lintaspriangan.com, OPINI. Gelombang demonstrasi yang terjadi pada penghujung Agustus 2025 bukanlah sekadar riak-riak emosi sesaat. Aksi ini adalah cerminan dari akumulasi kekecewaan dan aspirasi masyarakat yang selama ini terabaikan. Unjuk rasa ini sebagai sinyal darurat yang harus dibaca secara saksama oleh para pemangku kebijakan. Karena pendekatan konvensional yang represif tidak akan menyelesaikan masalah, sebaliknya, justru akan memperburuk situasi dan menciptakan jurang ketidakpercayaan yang semakin dalam antara pemerintah atau dewan dengan rakyat. Maka diperlukan sebuah pendekatan yang out of the box, yang tidak hanya berfokus pada peredaman, tetapi juga pada resolusi yang proaktif dan humanis.
Menerjemahkan Suara Aksi
Para demonstran, terutama dari kalangan mahasiswa, tidak turun ke jalan tanpa alasan. Isu yang mereka angkat sangat beragam, mulai dari masalah ekonomi yang menghimpit, ketidakadilan sosial, hingga dugaan korupsi yang tak kunjung tuntas. Isu-isu ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga mencerminkan kegelisahan masyarakat secara luas terhadap tata kelola bernegara. Mengabaikan atau menstigma mereka sebagai pengganggu ketertiban adalah kesalahan fatal. Sebaliknya, kita harus melihat mereka sebagai barometer kesehatan demokrasi. Aksi-aksi ini adalah alarm yang menandakan bahwa ada yang tidak beres di tingkat akar rumput, di mana harapan dan realitas tidak lagi bertemu.
Pendekatan represif hanya akan menumbuhkan benih-benih perlawanan yang lebih besar. Sejarah telah membuktikan bahwa memadamkan api dengan kekerasan hanya akan membuatnya menyala kembali dengan bara yang lebih panas. Oleh karena itu, para penegak hukum, harus mengubah orientasi mereka dari mengamankan menjadi mengayomi. Personel di lapangan harus dibekali pemahaman komunikasi persuasif dan dialog, bukan hanya strategi pengendalian massa. Dialog langsung dengan koordinator aksi, mendengarkan tuntutan mereka, dan menjamin keamanan mereka dalam menyampaikan pendapat adalah langkah awal yang krusial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi hak warga negara, bukan membatasinya.
Solusi Responsif dan Proaktif
Untuk merespons situasi ini secara efektif, diperlukan kolaborasi yang sinergis dari berbagai pihak.
Pertama. Aparat Penegak Hukum tidak hanya mengayomi, tetapi juga harus peka terhadap isu-isu hukum yang menjadi tuntutan demonstran. Jika ada kasus-kasus hukum yang mandek atau dianggap tidak adil, segera dorong percepatan penyelesaiannya dengan penuh transparansi. Keadilan yang dirasakan masyarakat adalah obat terbaik untuk meredakan amarah massa. Ketika masyarakat melihat sistem hukum bekerja dengan adil, kepercayaan publik pun akan perlahan pulih.
Kedua. Komunikasi dua arah yang transparan adalah kunci. Eksekutif atau legislatif, harus secara jujur menyampaikan apa yang bisa dan tidak bisa mereka dilakukan. Janji yang realistis jauh lebih baik daripada janji manis yang tidak bisa ditepati. Selain itu, libatkan masyarakat secara aktif. Berikan data dan informasi yang akurat, sehingga narasi tidak hanya dikuasai oleh media sosial yang terkadang sarat dengan disinformasi. Transparansi adalah kunci untuk memerangi misinformasi dan membangun narasi yang konstruktif.
Mengubah Krisis Menjadi Momentum
Demonstrasi ini adalah momentum krusial bagi eksekutif dan legislatif untuk berbenah. Mereka bisa memilih untuk melihatnya sebagai ancaman yang harus ditumpas, atau sebagai peluang emas untuk merenovasi cara kerja pemerintahan dan dewan. Dengan pendekatan yang responsif, proaktif, dan humanis, kita tidak hanya akan meredam gelombang unjuk rasa saat ini, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan bangsa ini. Fondasi yang dibangun di atas dialog, transparansi, dan keadilan.
Buktikan bahwa pemerintah dan para wakil rakyat ini tidak hanya solid dalam menjaga kedamaian, tetapi juga responsif dalam mendengarkan dan melayani rakyat. Soliditas dalam melayani adalah bentuk keamanan yang paling hakiki, yang menciptakan kestabilan yang berkelanjutan bagi negeri ini. Waalua’alam bi ashowab.
[Diki Samani. Direktur Albadar Institute]
