lintaspriangan.com, BERITA KOTA BANJAR. Realisasi PAD Kota Banjar hingga 11 November 2026 dilaporkan mencapai Rp157,04 miliar atau 82,27 persen dari target tahunan. Namun, penelusuran terhadap angka tersebut menemukan perbedaan antara persentase capaian dan nilai target yang dipublikasikan. Persoalan ini penting karena ketepatan angka menjadi dasar untuk menilai kinerja pendapatan daerah.
Berdasarkan keterangan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), target Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan APBD disebut sebesar Rp190 miliar. Padahal, apabila menggunakan angka tersebut, realisasi Rp157,04 miliar setara 82,65 persen, bukan 82,27 persen.
PAD Kota Banjar dan Perbedaan Angka Target
Penelusuran terhadap laporan evaluasi pendapatan sebelumnya menemukan angka target yang lebih terperinci.
Pada 23 Oktober 2026, realisasi PAD Kota Banjar tercatat Rp144,10 miliar dari target Rp190,88 miliar atau 75,49 persen.
Jika target Rp190,88 miliar tetap digunakan pada 11 November, realisasi Rp157,04 miliar memang setara sekitar 82,27 persen.
Dengan demikian, persentase terbaru tersebut konsisten dengan target Rp190,88 miliar, bukan Rp190 miliar.
Perbedaannya juga memengaruhi penghitungan kekurangan pendapatan. Menggunakan target Rp190 miliar, pemerintah masih membutuhkan Rp32,96 miliar.
Namun, apabila targetnya Rp190,88 miliar, kekurangan penerimaan mencapai Rp33,84 miliar.
Selisih Rp880 juta antara kedua penghitungan itu menunjukkan pentingnya konsistensi penyajian angka keuangan publik.
Perbedaan tersebut belum membuktikan adanya kesalahan dalam dokumen anggaran resmi. Bisa jadi angka Rp190 miliar merupakan penyederhanaan dalam penyampaian informasi.
Karena itu, nilai target yang tercantum dalam dokumen Perubahan APBD 2026 perlu menjadi rujukan untuk memastikan angka definitif.
PAD Kota Banjar Menghadapi Tantangan Kemandirian Fiskal
Di luar ketepatan penghitungan, persoalan pendapatan Kota Banjar memiliki dimensi yang lebih mendasar.
Dalam RPJMD Kota Banjar 2025–2029, pemerintah daerah menyatakan perlunya meningkatkan PAD agar tidak terus bergantung pada pendapatan transfer.
Dokumen tersebut mengungkap bahwa selama 2020–2024, rata-rata komposisi PAD didominasi lain-lain PAD yang sah sebesar 77,29 persen.
Sementara itu, pajak daerah menyumbang rata-rata 15,10 persen dan retribusi daerah hanya 4,38 persen. Sisanya berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Komposisi historis tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kemandirian fiskal membutuhkan penguatan sumber pendapatan secara lebih luas.
Pemerintah Kota Banjar sendiri telah menetapkan arah kebijakan untuk mengoptimalkan pajak dan retribusi. Salah satunya melalui evaluasi objek penerimaan yang belum memberikan hasil maksimal.
Persoalan tersebut kembali terlihat dalam capaian sejumlah perangkat daerah pada November 2026.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) dilaporkan baru merealisasikan 68,84 persen dari target Rp2,3 miliar.
Kepala DKUKMP Kota Banjar, Sri Sobariah, mengakui bahwa tunggakan pembayaran retribusi oleh sejumlah pedagang pasar menjadi salah satu kendala penerimaan.
Sementara itu, realisasi pendapatan RS Asih Husada dilaporkan baru mencapai 58,15 persen dari target Rp10 miliar.
Kondisi masing-masing instansi tersebut perlu diperiksa berdasarkan jenis pendapatannya. Sebab, capaian satu perangkat daerah tidak otomatis menggambarkan penyebab seluruh kekurangan PAD.
Pemkot Banjar masih memiliki kesempatan mengejar penerimaan hingga 31 Desember 2026. Namun, pemenuhan target tidak cukup dinilai dari persentase keseluruhan.
Publik juga perlu mengetahui sumber penerimaan yang tertinggal, nilai potensi yang realistis untuk ditagih, serta langkah pemerintah memperbaiki pengelolaan pendapatan.
Hal lain yang perlu dijelaskan ialah konsekuensi fiskal apabila realisasi akhirnya tidak mencapai target. Kekurangan PAD tidak otomatis berarti seluruh kegiatan pemerintah harus dipangkas, karena kemampuan APBD juga dipengaruhi pendapatan transfer, pembiayaan, dan realisasi belanja.
Pada akhirnya, ketepatan angka dan keterbukaan rincian penerimaan menjadi dua kebutuhan yang tidak terpisahkan. Tanpa keduanya, masyarakat sulit menilai apakah target pendapatan benar-benar realistis dan bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan pencapaiannya.
(ALP)