Beranda blog Halaman 55

Website DPRD Kota Tasikmalaya Disuspend, Kok Bisa?

Admin Lintas Priangan
-
0
Website DPRD Kota Tasikmalaya Disuspend, Kok Bisa?

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Website resmi DPRD Kota Tasikmalaya dengan alamat dprd-tasikmalayakota.go.id terpantau tidak dapat diakses. Berdasarkan pengecekan pada Jumat (23/01/2026) sekitar pukul 08.30 WIB, laman tersebut menampilkan keterangan utuh sebagai berikut:

“Website Suspended
This website has been suspended.
If you are the owner of this website, please contact support.”

Pada layar juga tertera kode 503 Service Unavailable, yang umumnya menandakan layanan website untuk sementara dinonaktifkan dari sisi server atau penyedia hosting.

Penelusuran tambahan melalui data WHOIS menunjukkan bahwa domain dprd-tasikmalayakota.go.id masih berstatus aktif dan sah. Domain tersebut tercatat terdaftar sejak 11 Juli 2013 dan masa berlakunya baru akan berakhir pada 11 Juli 2026. Dengan demikian, gangguan akses bukan disebabkan oleh domain kedaluwarsa atau pencabutan domain oleh pemerintah pusat, melainkan lebih mengarah pada persoalan layanan hosting atau pengelolaan teknis website.

Daftar isi

Banjar-Ciamis Berani Pangkas Tunjangan DPRD, Apa Kabar Tasikmalaya?

Admin Lintas Priangan
-
0
Banjar-Ciamis Berani Pangkas Tunjangan DPRD, Apa Kabar Tasikmalaya?

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Langkah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis memang tidak spektakuler. Tidak ada seremoni, tidak pula dikemas sebagai pencitraan. Namun justru di situlah maknanya. Di saat banyak daerah masih berhati-hati menyentuh pos-pos sensitif, dua daerah ini mulai berani melakukan sesuatu yang jarang dilakukan: memotong langsung tunjangan DPRD.

Di Kota Banjar, pemangkasan tunjangan pimpinan DPRD menjadi sinyal awal bahwa krisis fiskal tidak lagi diperlakukan sebagai urusan birokrasi lapis bawah semata. ASN dan PPPK yang lebih dulu merasakan pemotongan TPP kini tidak sendirian. Langkah itu membuka ruang diskusi publik yang selama ini kerap dihindari: apakah wakil rakyat siap ikut menanggung konsekuensi krisis yang sama?

Data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2025 atas LKPD Kota Banjar Tahun Anggaran 2024 menunjukkan, belanja gaji dan tunjangan DPRD dianggarkan sebesar Rp16,05 miliar, dengan realisasi sekitar Rp14,65 miliar untuk 30 anggota DPRD. Angka ini menegaskan bahwa tunjangan DPRD bukan pos kecil, dan karenanya wajar jika publik menaruh perhatian besar ketika wacana efisiensi digaungkan. Angka ini sebenarnya relatif di bawah daerah lain di Priangan Timur, tapi semangat untuk bersama-sama menghadapi krisis mendorong Kota Banjar mengambil kebijakan berani.

Baca juga: Tunjangan DPRD Kota Banjar Dipangkas, Daerah Lain?

Sementara itu di Kabupaten Ciamis, langkah yang diambil bahkan lebih jauh. Penurunan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dari kategori tinggi ke sedang dijadikan dasar untuk memangkas Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) anggota dan pimpinan DPRD. Anggota DPRD kini menerima Rp10,5 juta per bulan sebelum pajak, turun Rp4,2 juta dari sebelumnya. Pimpinan DPRD mengalami pengurangan lebih besar, dengan total pemangkasan mencapai Rp8,4 juta per bulan. Kebijakan ini berlaku sejak Januari 2026 dan disepakati secara internal, bersamaan dengan pemotongan TPP ASN sebesar 10 persen.

Menurut Sekretaris Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif (SWAKKA), Asep Ishak, langkah yang diambil Banjar dan Ciamis patut diapresiasi karena menyentuh inti persoalan, bukan sekadar permukaannya. Dalam wawancara Kamis malam (22/01/2026), Asep menilai bahwa selama ini banyak daerah mengusung narasi efisiensi, tetapi keberaniannya berhenti pada pos-pos yang relatif aman secara politik, seperti perjalanan dinas atau penyesuaian pokok pikiran dewan.

Baca juga: Mulai Tahun 2026, Pendapatan Anggota DPRD Ciamis Turun Rp 4,2 Juta

Dalam praktiknya, kata Asep, pemangkasan perjalanan dinas kerap bersifat simbolik. Sementara pokok pikiran dewan, kerapkali jadi anggaran yang strukturnya sulit dibaca di lapangan. “Begitu menyentuh tunjangan, itu bukan lagi soal administrasi. Itu soal kemauan berbagi beban,” ujarnya Asep.

