lintaspriangan.com, NASIONAL. Gaji PPPK penuh waktu 2027 belum dapat dipastikan otomatis naik dalam jumlah yang sama bagi seluruh pegawai. Pemerintah memang menyepakati pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Namun, besaran penghasilan setelah perubahan status tetap harus mengikuti ketentuan penggajian dan keputusan kepegawaian yang berlaku.
Kesepakatan pemerintah bersama DPR RI pada 6 November 2026 membuka jalan bagi penataan PPPK lintas profesi. Pengangkatan direncanakan berlangsung bertahap mulai Januari 2027, dengan mempertimbangkan kesiapan regulasi, data pegawai, dan kemampuan anggaran.
Gaji PPPK Penuh Waktu 2027 Mengikuti Ketentuan Penggajian
Perubahan status dari PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu membawa konsekuensi terhadap sistem penghasilan pegawai.
Selama berstatus paruh waktu, penghasilan pegawai mengacu pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025.
Dalam ketentuan yang diterbitkan Kementerian PANRB, PPPK paruh waktu memperoleh upah paling sedikit sesuai penghasilan sebelumnya ketika menjadi pegawai non-ASN atau upah minimum yang berlaku di wilayahnya.
Besaran tersebut berkaitan dengan skema kerja dan kemampuan anggaran instansi pemerintah.
Sementara itu, penggajian PPPK penuh waktu memiliki dasar hukum tersendiri, yakni Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 yang telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024.
Peraturan tersebut mengatur gaji PPPK berdasarkan golongan dan masa kerja golongan. Dengan demikian, besaran penghasilan tidak ditentukan semata-mata oleh perubahan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu.
Penetapan jabatan, golongan, masa kerja yang diakui, dan ketentuan kepegawaian menjadi bagian penting dalam menentukan hak penghasilan.
Lantas, apakah penghasilan setelah pengangkatan berpotensi lebih tinggi?
Peluang tersebut ada karena skema penggajian penuh waktu berbeda dari pengupahan paruh waktu. Namun, kenaikan nominal setiap pegawai belum dapat dihitung tanpa mengetahui ketentuan penetapan gaji dan status pengangkatannya.
Hingga 13 November 2026, belum ditemukan pengumuman resmi mengenai tabel gaji baru khusus PPPK yang dialihkan menjadi penuh waktu pada 2027.
Karena itu, angka gaji yang beredar dengan mengatasnamakan kebijakan pengangkatan 2027 perlu diperiksa kembali. Tabel gaji berdasarkan aturan sebelumnya juga tidak boleh disebut sebagai ketetapan baru 2027.
Gaji PPPK Penuh Waktu 2027 dan Tanggung Jawab Anggaran
Selain besaran penghasilan, persoalan penting lainnya adalah siapa yang menanggung pembayaran gaji setelah perubahan status.
Dalam ketentuan penggajian PPPK yang berlaku, pegawai instansi pusat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, PPPK pada instansi daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemerintah sedang mematangkan skema pembiayaan penataan PPPK 2027 dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan kementerian terkait.
Kementerian Keuangan juga menyatakan telah menyiapkan dukungan anggaran dalam APBN 2027 untuk membantu pembiayaan pengangkatan PPPK penuh waktu.
Namun, dukungan anggaran pemerintah pusat tidak otomatis berarti seluruh kewajiban penggajian PPPK daerah langsung berpindah ke APBN.
Pembagian tanggung jawab pusat dan daerah, termasuk mekanisme dukungan keuangan, masih memerlukan pengaturan teknis lebih lanjut.
Selama proses pengalihan belum selesai, pembayaran penghasilan pegawai tetap mengikuti ketentuan dan perjanjian kerja yang berlaku pada instansi masing-masing.
Bagi pegawai, kepastian besaran gaji nantinya perlu diperiksa melalui keputusan pengangkatan, perjanjian kerja, serta ketentuan penggajian yang digunakan instansi.
Dengan demikian, perubahan status menjadi PPPK penuh waktu memberikan arah baru bagi kepastian kepegawaian. Namun, besaran gaji setelah pengangkatan tetap harus menunggu penetapan berdasarkan aturan resmi, bukan sekadar perkiraan kenaikan penghasilan.
(ALP)