lintaspriangan.com, BERITA BOGOR. Kota Bogor tengah diguncang isu serius terkait kinerja wakil rakyatnya. Seorang Anggota DPRD Bogor bolos 6 bulan tanpa kejelasan yang memadai, hingga menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik mengenai tanggung jawab dan komitmen yang seharusnya diemban seorang legislator.
Kasus ini menimpa Desy Yanthi Utami, anggota DPRD Kota Bogor dari Partai Golkar, yang diketahui absen dalam 12 kali sidang berturut-turut atau setara dengan enam bulan. Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bogor, melalui ketuanya Safrudin Bima, mengonfirmasi hal tersebut. Menurutnya, Desy beralasan sakit dan menyampaikan surat keterangan sakit sebagai dasar ketidakhadirannya.
Namun, kejanggalan muncul setelah beredar sejumlah video yang memperlihatkan aktivitas Desy di luar negeri yang terkesan lebih seperti berlibur daripada menjalani pengobatan. Safrudin menegaskan pihaknya tidak ingin berspekulasi mengenai tingkat keparahan sakit yang dialami Desy, tetapi fakta beredarnya video itu membuat publik semakin ragu terhadap alasan yang diberikan.
“Memang ada surat sakit yang dikirimkan, tetapi kami juga menemukan informasi bahwa yang bersangkutan berada di luar negeri. Komunikasi dengan beliau pun sekarang cukup sulit,” ungkap Safrudin.
Desy Yanthi Utami, yang akrab disapa Dea, merupakan anggota Komisi I DPRD Kota Bogor. Selain duduk di kursi dewan, ia juga tercatat sebagai fungsionaris Partai Golkar Kota Bogor. Posisi itu biasanya menuntut tanggung jawab besar dalam merumuskan kebijakan partai, kaderisasi, serta menyalurkan aspirasi masyarakat.
Riwayat karier Dea terbilang cukup panjang. Sebelum menjadi anggota dewan, ia pernah berprofesi sebagai guru di SDN Tugu Selatan 01, kemudian melanjutkan karier sebagai manajer produk di Matahari Group. Kiprahnya di organisasi sosial juga cukup menonjol, mulai dari bendahara Karang Taruna Kota Bogor hingga Ketua Himpunan Wanita Karya (HWK) Kota Bogor. Popularitasnya kemudian menghantarkan ia terpilih sebagai wakil rakyat pada Pemilu 2024 dari daerah pemilihan (Dapil) Bogor Timur dan Bogor Tengah.
Namun, absensi panjang selama Anggota DPRD Bogor bolos 6 bulan ini menimbulkan kritik keras dari masyarakat. Banyak yang menilai perilaku tersebut mencoreng citra lembaga DPRD dan mengkhianati kepercayaan konstituen yang telah memilihnya.
Tak hanya soal ketidakhadiran, publik juga menyoroti harta kekayaan yang dilaporkan Desy pada Juli 2024 dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang mencapai Rp2,6 miliar. Fakta ini semakin menambah sorotan terhadap gaya hidup dan integritasnya.
Kasus ini kini masih menjadi perhatian serius Badan Kehormatan DPRD Kota Bogor. Jika terbukti lalai dan tidak dapat memberikan klarifikasi yang meyakinkan, bukan tidak mungkin Desy akan dijatuhi sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku.
Publik kini menunggu apakah DPRD Kota Bogor akan bersikap tegas terhadap masalah Anggota DPRD Bogor bolos 6 bulan ini, atau justru membiarkannya menjadi preseden buruk bagi kinerja wakil rakyat di masa depan. (Lintas Priangan/AA)