Ia menekankan, di tingkat nasional pun, daerah yang berani memangkas tunjangan DPRD masih sangat sedikit. Karena itu, Banjar dan Ciamis bisa dibaca sebagai pengecualian, sebagai inspirator. Justru dari pengecualian inilah publik dapat mengukur siapa yang benar-benar memiliki sense of crisis, dan siapa yang diam-diam masih ingin nyaman berdiri di luar lingkaran pengorbanan.

Konteks inilah yang membuat sorotan publik mulai mengarah ke daerah lain, termasuk Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Di tengah tekanan fiskal yang juga dirasakan di dua daerah ini, muncul pertanyaan wajar: apakah Tasikmalaya akan mengambil langkah serupa, atau memilih bertahan pada pola efisiensi yang tidak menyentuh langsung tunjangan wakil rakyat?

Asep menilai, isu ini bukan soal meniru mentah-mentah kebijakan daerah lain. Setiap daerah memiliki struktur fiskal dan kemampuan keuangan yang berbeda. Namun secara moral, keberanian Kota Banjar dan Ciamis setidaknya menghadirkan cermin. Ketika ASN, PPPK, dan sektor pelayanan publik diminta menyesuaikan diri, publik berharap wakil rakyat tidak sekadar menjadi pengamat krisis.

“Sense of crisis tidak diukur dari pernyataan, tapi dari keputusan,” kata Asep menegaskan dalam wawancara tersebut. Baginya, keputusan menyentuh tunjangan DPRD adalah bentuk keteladanan paling konkret dalam situasi fiskal yang tidak ideal.

Pada akhirnya, langkah Kota Banjar dan Ciamis bukan soal siapa paling berkorban, melainkan siapa yang lebih dulu memberi contoh. Dan dari dua daerah ini, pesan itu seharusnya bergema ke daerah-daerah di sekitarnya.

“Dalam konteks bernegara, seharusnya keteladanan itu dimulai dari mereka yang paling dekat dengan kekuasaan,” pungkas Asep. (HS)

Tim Seleksi Catat Empat Pendaftar Calon Pimpinan BAZNAS Ciamis

Admin Lintas Priangan
-
0
Tim Seleksi Catat Empat Pendaftar Calon Pimpinan BAZNAS Ciamis

Lintas Priangan, BERITA CIAMIS – Proses seleksi terbuka Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis Tahun 2026 terus berjalan. Hingga hari keempat masa pendaftaran, Tim Seleksi (Timsel) telah menerima empat pendaftar yang dinilai memenuhi persyaratan awal.

Adapun keempat Calon Ketua BAZNAS Kabupaten Ciamis yang telah resmi mendaftar, yaitu, Ahmad Aos Abdul Azis, S.E. Sy., Drs. Syarif Nurhidayat, M.Si., Mamad Ahmad Solihin dan Dr. H. Wasdi, M.Si.

“Alhamdulillah, sampai hari keempat ini sudah ada empat pendaftar. Namun masa pendaftaran masih dibuka sesuai jadwal, sehingga peluang bagi masyarakat yang memenuhi kriteria masih terbuka luas,” kata Ketua Tim Seleksi Calon Ketua BAZNAS Kabupaten Ciamis, KH. Dr. Fadlil Yani Ainusyamsi, MBA., M.Ag., yang akrab disapa Ang Icep, Kamis (22/01/2026).

Ia menjelaskan, Tim Seleksi berkomitmen menjalankan seluruh tahapan seleksi secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel.
Proses ini tidak sekadar bersifat administratif, melainkan bagian dari ikhtiar untuk menjaring figur terbaik yang mampu mengelola zakat secara amanah dan berdampak bagi masyarakat.

“Pimpinan BAZNAS ke depan harus memiliki kapasitas, integritas, dan dedikasi tinggi. Zakat bukan hanya soal penghimpunan, tetapi juga pengelolaan yang profesional serta pendistribusian yang memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan umat,” jelasnya.

Menurutnya, calon Ketua BAZNAS diharapkan memiliki kompetensi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta mampu merumuskan visi, misi, dan program kerja yang terukur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Selain itu calon pimpinan juga harus bersedia bekerja penuh waktu dan siap melepaskan jabatan lain apabila terpilih, baik sebagai PNS maupun pegawai BUMN/BUMD, demi menjaga fokus dan profesionalisme,” ungkapnya.

Ang Icep juga mengimbau para tokoh masyarakat, akademisi, ulama, dan praktisi zakat yang memenuhi persyaratan untuk turut berpartisipasi dalam proses seleksi ini.

