lintaspriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Polemik tanah Harim Laut Pangandaran membuka persoalan yang lebih luas daripada sekadar keberadaan sertifikat hak atas tanah. Di kawasan Pantai Madasari dan Tanjung Cemara, pertanyaan mendasarnya justru menyangkut kepastian batas sempadan pantai, kesesuaian pemanfaatan lahan, serta perlindungan akses masyarakat.
Penelusuran terhadap sejumlah regulasi menemukan dua ketentuan penting. Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebenarnya sudah mengatur penghitungan batas sempadan pantai sejak 2022. Sementara itu, aturan pertanahan nasional tidak otomatis melarang pemberian hak atas tanah di kawasan sempadan, tetapi membatasi pemanfaatannya.
Harim Laut Pangandaran Masuk Pengaturan Pemetaan Sempadan
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai memberikan landasan yang cukup jelas.
Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa perangkat daerah melakukan penghitungan batas sempadan pantai sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menariknya, ayat berikutnya secara khusus mencantumkan Pantai Madasari sebagai salah satu dari 12 kawasan yang menjadi objek penghitungan.
Artinya, pemerintah daerah telah memiliki ketentuan mengenai perlunya penghitungan batas sempadan di kawasan tersebut sejak 17 November 2022.
Bahkan, Pasal 15 mengatur pembentukan Tim Penataan dan Pengendalian Kawasan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai oleh bupati.
Tim tersebut melibatkan perangkat daerah yang menangani perencanaan, pariwisata, lingkungan hidup, penataan ruang, dan kebencanaan.
Namun, dokumen mengenai hasil penghitungan batas sempadan Pantai Madasari serta pelaksanaan tugas tim tersebut belum diperoleh dalam penelusuran ini.
Keberadaan peraturan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kewajibannya sudah dilaksanakan.
Sementara itu, Perda Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang RTRW 2018–2038 mengatur kawasan sempadan pantai seluas kurang lebih 636 hektare yang tersebar di enam kecamatan.
Dua di antaranya adalah Kecamatan Cimerak dan Sidamulih, tempat kawasan Madasari dan Tanjung Cemara berada.
Pasal 35 mengatur batas minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi untuk kawasan yang memiliki fungsi lindung atau konservasi. Sementara itu, Pasal 80 mengatur ketentuan zonasi sempadan pantai, termasuk pembatasan pemanfaatannya.
Karena itu, penentuan status suatu bidang tanah memerlukan data koordinat dan peta yang dapat diperiksa, bukan sekadar perkiraan jarak dari bibir pantai.
Sertifikat Harim Laut Pangandaran Tetap Terikat Aturan
Persoalan lain yang perlu diluruskan adalah anggapan bahwa setiap sertifikat tanah di kawasan sempadan pantai otomatis tidak sah.
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 justru memberikan pengaturan lebih terperinci.
Pasal 22 ayat (3) menyatakan bahwa hak atas tanah yang diberikan di kawasan sempadan badan air, termasuk pantai, harus disertai kewajiban menjaga fungsi kawasan dan larangan mengubah pemanfaatannya.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sertifikat dan izin memanfaatkan lahan merupakan dua persoalan hukum yang harus diperiksa secara berbeda.
Sertifikat tidak otomatis membolehkan pemegang hak mendirikan bangunan atau menutup akses masyarakat.
Sebaliknya, keberadaan sertifikat juga tidak cukup untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran pertanahan.
Keabsahan setiap bidang perlu diperiksa berdasarkan riwayat penguasaan, dokumen penerbitan hak, lokasi, jenis hak, serta ketentuan yang berlaku ketika hak tersebut diterbitkan.
Aspek akses publik pun telah diatur pemerintah daerah.
Pasal 7 Perbup Nomor 80 Tahun 2022 memuat strategi perlindungan dan jaminan akses masyarakat terhadap ruang sempadan pantai.
Dengan demikian, pemeriksaan kawasan Madasari maupun Tanjung Cemara seharusnya tidak hanya berfokus pada dokumen kepemilikan. Pemerintah juga perlu memastikan kesesuaian penggunaan lahan, keberadaan jalur akses, dan perlindungan fungsi ekologis.
Hingga penelusuran ini dilakukan, belum diperoleh hasil pemeriksaan resmi yang memastikan status seluruh bidang tanah yang dipersoalkan.
Karena itu, menyatakan sertifikat tersebut bermasalah secara hukum masih terlalu dini.
Yang justru mendesak adalah keterbukaan hasil pemetaan sempadan, pemeriksaan dokumen pertanahan oleh ATR/BPN, dan penjelasan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan peraturan yang sudah berlaku.
Tanpa kepastian tersebut, polemik tanah pesisir berisiko terus berputar pada klaim yang saling berhadapan, sementara perlindungan ruang pantai dan kepentingan masyarakat belum memperoleh jawaban yang memadai.
(ALP)