lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Kata “cupu” mungkin terdengar gaul dan santai, tapi maknanya pas banget buat menggambarkan kondisi urusan Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Kabupaten Tasikmalaya saat ini. Dalam bahasa sehari-hari, cupu berarti “kurang keren”, “ketinggalan zaman”, atau “tidak berdaya” dibanding yang lain. Ini karena faktanya, dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, cuma Tasikmalaya yang pantas disematkan gelar itu, karena sampai sekarang, urusan Kominfo-nya masih berstatus bidang dan numpang di dinas lain.
Sementara daerah lain di Jawa Barat sudah punya Dinas Komunikasi dan Informatika yang berdiri mandiri. Kominfo di daerah lain di Jawa Barat sudah memiliki struktur, anggaran, dan kepala dinas tersendiri. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya masih bergabung di bawah Dinas Perhubungan. Namanya pun panjang dan terkesan “campur aduk”: Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo).
Padahal, urusan komunikasi dan informatika bukan lagi pelengkap. Di era digital ini, data dan teknologi adalah bahan bakar utama pemerintahan. Tapi di Tasikmalaya, urusan digital masih seperti penumpang di bus besar bernama Dishub. Prioritasnya terbagi, fokusnya kabur. Hasilnya? Banyak urusan bidang ini jauh dari harapan, meski mungkin indeks yang cuma berupa angka terlihat sedikit menggiurkan. Tapi di tataran praktis, tidak bisa dipungkiri kominfo Kabupaten Tasikmalaya itu lemah.
Dilihat dari struktur gabungan Dishubkominfo membuat urusan komunikasi dan informatika sering kalah prioritas dibanding urusan transportasi. Fragmentasi data antar-OPD masih terjadi, koordinasi digital masih sebatas mimpi. Secara historis pun memang begitu, Dinas Kominfo pernah berdiri, lalu bubar, dan menciut jadi sekadar dinas, lalu dipaksa masuk Dinas Perhubungan. Ini terjadi zaman Bupati Ade Sugianto. Entah apa yang ada di benak bupati ketika itu. Tapi yang pasti, bahkan para pejuang di kursi legislatif pun serempak mengangguk.
“Jadi kalau dibilang tidak faham tentang pentingnya e-Government, sepertinya bukan Bupati-nya saja, tapi juga dengan lembaga legislatifnya. Sama-sama nggak ada yang faham,” ujar Arief Nurahmat, aktivis di Komunitas Literasi Digital Tasikmalaya.
Ironinya, kabupaten termuda di Jawa Barat saja sudah punya Dinas Kominfo. Kabupaten Pangandaran yang baru berusia 13 tahun dan sedang berjuang dengan keterbatasan fiskal yang parah, masih tetap menganggap kominfo itu prioritas. Lebih jauh lagi, bandingkan dengan Kabupaten Purwakarta, salah satu daerah terkecil di Jawa Barat dengan luas tak sampai 1.000 km², mereka punya Dinas Kominfo mandiri. Begitu juga Kota Banjar yang wilayahnya mini, tapi sudah lebih dulu membangun fondasi digital melalui Diskominfo.
Jadi, kalau daerah kecil saja bisa, bagaimana mungkin Tasikmalaya yang jauh lebih besar justru tertinggal di urusan yang kini jadi tulang punggung pemerintahan modern?
Kabupaten Tasikmalaya itu ada di Jawa Barat, provinsi penyangga ibu kota negara, dengan penetrasi pengguna internet tertinggi di Indonesia menurut surper APJII. Mau dibandingkan dengan kominfo di daerah pelosok yang jauh dari ibu kota? Sepertinya tidak perlu. Selain tulisan ini akan telalu panjang, hasilnya juga akan membuat Pemkab Tasikmalaya tambah malu.
“Meureun emang para pengambil kebijakanna resep uncag-incig, lumayan aya honor perjalanan dinas,” seloroh Deni Heryanto, Sekretaris Gabrutas, setengah bergurau.
Secara regulasi, tak ada alasan untuk tidak memandirikan kominfo. PP Nomor 18 Tahun 2016 jelas menyebutkan bahwa kabupaten tipe A, seperti Tasikmalaya, disarankan memiliki Dinas Kominfo tersendiri. Dasar hukumnya kuat, kebutuhan teknologinya nyata, dan urgensinya tak bisa ditunda.
Jika saja Pemkab Tasikmalaya berani mengambil langkah, membentuk Dinas Kominfo mandiri akan membawa banyak manfaat, antara lain: kepemimpinan yang fokus, penganggaran yang jelas, dan penguatan infrastruktur digital yang lebih terarah. Semua itu pada akhirnya akan berdampak pada banyak hal, karena urusan digitalisasi misalnya, ibarat urusan yang ada di perempatan jalan. Ia bisa dimanfaatkan oleh urusan lain yang melintasi perempatan tersebut.
Tapi selama urusan Kominfo masih “menumpang” dan tak punya rumah sendiri, jangan heran kalau digitalisasi di Tasikmalaya terus tertinggal. Saat kabupaten lain sibuk membangun smart city dan berbicara tentang kecerdasan buatan, faktanya Kabupaten Tasikmalaya websitenya saja masih repot. Hasil analisis dari Moz Pro menjadi bukti, skor Domain Authority website Pemkab Tasikmalaya terendah dibanding daerah tetangga, bahkan kalah oleh Pangandaran. Padahal, kehadiran website pemerintah di era digital untuk wilayah seluas Kabupaten Tasikmalaya, seharusnya jadi sangat prioritas.
Sekilah saja tentang website. Silahkan googling tentang survei terbaru dari APJII. Dalam hasil survei tersebut bukan sekadar menunjukkan peningkatan pengguna internet yang terus melonjak, tapi juga memaparkan misalnya: sekitar 80% pengguna internet menggantungkan kebutuhan informasinya melalui temuan mereka di internet. Artinya, kalau sebuah website lembaga tampil asal-asalan, itu sama dengan harakiri yang paling disengaja oleh lembaga tersebut.
Jadi kalau hari ini ada yang bilang Kominfo Kabupaten Tasikmalaya paling cupu se-Jawa Barat, ya bukan tanpa alasan. Itu bukan ejekan, tapi cermin dari kenyataan yang seharusnya sudah lama diubah. Semoga editorial ini sampai ke tangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya yang baru.