“Semakin banyak kandidat yang mendaftar, semakin besar peluang kami untuk memilih pimpinan BAZNAS yang amanah, kompeten, dan visioner,” ujarnya.

Ang Icep berharap, proses seleksi ini dapat menghasilkan pimpinan BAZNAS Kabupaten Ciamis yang kredibel dan berintegritas, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Kami berharap ketua Baznas Ciamis terpilih juga harus bisa mengoptimalkan pengelolaan dan pendistribusian zakat secara efektif, transparan, dan tepat sasaran demi pemberdayaan umat yang berkelanjutan,” pungkasnya. (FSL)

MBG Kota Tasikmalaya Dinilai Belum Selaras dengan Penguatan Pangan Lokal

Admin Lintas Priangan
-
0
MBG Kota Tasikmalaya Dinilai Belum Selaras dengan Penguatan Pangan Lokal

Lintas Priangan, BERITA TASIKMALAYA – Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai membawa dampak positif bagi masyarakat, mulai dari penurunan stunting, peningkatan kualitas gizi anak, hingga penciptaan lapangan kerja baru. Namun di Kota Tasikmalaya, implementasi program ini dinilai belum sepenuhnya selaras dengan penguatan pangan dan ekonomi lokal.

Sorotan tersebut disampaikan Bais, Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Tasikmalaya. Ia menegaskan, dukungan terhadap MBG Kota Tasikmalaya tidak berarti menutup mata terhadap berbagai celah kebijakan yang berpotensi menggerus manfaat ekonomi bagi pelaku pangan lokal.

Dampak Positif Ada, Implementasi Perlu Dibenahi

Bais menyatakan, secara prinsip HMI mendukung penuh Program MBG karena manfaatnya nyata bagi masyarakat. Program ini berkontribusi menekan stunting dan meningkatkan gizi anak, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di tingkat daerah. Namun, ia menilai pelaksanaan di lapangan masih jauh dari ideal.

Salah satu masalah krusial terletak pada pola pengadaan bahan pangan dapur MBG. Menurut Bais, pemanfaatan Pasar Induk Cikurubuk sebagai pusat distribusi pangan lokal belum berjalan optimal. Banyak dapur MBG masih mengandalkan pemasok langsung yang kerap berasal dari luar Kota Tasikmalaya.

“Kami mendukung penuh Program MBG karena manfaatnya sangat nyata. Tapi dalam praktiknya, pemanfaatan pasar lokal seperti Cikurubuk belum maksimal,” ujar Bais.

Pasar Induk Cikurubuk Belum Jadi Tulang Punggung MBG

Kondisi tersebut berdampak langsung pada minimnya perputaran ekonomi lokal. Pasar Induk Cikurubuk, yang seharusnya menjadi simpul utama pasokan bahan pangan MBG Kota Tasikmalaya, belum merasakan efek signifikan dari program nasional tersebut.

Bais juga menyoroti keterbatasan ketersediaan bahan pangan lokal di pasar tersebut. Padahal, petunjuk teknis Program MBG menegaskan pengadaan pangan harus mengutamakan pasar dan petani terdekat demi memperkuat ketahanan pangan daerah.

Ia mengingatkan pernyataan Wali Kota Tasikmalaya saat mendampingi kunjungan Wakil Presiden ke Pasar Induk Cikurubuk. Saat itu, Wali Kota menyebut sebagian besar komoditas pangan yang beredar di pasar tersebut berasal dari wilayah Priangan Timur, bukan dari dalam Kota Tasikmalaya.

“Fakta ini menjadi catatan penting. Kalau bahan pangan lokal terbatas, dampak ekonomi MBG untuk warga Tasikmalaya otomatis tidak maksimal,” tegas Bais.

Visi Kota dan Tantangan Swasembada Pangan

Lebih jauh, Bais menilai visi Kota Tasikmalaya sebagai kota industri dan perdagangan termaju belum sepenuhnya selaras dengan karakter wilayah yang cenderung agraris. Mayoritas masyarakat Tasikmalaya masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

Menurutnya, dorongan pergeseran ekonomi menuju industri tanpa kesiapan sumber daya manusia berisiko menimbulkan persoalan sosial baru. Visi tersebut juga dinilai kurang sejalan dengan agenda swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden.

Keterbatasan lahan pertanian, menurunnya minat bertani, serta alih fungsi lahan menjadi tantangan serius. Kondisi ini berimplikasi langsung pada kemampuan daerah menopang MBG Kota Tasikmalaya secara mandiri.

Bais mendorong Pemkot Tasikmalaya segera melakukan pendalaman data melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Pemerintah perlu memetakan potensi produksi, peluang surplus, serta strategi penguatan pasokan pangan lokal.

