lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Kondisi pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya kembali disorot. Ribuan ruang kelas rusak, sebagian parah, membuat ribuan siswa belajar dalam kondisi yang jauh dari layak. Di tengah fakta memilukan itu, muncul pertanyaan yang menyayat nurani publik: selama ini kemana wakil rakyat? Bukankah salah satu tugas utama mereka adalah mengawal hak dasar rakyat?
Darurat Pendidikan: Ribuan Sekolah di Tasikmalaya Rusak
Data resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan, lebih dari 1.062 sekolah dasar (SD) dan 268 sekolah menengah pertama (SMP) mengalami kerusakan dengan tingkat berbeda. Dari jumlah itu, sedikitnya 1.613 ruang kelas rusak berat, 3.000 lebih rusak sedang, dan 2.000 lainnya rusak ringan.
Beberapa sekolah bahkan sudah tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Di beberapa kecamatan, siswa terpaksa belajar di teras, ruang guru, bahkan di luar gedung sekolah. Kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun, bukan baru kemarin.
Salah satu contoh paling memilukan adalah SDN Curugtelu. Selama dua tahun, siswa di sekolah itu harus belajar di luar ruangan karena bangunan mereka nyaris roboh. Potret ini mencerminkan wajah buram dunia pendidikan di Tasikmalaya: anak-anak yang semestinya belajar nyaman, justru bergelut dengan atap bocor dan tembok retak.
Bupati Akui Keterbatasan, Minta Bantuan ke Pusat
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengaku tidak tinggal diam. Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menyebut perbaikan dilakukan secara bertahap dengan dukungan dana dari APBD dan bantuan pemerintah pusat.
“Tahun ini sudah ada sekitar 53 sekolah yang mendapat bantuan pusat dan 150 sekolah dari APBD kabupaten,” jelasnya, sebagaimana dilansir di berbagai media. Namun Cecep menegaskan, kerusakan ini sudah menumpuk sejak lama, jauh sebelum masa jabatannya.
Dengan jumlah sekolah rusak yang mencapai ribuan, Cecep memperkirakan dibutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk menuntaskan seluruh perbaikan jika hanya mengandalkan pola bertahap seperti saat ini. “APBD kita terbatas, sementara kebutuhan sangat besar. Kita terus berupaya menjemput bantuan dari pusat,” katanya.
Pernyataan itu memang realistis. Namun di sisi lain, masyarakat mulai bertanya-tanya: mengapa kondisi ini dibiarkan menahun tanpa solusi sistemik?
Diki Samani: DPRD Gagal Kawal Hak Dasar Rakyat
Kritik keras datang dari Diki Samani, Direktur Albadar Institute. Menurutnya, fenomena ribuan sekolah di Tasikmalaya rusak bukan sekadar akibat keterbatasan anggaran, tetapi cermin kegagalan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan hak dasar rakyat.
“Kerusakan fisik itu kan tidak tiba-tiba, mayoritas karena faktor waktu, bukan karena bencana. Ini bisa dilihat sebagai kegagalan DPRD dalam mengawal hak rakyat. Ini potret akumulasi kelalaian,” ujar Diki.
Ia menegaskan, para wakil rakyat mestinya bisa berbuat banyak jika memiliki kesadaran kolektif. “Secara sederhana, satu anggota DPRD kalau punya kemauan, bisa bantu rehabilitasi 5 sampai 10 sekolah tiap tahun dari skema pokok pikiran (pokir). Dengan 50 anggota DPRD, berarti ada 250 sampai 500 sekolah yang bisa tertangani. Bayangkan efeknya kalau itu dilakukan rutin,” katanya.
Diki melanjutkan, selama ini ia sudah enggan berharap banyak pada eksekutif. “Saya tidak mau bahas Pemkab, sudah lama susah diharapkan. Tapi saya kecewa berat pada DPRD Tasikmalaya. Masalah ribuan sekolah rusak ini harusnya benar-benar membuat mereka berfikir, merenung tentang seberapa manfaat kehadiran mereka untuk umat. Nggak pantas kalau dalam situasi seperti ini ada anggota DPRD yang kemudian teriak-teriak mengkritisi. Lah, mereka kemana selama ini? Kalau mereka benar-benar punya niat baik, masalah ini tidak seharusnya terjadi,” tegasnya.
Pokir DPRD Disorot, APH Diminta Telusuri
Lebih lanjut, Diki menyoroti dugaan lemahnya transparansi dalam pengelolaan dana pokok pikiran DPRD. Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk menelusuri secara detail arah dan realisasi dana tersebut.
“Dana pokir itu nilainya tidak kecil, bisa puluhan bahkan mungkin lebih dari seratus miliar rupiah per tahun. Publik berhak tahu, ke mana alirannya. Jangan sampai di tengah ribuan sekolah rusak, anggaran itu justru menguap entah ke mana,” ujar Diki.
Masih menurut Diki, ada kesalahan sistemik tentang anggaran pokok pikiran selama ini. Anggaran tersebut dianggap jatah personal anggota DPRD, karena itu besarannya relatif sama berdasarkan sistem proporsional. Padahal, pokir itu seharusnya berbasis prioritas, bukan sepenuhnya ditentukan oleh anggota DPRD.
“Karena pokir itu terkesan jadi hak pribadi DPRD, akhirnya rehab bangunan fisik seperti sekolah diabaikan. karena dianggap tidak seksi,” terang Diki.
Ia mendesak agar ada audit terbuka terhadap realisasi pokir DPRD Tasikmalaya. “Ayo dong APH di Kabupaetn Tasikamalaya bergerak. Kenapa pengadaan barang bernilai puluhan milyar didahulukan di Dinas Pendidikan? Padahal ruang sekolahnya rusak!” tegas Diki.
Saatnya DPRD Bangun Sekolah, Bukan Sekadar Narasi Politik
Ribuan sekolah di Tasikmalaya rusak bukan sekadar laporan teknis pembangunan. Ini adalah cermin lemahnya tanggung jawab kolektif antara legislatif dan eksekutif. Bila bupati terus beralasan soal keterbatasan APBD, maka DPRD seharusnya menjadi motor penyelesaian, bukan justru bagian dari masalah.
Fungsi DPRD bukan hanya mengkritik, tetapi juga mengalokasikan anggaran dengan nurani. Saat anak-anak belajar di bawah genting bocor, para wakil rakyat seharusnya belajar di bawah tekanan moral.
Kata Diki, “Kalau niat baik benar-benar ada, DPRD bisa jadi pelindung masa depan pendidikan. Tapi kalau terus abai, biar rakyat yang nanti menilai di bilik suara.”
Fenomena ribuan sekolah di Tasikmalaya rusak adalah tragedi diam-diam yang menelanjangi wajah asli birokrasi lokal. Jangan dikira rakyat akan terus-terusan diam. Sebab di balik setiap tembok retak dan genting bocor, ada suara rakyat yang menuntut tanggung jawab. (GPS)