lintaspriangan.com, BERITA GARUT. Kesiapan menghadapi longsor Garut tidak cukup diukur dari jumlah alat berat yang tersedia. Pemerintah Kabupaten Garut telah menyiapkan delapan unit untuk mengantisipasi bencana. Namun, dokumen resmi pemerintah memperlihatkan persoalan lain yang tak kalah penting: mobilisasi peralatan menuju jalur selatan memiliki hambatan tersendiri.
Persoalan tersebut bukan hal baru. Sejak April 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut telah mengakui bahwa jalan sempit dan kepadatan kendaraan dapat memperlambat pengerahan alat berat. Kini, ketika sejumlah ruas kembali menghadapi ancaman longsor, kecepatan penanganan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Antisipasi Longsor Garut dan Hambatan Mobilisasi Alat Berat
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut, Agus Ismail, pada 4 November 2026 menyampaikan bahwa delapan alat berat disiapkan untuk membantu penanganan banjir dan tanah longsor.
Sejumlah jalur di Garut selatan menjadi perhatian, antara lain Pamegatan–Singajaya, Banjarwangi, Pamulihan, Bungbulang, Cisewu, dan Talegong.
Peralatan tersebut terutama diperlukan ketika material longsor menutup badan jalan dan menghambat aktivitas masyarakat.
Namun, penelusuran terhadap publikasi resmi Pemkab Garut pada 13 April 2024 menemukan catatan penting.
Saat itu, Agus mengungkapkan kesulitan mengerahkan alat berat untuk menangani longsor di jalur Banjarwangi–Singajaya.
Selain keterbatasan peralatan, ruas jalan yang sempit membuat proses mobilisasi membutuhkan waktu lebih lama, terutama ketika arus kendaraan sedang padat.
PUPR bahkan menyebut Cikajang sebagai lokasi terdekat yang memungkinkan penempatan peralatan untuk menjangkau wilayah selatan.
Catatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesiapsiagaan tidak berhenti pada jumlah unit. Titik penempatan, kondisi akses, dan kemampuan mengirimkan peralatan menjadi faktor penting.
Apalagi, penggunaan alat berat juga harus menyesuaikan kewenangan pengelolaan jalan, baik kabupaten maupun provinsi.
Karena itu, informasi mengenai lokasi siaga, kondisi operasional setiap unit, serta sistem pengerahan perlu diperjelas.
Delapan unit yang tersedia belum otomatis menunjukkan bahwa seluruh kawasan rawan dapat dijangkau dalam waktu singkat.
Jalur Rawan Longsor Garut Masih Menjalani Penanganan Infrastruktur
Persoalan akses menuju Garut selatan juga tercermin dalam agenda pembangunan infrastruktur tahun 2026.
Dalam publikasi resmi Pemkab Garut tanggal 2 Februari 2026, Dinas PUPR menetapkan ruas Pamegatan–Singajaya sepanjang 23 kilometer sebagai salah satu prioritas.
Penanganannya mencakup titik rawan longsor, perbaikan tembok penahan tanah, serta pelebaran bahu jalan.
Artinya, pemerintah telah mengidentifikasi kebutuhan penguatan infrastruktur pada jalur tersebut sebelum memasuki November.
Perkembangan berikutnya muncul pada 5 November 2026.
Pemkab Garut mengumumkan dimulainya tahapan pekerjaan preservasi Jalan Pamegatan–Singajaya melalui program Inpres Jalan Daerah.
Menurut keterangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta–Jawa Barat, pekerjaan terbagi dalam empat paket dengan total panjang penanganan 6,5 kilometer.
Nilai kontraknya sekitar Rp38 miliar, dengan target penyelesaian 60 hari.
Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari peningkatan infrastruktur, tetapi tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan pada ruas prioritas sepanjang 23 kilometer.
Terlebih, pemerintah juga memperkirakan adanya gangguan lalu lintas selama pelaksanaan pengecoran.
Kondisi ini menambah pentingnya koordinasi antara pelaksana pekerjaan jalan, PUPR, dan petugas kebencanaan apabila terjadi longsor ketika proyek berlangsung.
Sementara itu, BMKG dalam prakiraan 10–16 November 2026 mengingatkan peningkatan potensi hujan di berbagai wilayah, termasuk Jawa Barat.
Ancaman tersebut menuntut kesiapan operasional, bukan sekadar ketersediaan armada.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga menegaskan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanganan bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi.
Karena itu, ada tiga informasi yang penting diketahui masyarakat: di mana alat berat ditempatkan, berapa unit yang benar-benar siap beroperasi, dan bagaimana target waktu pengerahan menuju kawasan rawan.
Data rinci mengenai ketiga aspek tersebut belum diperoleh dalam penelusuran ini.
Tanpa informasi tersebut, jumlah delapan alat berat belum cukup untuk menilai efektivitas kesiapsiagaan.
Sebab, ketika longsor menutup jalan, kebutuhan utama masyarakat bukan sekadar mengetahui jumlah peralatan yang dimiliki pemerintah, melainkan kepastian bahwa akses dapat segera ditangani secara aman.
(ALP)