“Tanpa langkah strategis, Program MBG hanya akan jadi konsumsi rutin, bukan alat penguat ketahanan pangan dan ekonomi lokal,” pungkasnya. (AS)

Wabup Asep Pimpin Rapat Sekolah Rakyat di Kabupaten Tasikmalaya

Admin Lintas Priangan
-
0
Wabup Asep Pimpin Rapat Sekolah Rakyat di Kabupaten Tasikmalaya

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi memimpin Rapat Koordinasi Sekolah Rakyat, Rabu (21/1/2026). Pertemuan yang digelar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya ini difokuskan pada penyamaan arah kebijakan, kesiapan pelaksanaan, dan pembagian peran antar perangkat daerah untuk memastikan program Sekolah Rakyat berjalan efektif dan tepat sasaran bagi kelompok rentan.

Rapat itu menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten ingin menjadikan Sekolah Rakyat bukan sekadar program proyek tahunan, tetapi instrumen kebijakan untuk memperluas akses pendidikan—khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu—melalui kolaborasi lintas OPD, perencanaan matang, dan penguatan sumber daya. Pernyataan ini sejalan dengan tujuan rapat yang menempatkan sinergi antar-perangkat daerah sebagai kunci keberhasilan implementasi di lapangan.

Baca juga: Soroti Anak Tidak Sekolah di Tasikmalaya, Ini Perintah Wakil Bupati

Mengapa ini penting untuk Tasikmalaya?
Ketimpangan akses pendidikan adalah masalah nyata yang membutuhkan jawaban operasional: bila program hanya dikelola parsial oleh satu dinas tanpa koordinasi, upaya pemerataan rawan terhambat. Dengan Wabup turun langsung memimpin koordinasi, sinyal yang dikirim Pemkab adalah: sekolah rakyat harus direncanakan untuk mencapai sasaran—anak rentan dan wilayah tertinggal—bukan hanya untuk pencapaian angka administratif.

Sedikit konteks: apa itu Sekolah Rakyat?
Secara nasional, Sekolah Rakyat muncul sebagai inisiatif pendidikan berbasis komunitas yang mendapat perhatian pemerintah pusat dan dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan layanan pendidikan yang lebih terintegrasi. Program ini ditempatkan sebagai bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan dan menyediakan layanan mulai dari pendidikan formal/nonformal sampai dukungan asrama dan kebutuhan dasar di beberapa model implementasinya.

Lebih jauh, konsep “Sekolah Rakyat” dapat dilihat sebagai bagian dari spektrum pendidikan nonformal dan pusat pembelajaran komunitas (community learning centres) yang dikaji UNESCO dan Kementerian terkait: institusi pembelajaran yang lahir dari kebutuhan lokal, memberi ruang belajar di luar jalur formal, serta menyesuaikan program dengan kebutuhan komunitas—mulai keaksaraan, keterampilan hidup, hingga program kesejahteraan yang melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini menekankan partisipasi masyarakat dan keterpaduan layanan.

Apa yang mesti diperhatikan ke depan oleh Pemkab Tasikmalaya?

  1. Targeting berbasis data — verifikasi keluarga sasaran melalui data terpadu agar sumber daya tepat guna.
  2. Peran OPD jelas — pendidikan, sosial, kesehatan, dan dinas terkait harus punya peran terukur agar layanan asrama, makanan, dan pembelajaran tak terputus.
  3. Monitoring & akuntabilitas — indikator kinerja dan mekanisme pelaporan supaya program tidak berhenti di notulen rapat.
  4. Keterlibatan masyarakat — komunitas lokal dan tokoh pendidikan perlu dilibatkan supaya Sekolah Rakyat melekat dan berkelanjutan.

Inisiatif Sekolah Rakyat di Kabupaten Tasikmalaya punya potensi besar bila dirancang dengan data, dibackup kolaborasi OPD, dan diawasi secara ketat. Rapat yang dipimpin Wabup Asep bukan sekadar seremoni—ini merupakan momentum untuk mengubah retorika pemerataan menjadi operasi di lapangan. Kalau semua pihak “kompak kerja”, bukan tidak mungkin anak-anak dari keluarga paling rentan di Tasikmalaya benar-benar merasakan perubahan nyata.

Banyak Lowongan Kerja di Garut Nih, Segera Cek!

Admin Lintas Priangan
-
0
Banyak Lowongan Kerja di Garut Nih, Segera Cek!

lintaspriangan.com, BERITA GARUT. Kabar baik bagi pencari kerja di Kabupaten Garut dan sekitarnya. PT Pratama Abadi Industri JX2 Garut saat ini membuka sejumlah lowongan kerja untuk berbagai posisi, mulai dari level operator hingga program pengembangan manajemen. Informasi lowongan tersebut tercantum dalam laman karier resmi perusahaan.

