lintaspriangan.com, KONTEN PREMIUM. Sebuah pengadaan menggunakan uang publik di Kabupaten Majalengka memperlihatkan pola yang sulit disebut sekadar kesalahan administrasi. Nilai transaksinya mencapai lebih dari Rp6,5 miliar, tetapi biaya pekerjaan sebenarnya hanya sekitar Rp2,18 miliar. Setelah pajak dan biaya aplikasi diperhitungkan, terbentuk selisih lebih dari Rp3,67 miliar.
Selisih itu bukan tersisa secara kebetulan. Harga diduga dikondisikan secara terpusat, pihak-pihak tertentu ditempatkan sebagai perantara, dan fee telah disepakati sejak awal menggunakan tarif tetap untuk setiap unit pekerjaan. Semakin besar volume yang ditagihkan, semakin besar pula uang yang diterima setiap lapisan.
Kelanjutan artikel khusus member Lintas Priangan.
Sudah menjadi member? Login untuk membaca selengkapnya
