lintaspriangan.com, BERITA CIANJUR. Kekeringan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih menyulitkan warga mendapatkan air bersih. Hingga Senin (19/10/2026), sebanyak 12 kecamatan tercatat masih mengajukan permintaan bantuan air bersih, sementara keterbatasan armada distribusi membuat penyaluran ke sejumlah wilayah belum dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi ini terutama menjadi tantangan bagi kawasan selatan yang memiliki jarak tempuh lebih jauh dan akses yang sulit.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur mencatat, permintaan air bersih terus meningkat karena hujan belum turun merata. Di tengah situasi tersebut, pemerintah daerah bersama kepolisian, Perumdam, Palang Merah Indonesia (PMI), dan relawan berupaya mengatur distribusi agar kebutuhan warga tetap terlayani.
12 Kecamatan Masih Membutuhkan Bantuan Air Bersih
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur Samudra Wira Purnama mengatakan, permintaan bantuan datang dari sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Cianjur, Haurwangi, Mande, Karangtengah, Cibeber, Cikalongkulon, Sukaluyu, Campaka, Sukanagara, dan Cibinong, serta beberapa kecamatan di wilayah selatan.
Menurut Samudra, dampak kekeringan tidak selalu merata di seluruh wilayah kecamatan. Di beberapa lokasi, hanya empat hingga enam desa yang warganya mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
BPBD bersama sejumlah instansi menyalurkan sekitar 30.000 liter air bersih per hari untuk memenuhi permintaan masyarakat. Namun, distribusi ke wilayah selatan masih menghadapi kendala karena keterbatasan armada dan kondisi perjalanan.
BPBD Cianjur saat ini mengoperasikan satu unit mobil tangki pinjam pakai dari BPBD Provinsi Jawa Barat. Keterbatasan tersebut membuat petugas harus mengatur jadwal dan menentukan prioritas penyaluran berdasarkan permintaan serta kemampuan menjangkau lokasi.
Bagi warga yang kesulitan memperoleh air, persoalannya bukan sekadar menunggu hujan turun. Ketersediaan air bersih berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah tangga, mulai dari memasak, minum, mandi, hingga menjaga kebersihan lingkungan.
Ketika pasokan tidak mencukupi, warga harus mencari sumber air alternatif atau menunggu bantuan datang. Namun, kondisi dan tingkat kesulitan yang dialami setiap desa berbeda sehingga dampak langsung terhadap aktivitas warga masih perlu dipetakan lebih rinci.
Kekeringan juga berpotensi mengganggu sektor pertanian. BPBD menyebut telah berkoordinasi dengan dinas pertanian dan instansi pekerjaan umum bidang pengairan untuk menangani dampak terhadap lahan pertanian yang dilaporkan mengalami kekurangan air.
Situasi tersebut membuat penanganan kekeringan perlu berjalan melalui dua jalur sekaligus: memenuhi kebutuhan air bersih rumah tangga dan mengantisipasi dampaknya terhadap kegiatan ekonomi warga.
Siaga Kekeringan Diperpanjang hingga November 2026
Pemerintah memperpanjang status siaga darurat kekeringan hingga November 2026. Kebijakan ini mempertimbangkan kondisi curah hujan yang belum menunjukkan peningkatan berarti dan peralihan musim kemarau menuju musim hujan yang berlangsung lebih lambat.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur Samudra Wira Purnama menjelaskan bahwa perpanjangan tersebut mengikuti kebijakan BPBD Provinsi Jawa Barat. Fenomena El Niño juga menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam memantau kondisi kemarau.
Di sisi lain, distribusi bantuan tidak hanya mengandalkan BPBD. Polres Cianjur turut menyalurkan air bersih kepada warga yang membutuhkan, termasuk di Desa Cihea, Kecamatan Haurwangi.
Dalam laporan kepolisian yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026, distribusi dilakukan menggunakan truk tangki dengan volume ribuan liter per hari. Warga yang membutuhkan bantuan dapat menyampaikan permintaan melalui layanan kepolisian 110.
BPBD juga berkoordinasi dengan Perumdam Cianjur, PMI, dan relawan untuk mengatur jadwal distribusi. Kolaborasi tersebut penting karena permintaan datang dari banyak wilayah, sementara kemampuan setiap instansi untuk menjangkau lokasi berbeda-beda.
Meski demikian, besarnya volume air yang disalurkan belum otomatis menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan warga sudah terpenuhi. Pemerintah masih perlu memastikan desa mana yang belum terjangkau, seberapa sering bantuan dapat diberikan, dan apakah kapasitas distribusi mencukupi selama masa kekeringan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan penanganan tidak berhenti pada pengiriman air melalui tangki. Pemantauan sumber air, perbaikan jaringan yang mengalami gangguan, serta perencanaan pasokan untuk wilayah yang rentan kekeringan dibutuhkan agar warga tidak terus bergantung pada bantuan darurat.
Di tengah siaga kekeringan yang diperpanjang, kebutuhan masyarakat menjadi ukuran penting keberhasilan penanganan. Bukan hanya berapa banyak air yang dikirim, melainkan apakah warga dapat memperoleh pasokan secara cukup, aman, dan berkelanjutan hingga kondisi cuaca membaik.
(HS)