PT Pratama Abadi Industri merupakan perusahaan manufaktur sepatu atletik yang berdiri sejak tahun 1989. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu produsen sepatu dengan sejarah panjang di Indonesia dan memproduksi sepatu atletik untuk brand global. Saat ini, PT Pratama Abadi Industri memiliki beberapa fasilitas pabrik, yakni Factory Serpong (IR) sebagai head office, Factory Sukabumi (JX), Factory Brebes (PM), dan Factory Garut (JX2).

Cabang PT Pratama Abadi Industri JX2 Garut merupakan unit ke-3 dari Pratama Group yang berdiri pada September 2020. Perusahaan ini didukung oleh mesin berteknologi modern serta sumber daya manusia berpengalaman, dengan total jumlah karyawan lebih dari 10.000 orang di seluruh unit.

Perusahaan mengusung visi “Menjadi Perusahaan Sepatu Kelas Dunia” dengan misi “Menjadi badan usaha yang berkelanjutan dan memberikan produk yang premium.”

Daftar Lowongan Kerja

Berdasarkan informasi yang tersedia, terdapat enam posisi yang saat ini dibuka, dengan penempatan di Garut, Jawa Barat.

1. Team Leader Embroidery
Batas akhir pendaftaran: 31 Januari 2026.
Kualifikasi meliputi pendidikan minimal SMA/SMK sederajat, pengalaman minimal satu tahun sebagai Team Leader Embroidery di perusahaan manufaktur sepatu, memahami proses produksi sepatu khususnya embroidery, serta memiliki kemampuan kepemimpinan, analisis masalah, dan pengambilan keputusan.

Tugas utama meliputi pengaturan penempatan tim (line balancing), pengawasan komponen produksi, penyusunan strategi pencapaian target, pelaksanaan program perusahaan, evaluasi kinerja tim, serta pemberian penguatan motivasi kerja.

2. Waste Staff
Batas akhir pendaftaran: 26 Januari 2026.
Pendidikan minimal S1, diutamakan jurusan Teknik Lingkungan, Teknik Industri, atau Manajemen. Kandidat diharapkan memahami proses industri, pengelolaan limbah, analisis data, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

Tugas meliputi pengaturan jadwal pengelolaan limbah, pelaksanaan program lingkungan, pemantauan performa pengelolaan limbah, serta penyusunan laporan dan evaluasi program lingkungan.

3. IE Staff (Industrial Engineering)
Batas akhir pendaftaran: 31 Januari 2026.
Pendidikan minimal S1 Teknik Industri. Posisi ini terbuka bagi fresh graduate, dengan pengalaman magang menjadi nilai tambah. Kandidat diharapkan memahami proses manufaktur, line balancing, perencanaan produksi, dan analisis produktivitas.

Tugas utama meliputi analisis efisiensi dan produktivitas tenaga kerja, penyusunan laporan analisis, koordinasi dengan bagian produksi, serta dukungan kegiatan perbaikan berkelanjutan.

4. Management Development Program (MDP)
Batas akhir pendaftaran: 31 Januari 2026.
Pendidikan minimal D3, dengan latar belakang Teknik Mesin, Teknik Industri, atau Manajemen. Program ini terbuka bagi fresh graduate maupun profesional dengan pengalaman kerja hingga dua tahun.

MDP merupakan program pembelajaran terstruktur yang mencakup pelatihan di tempat kerja dan pendampingan langsung oleh profesional berpengalaman untuk membangun kompetensi kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

5. QA Staff
Batas akhir pendaftaran: 17 Februari 2026.
Pendidikan minimal D3 Bahasa Inggris, Manajemen, atau Teknik Industri. Kandidat diharapkan mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris, menguasai Microsoft Office, serta memahami dasar quality control, quality assurance, dan proses manufaktur.

Tugas meliputi pelaksanaan audit kualitas, sequence check, pembuatan laporan hasil audit dan pelatihan kualitas, serta pelaksanaan quality campaign.

6. QA Team Member
Batas akhir pendaftaran: 20 Februari 2026.
Pendidikan minimal SMA/SMK sederajat. Pengalaman di bidang QA atau QC di perusahaan sepatu menjadi nilai tambah.

Tugas utama meliputi pemeriksaan kualitas produk sesuai standar perusahaan serta koordinasi dengan tim produksi dan QA untuk menjaga konsistensi kualitas dan kelancaran proses produksi.

Perusahaan menyatakan bahwa penyandang disabilitas dipersilakan melamar untuk seluruh posisi yang tersedia.

Imbauan Waspada Penipuan

PT Pratama Abadi Industri JX2 juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen perusahaan. Seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya apa pun dan perusahaan tidak pernah bekerja sama dengan pihak perantara.

