekadar “program kerja”. Ia perlu memahami bahwa seni adalah benteng moral masyarakat. Ia harus mampu menjadi dirigen sebuah orkestra besar. Ia harus paiawai mengatur harmoni antara seni tradisi, modern, urban, kontemporer, tanpa kehilangan akar. Dirigen yang tidak silau oleh posisi, tidak terjebak dalam pujian, tidak terpeleset dalam permainan kekuasaan.
Dan tentu saja, ia harus memiliki ketegasan untuk menolak hal-hal yang dapat menurunkan martabat seni, meski tekanan datang dari berbagai sisi. Sebab seni tidak boleh dikorbankan demi kepentingan sesaat.
Pada akhirnya, kita kembali pada pesan lama yang sampai hari ini masih relevan:
“loba anu giruk
ruket jeung kompeni
niat jadi pangkat
katon kagorengan”
Dan di titik ini, pertanyaan yang paling jujur untuk kita semua adalah:
Apakah kita sedang mencari sekadara pemimpin dewan kesenian? atau dirigen handal untuk menjaga orkestrasi Ayang-Ayang Gung?
Penulis adalah Redaktur di Lintas Priangan.
