lintaspriangan.com, NASIONAL. PPPK guru paruh waktu 2027 direncanakan menjadi PPPK penuh waktu tanpa mengikuti tes ulang mulai 1 Januari 2027. Pemerintah juga menyiapkan pengalihan administrasi kepegawaian guru dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Namun, perubahan tersebut akan berlangsung bertahap, bukan serentak dalam satu hari.
Kebijakan itu diperkuat melalui kesepakatan pemerintah dan DPR RI pada 6 November 2026. Bagi guru yang masih bekerja di daerah, persoalan pentingnya bukan hanya kapan status berubah, melainkan juga bagaimana proses administrasi dan pembayaran gaji selama masa peralihan.
PPPK Guru Paruh Waktu 2027 Diangkat Tanpa Seleksi Ulang
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti sebelumnya telah menjelaskan mekanisme pengangkatan dalam rapat kerja bersama Komite III DPD RI pada 6 Oktober 2026.
Melalui siaran pers resmi Kemendikdasmen, pemerintah menyatakan pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu akan dilakukan secara otomatis tanpa seleksi ulang.
Pada kesempatan tersebut, Kemendikdasmen mencatat sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi sasaran penataan.
Pemerintah juga menyiapkan pengalihan bagi sekitar 6.000 PPPK paruh waktu yang menjalankan tugas mengajar, tetapi memiliki surat keputusan kepegawaian sebagai tenaga pelaksana.
Meski tidak memerlukan tes ulang, pengangkatan tetap membutuhkan penyelesaian administrasi kepegawaian.
Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang PPPK Paruh Waktu telah mengatur kerangka pengalihan status menjadi PPPK. Namun, pelaksanaan khusus untuk guru harus diselaraskan dengan kebijakan pengalihan kewenangan ke pemerintah pusat.
Dalam rencana penataan tersebut, guru yang berada di bawah pembinaan Kemendikdasmen diarahkan menjadi pegawai pemerintah pusat melalui kementerian tersebut. Sementara itu, guru pada satuan pendidikan binaan Kementerian Agama mengikuti pengaturan kementerian terkait.
Pemerintah masih menyiapkan ketentuan pelaksanaan mengenai pengalihan administrasi tersebut.
Karena itu, mekanisme tanpa tes ulang tidak berarti seluruh guru langsung memperoleh keputusan pengangkatan pada 1 Januari 2027.
PPPK Guru Paruh Waktu 2027, Siapa Membayar Gaji Selama Pengalihan?
Persoalan berikutnya menyangkut penghasilan guru ketika proses pengalihan belum selesai.
Berdasarkan penjelasan kebijakan Kementerian PANRB, pembayaran gaji selama masa transisi tetap menjadi tanggung jawab instansi tempat pegawai bekerja sesuai perjanjian kerja yang berlaku.
Artinya, perubahan sumber pembiayaan belum dapat dianggap selesai sebelum pengalihan administrasi dan ketentuan pembayaran dilaksanakan secara resmi.
Kemendikdasmen telah menyiapkan dukungan anggaran sebesar Rp23 triliun untuk gaji dan tunjangan guru yang beralih dari PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Anggaran tersebut menjadi bagian dari pagu Kemendikdasmen tahun 2027 sebesar Rp89,10 triliun yang dijelaskan pemerintah pada Oktober 2026.
Namun, besarnya alokasi nasional tidak serta-merta menunjukkan nominal gaji yang akan diterima setiap guru. Penghasilan individual tetap mengikuti ketentuan penggajian dan penetapan status kepegawaiannya.
Pengalihan administrasi juga tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai kewajiban seluruh guru berpindah sekolah. Pengaturan penempatan membutuhkan kebijakan tersendiri berdasarkan kebutuhan dan pemerataan tenaga pendidik.
Bagi guru PPPK paruh waktu, langkah penting saat ini adalah memastikan data kepegawaian, jabatan dalam surat keputusan, serta perjanjian kerja sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Hingga 13 November 2026, jadwal pengangkatan per daerah dan petunjuk teknis lengkap pengalihan ke pemerintah pusat masih perlu dipastikan melalui pengumuman resmi.
Dengan demikian, arah kebijakan pengangkatan guru tanpa tes ulang sudah dinyatakan pemerintah. Namun, kepastian waktu penerbitan keputusan, pembayaran gaji, dan pengalihan administrasi setiap pegawai tetap bergantung pada pelaksanaan kebijakan tersebut.
(ALP)