Informasi lowongan kerja hanya diumumkan melalui kanal resmi perusahaan, seperti LinkedIn, JobStreet, Glints, Instagram @pratamajx2, dan website karier resmi. Informasi panggilan serta hasil seleksi hanya disampaikan melalui email resmi rekrutmen dan nomor kontak resmi perusahaan, yakni 085352812232 dan 081296354148.

Bagi pencari kerja di Garut, lowongan ini menjadi peluang untuk berkarier di industri manufaktur berskala besar. Namun, masyarakat diimbau untuk selalu memastikan sumber informasi resmi dan tidak mudah percaya pada pihak yang meminta imbalan dalam proses rekrutmen.

Info lengkap dan pendaftaran silahkan kkik tautan halaman: PRATAMAJX2 (HS)

Soroti Anak Tidak Sekolah di Tasikmalaya, Ini Perintah Wakil Bupati

Admin Lintas Priangan
-
0
Soroti Anak Tidak Sekolah di Tasikmalaya, Ini Perintah Wakil Bupati

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, menaruh perhatian serius terhadap persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih ditemukan di sejumlah wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Isu tersebut menjadi penekanan utama saat ia melaksanakan pembinaan dan pengawasan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tasikmalaya, yang berlangsung di Aula Disdikbud, Rabu (21/1/2026).

Dalam forum internal yang dihadiri jajaran struktural Disdikbud tersebut, Wakil Bupati Tasikmalaya menegaskan bahwa pendataan ATS tidak boleh dipandang sebagai rutinitas administratif semata. Menurutnya, data ATS harus benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan, karena dari sanalah arah kebijakan pendidikan daerah akan ditentukan.

“Pendataan Anak Tidak Sekolah harus dilakukan secara serius dan menyeluruh. Jangan sampai masih ada anak-anak di Tasikmalaya yang tercecer dari sistem pendidikan hanya karena lemahnya pendataan,” menjadi pesan kunci yang disampaikan Wakil Bupati dalam arahannya.

Kegiatan pembinaan ini dibuka oleh Plt Kepala Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya, Edi Ruswandi Hidayatuloh, yang sekaligus memperkenalkan seluruh pegawai struktural di lingkungan Disdikbud. Momen tersebut dimanfaatkan Wakil Bupati untuk langsung menyampaikan penekanan substansi, bukan sekadar seremonial perkenalan.

Selain soal ATS, Wakil Bupati Tasikmalaya juga menyoroti pentingnya pendidikan karakter dan penguatan mental peserta didik. Ia menilai, tantangan dunia pendidikan saat ini tidak hanya soal capaian akademik, tetapi juga pembentukan sikap, etika, dan daya tahan mental siswa dalam menghadapi perubahan sosial yang semakin cepat.

Menurutnya, sekolah tidak cukup hanya mencetak siswa yang pintar secara kognitif, tetapi juga harus mampu membentuk karakter yang kuat dan mental yang sehat. Karena itu, peran Disdikbud menjadi sangat strategis dalam memastikan kebijakan pendidikan berjalan seimbang antara akademik dan karakter.

Baca juga: Wabup: Data Anak Putus Sekolah di Tasikmalaya Harus Divalidasi

Dalam arahannya, Wakil Bupati juga mengingatkan seluruh pegawai Disdikbud agar senantiasa menjaga marwah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Ia menekankan bahwa aparatur pendidikan adalah wajah pelayanan publik di bidang pendidikan, sehingga profesionalisme dan integritas menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

“Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pendidikan adalah sektor yang langsung dirasakan dampaknya oleh warga, jadi jangan sampai ada keluhan soal sikap, kinerja, maupun layanan,” pesannya.

Penegasan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Pemkab Tasikmalaya ingin memastikan sektor pendidikan berjalan lebih responsif terhadap persoalan di lapangan, khususnya menyangkut anak-anak yang berisiko putus sekolah atau tidak terdata dalam sistem pendidikan formal.

Dengan penekanan pada pendataan Anak Tidak Sekolah di Tasikmalaya, penguatan pendidikan karakter, serta peningkatan kualitas layanan Disdikbud, Pemkab Tasikmalaya berharap tidak ada lagi anak yang tertinggal dari hak dasarnya untuk memperoleh pendidikan. Isu ATS pun kini bukan sekadar angka di laporan, melainkan menjadi perhatian langsung pimpinan daerah untuk ditangani secara lebih serius dan terarah. (HS)

Peredaran Narkoba di Tasikmalaya Kian Marak Lewat Medsos dan COD

Admin Lintas Priangan
-
0
Peredaran Narkoba di Tasikmalaya Kian Marak Lewat Medsos dan COD

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Peredaran narkoba di Kota Tasikmalaya tak lagi bergerak di lorong gelap atau transaksi sembunyi-sembunyi. Ia kini hadir terang-terangan di layar ponsel, menyusup lewat media sosial, lalu berpindah tangan dengan sistem cash on delivery (COD). Pola baru ini terungkap setelah Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota membongkar sejumlah kasus penyalahgunaan narkotika dan obat keras sepanjang Januari 2026.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangani lima kasus berbeda, mulai dari narkotika jenis sabu, narkotika sintetis seperti tembakau gorila, hingga penyalahgunaan obat keras sediaan farmasi. Total lima orang tersangka diamankan, dengan peran beragam—kurir, pengedar, hingga penjual. Barang bukti yang disita pun bukan jumlah kecil, menandakan peredaran ini bukan sekadar coba-coba, melainkan sudah berjalan sebagai pola.

Pola Bergeser, Risiko Membesar

Yang membuat kasus ini layak dicermati lebih dalam bukan hanya jumlah tersangka atau berat barang bukti, melainkan pergeseran modus. Media sosial menjadi etalase, sementara COD berfungsi sebagai jalur distribusi. Praktis, cepat, dan—jika lengah—nyaris tanpa jejak. Pola ini membuat narkoba semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari warga, terutama generasi muda yang akrab dengan transaksi digital.

Wilayah yang terungkap pun tersebar di sejumlah kecamatan di Kota Tasikmalaya. Ini memberi sinyal bahwa peredaran narkoba tidak terkonsentrasi di satu titik tertentu. Ia menyebar, adaptif, dan mengikuti ritme kota. Dalam konteks ini, Tasikmalaya tak bisa lagi dipandang sebagai daerah yang “aman-aman saja”.

Peran Warga Jadi Kunci

Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Transaksi mencurigakan yang terendus warga menjadi pintu masuk bagi aparat untuk melakukan penyelidikan hingga penangkapan. Fakta ini menegaskan satu hal penting: perang melawan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan polisi, tetapi membutuhkan kepekaan sosial warga di sekitarnya.

Polres Tasikmalaya Kota sendiri menegaskan bahwa selain penindakan hukum, langkah preventif tetap dikedepankan. Edukasi, imbauan, dan ajakan kepada masyarakat untuk aktif melapor terus dilakukan, termasuk melalui layanan hotline kepolisian.

Alarm untuk Kota Santri

Julukan kota santri dan kota pendidikan yang melekat pada Tasikmalaya justru membuat fenomena ini terasa ironis. Ketika narkoba masuk lewat media sosial dan transaksi COD, ia tak hanya melanggar hukum, tetapi juga menggerogoti fondasi sosial secara perlahan.

Kasus-kasus yang terungkap di awal 2026 ini seharusnya menjadi alarm bersama. Bahwa peredaran narkoba di Tasikmalaya bukan sekadar isu kriminal, melainkan persoalan sosial yang menuntut kewaspadaan kolektif. Jika pola ini dibiarkan, bukan tak mungkin peredarannya akan semakin masif—dan semakin sulit dikendalikan. (HS)

Internet Gratis Kota Banjar Distop: Efisiensi atau Cari Gampang?

Admin Lintas Priangan
-
0
Internet Gratis Kota Banjar Distop: Efisiensi atau Cari Gampang?

lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Keputusan Pemerintah Kota Banjar menghentikan layanan Internet Gratis Kota Banjar di ruang-ruang publik memantik tanya. Kepala Dinas Kominfo Kota Banjar, Asep Mulyana, menyebut langkah itu sebagai dampak efisiensi anggaran. Pernyataan ini disampaikan ke sejumlah media pada pertengahan Januari 2026, dan sejak itu beredar luas.

Masalahnya bukan pada kejujuran alasan, tapi pada ketepatan logika. Efisiensi yang dimaksud ini benar-benar kebijakan pusat, atau sekadar jalan paling mudah di level daerah?

16 Pos yang Dipangkas, Internet Publik Tidak Termasuk

Pemerintah pusat melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 telah mengatur secara rinci pos-pos belanja yang harus diefisiensi. Ada 16 item yang dipangkas, mulai dari alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat dan seminar, perjalanan dinas, jasa konsultan, hingga belanja percetakan dan souvenir.

Daftar itu jelas dan terang. Yang dipangkas adalah belanja birokratis, bukan layanan publik strategis.

Di dalamnya tidak ada perintah mematikan layanan internet gratis di alun-alun, taman kota, atau ruang publik lainnya. Tidak ada juga mandat untuk menghentikan akses informasi warga atas nama penghematan.

Kalau efisiensi dimaknai sebagai “yang gampang dimatikan dulu”, maka logika kebijakan sedang tersesat. Internet publik bukan acara seremonial. Bukan pula rapat. Ia adalah layanan dasar di era digital, tempat warga mengakses informasi, belajar, bekerja, bahkan sekadar mengurus kebutuhan sehari-hari.

Efisiensi seharusnya menuntut ketelitian, bukan sekadar keputusan cepat.

Halaman berikutnya: Memangkas Pemborosan atau Menghentikan Layanan?

Kawasan Rebana On, Tasikmalaya Jadi Penonton?

Admin Lintas Priangan
-
0
Kawasan Rebana On, Tasikmalaya Jadi Penonton?

lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Kawasan Metropolitan Rebana kini benar-benar “on”. Ia bukan lagi sekadar konsep di atas kertas, melainkan proyek strategis yang sedang berjalan dan perlahan membentuk arah baru pembangunan Jawa Barat. Rebana dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industri dan logistik, dengan cakupan tujuh kabupaten/kota: Subang, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon. Dalam kawasan ini, pemerintah menyiapkan tiga belas Kawasan Peruntukan Industri dengan total luas sekitar 43.912,94 hektare, menandai skala industrialisasi yang serius dan jangka panjang.

Pengembangan Rebana ditopang oleh infrastruktur strategis yang selama ini menjadi kunci daya saing wilayah. Pelabuhan Patimban di Subang, Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Tol Cipali dan Tol Cisumdawu, jalur Pantura, hingga Pelabuhan Cirebon membentuk satu jejaring konektivitas yang saling terhubung. Infrastruktur ini menjadikan Rebana bukan hanya kawasan industri, tetapi juga simpul logistik yang dirancang untuk melayani pergerakan barang dan manusia dalam skala regional hingga nasional.

Selain pertumbuhan ekonomi, Rebana juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini terlihat dari penggunaan Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator penting dalam pengembangan kawasan. Data IPM 2025 menunjukkan beberapa daerah di Rebana telah berada di atas atau mendekati rata-rata Jawa Barat yang berada di angka 75,9. Kota Cirebon, misalnya, mencatat IPM 78,99, sementara Sumedang berada di angka 75,5. Fakta ini memperlihatkan bahwa Rebana tidak hanya mengejar investasi dan industri, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tasikmalaya Jadi Penonton?

Di tengah laju Kawasan Rebana yang kian nyata, posisi Tasikmalaya sebagai pusat Priangan Timur patut dipertanyakan. Secara administratif, Tasikmalaya tidak termasuk dalam Kawasan Rebana. Fakta ini tampak sederhana, namun membawa implikasi kebijakan yang tidak kecil. Dalam pola pembangunan berbasis kawasan prioritas, perhatian pemerintah—baik dari sisi anggaran, infrastruktur, maupun promosi investasi—cenderung mengalir ke wilayah yang telah ditetapkan sebagai motor pertumbuhan.

Ketika Rebana menjadi pusat gravitasi baru ekonomi Jawa Barat, muncul risiko bahwa wilayah di luar kawasan tersebut akan tertinggal dalam arus utama pembangunan. Tasikmalaya berpotensi terdorong ke posisi sebagai wilayah penyangga pasif, terutama sebagai pemasok tenaga kerja bagi kawasan industri Rebana, sementara nilai tambah ekonomi, investasi, dan perputaran modal terjadi di tempat lain. Pola seperti ini lazim terjadi di sekitar kawasan industri besar apabila daerah penyangga tidak memiliki strategi penguatan ekonomi sendiri.

Di sisi lain, terdapat perbedaan orientasi ekonomi yang cukup mencolok. Rebana bergerak dengan fokus industri, logistik, dan manufaktur, sementara Tasikmalaya selama ini bertumpu pada sektor jasa, UMKM, perdagangan lokal, pendidikan, dan keagamaan. Tanpa konektivitas kebijakan yang dirancang secara sadar, kedua jalur ekonomi ini berpotensi berjalan sendiri-sendiri. Rebana melaju dengan kecepatannya, sementara Tasikmalaya berisiko tertinggal, bukan karena kekurangan potensi, tetapi karena tidak terhubung dalam peta besar pembangunan.

Pertanyaan “Tasikmalaya jadi penonton?” pada akhirnya bukan tudingan, melainkan peringatan dini. Rebana sudah bergerak, infrastrukturnya beroperasi, dan arah kebijakannya kian jelas. Pada saat yang sama, peta ekonomi Jawa Barat sedang digambar ulang. Jika Tasikmalaya tidak segera menegaskan peran dan strategi dalam merespons Kawasan Rebana, maka risiko menjadi penonton dari perubahan besar ini bukan sekadar wacana, melainkan kemungkinan yang masuk akal.

1...545556...319Halaman 55 dari 319